Payung Hukum Bernama KUHP

Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Prolegnas tahun 2022 ini merupakan upaya untuk segera mengesahkan beleid tersebut. Seperti diketahui, perjalanan rancangan peraturan pidana ini berlangsung panjang. DPR RI sebagai lembaga legislatif terus mengawal produk perundang-undangan tersebut agar dapat segera diimplementasikan dan mampu menegakkan hukum di tengah masyarakat dengan berasaskan keadilan.


Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa

SEBELUMNYA Komisi III DPR bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sudah kembali melanjutkan pembahasan atas Revisi Undangundang (RUU) KUHP dan RUU Pemasyarakatan, setelah sempat tertunda pada 2019 lalu. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengungkapkan keputusan tersebut diambil seiring dengan telah dilakukannya sosialisasi oleh Kemenkumham atas sejumlah pasal yang sebelumnya dianggap kontroversial kepada masyarakat.

“Komisi III melalui pimpinan DPR akan bersurat kepada presiden untuk melanjutkan pembahasan ke tahapan selanjutnya,” kata Desmond. Masuknya beleid itu dalam Prolegnas tahun ini menandakan prioritas yang tinggi untuk segera mengesahkannya. Tak heran Komisi III dan pemerintah mematok UU tersebut akan segera dapat disahkan tahun ini juga.

RUU ini juga sebenarnya sudah melalui Pembicaraan Tingkat I di DPR RI. Dalam perjalanannya pula, Desmond bilang, lahirnya peraturan perundang-undangan pemidanaan ini sudah melalui banyak diskusi dan melibatkan banyak para pakar hukum. Baik dari dalam maupun luar negeri turut didengar berbagai pandangannya supaya RUU KUHP dapat terus sempurna dan menjawab tantangan zaman. Dalam kesempatan yang berbeda, Anggota Komisi III Mohammad Nasir Djamil menyebutkan bahwa RUU KUHP menyimpan urgensi tinggi. Ia mengibaratkannya sebagai sebuah payung besar yang berupaya melindungi warga negara Indonesia dari berbagai macam persoalan. “Harapannya UU ini dapat menjadi payung besar yang melindungi warga di negara ini serta juga menjaga kedaulatan penegakan hukum di Indonesia,” terangnya.

Untuk itulah, DPR RI berkomitmen untuk dapat merampungkan regulasi tersebut. Tak hanya itu, kata Nasir, komitmen yang dimiliki dewan juga meliputi kemauan untuk mengakomodasi perkembangan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana serta melakukan sinkronisasi dengan UU lainnya. Layaknya seorang ibu, RUU KUHP menjadi payung pula bagi UU lainnya yang berkaitan dengan pemidanaan.

“Kadang anak-anaknya ini (UU lainnya) bisa tidak sejalan dengan apa yang ada pada ibunya. Maka kami mau sinkronisasikan sehingga dia kemudian menjadi pengendali yang kuat bagi para penegak hukum melakukan penegakan hukum terkait dengan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat,” urai Nasir.

Lebih lanjut, Politisi fraksi PKS ini bilang, harapannya setiap fraksi diberi kesempatan untuk menelaah kembali perubahan dalam RUU KUHP ini. Namun kalau memang nanti dalam penelaahan fraksi-fraksi itu tidak ditemukan masalah, maka pengambilan keputusan tingkat kedua di sidang paripurna DPR RI tentu dapat disegerakan untuk disahkan.

“Tapi memang harapan kita semua mudah-mudahan kalau RUU KUHP ini, karena dia sudah lama sekali dinanti, maka perubahannya harus hati-hati. Kita semua ingin cepat tapi hati-hati. Kami sendiri tidak mau menggunakan filosofi biar lambat asal selamat, tapi kita semua ingin, cepat dan tepat serta akurat. Sehingga dia (RUU KUHP) dapat kompatibel dengan perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia,” ungkap Nasir.

Mantan Anggota Panja RUU KUHP Fahri Hamzah pun turut mendukung agar regulasi ini dapat segera disahkan. Apalagi pemerintah telah merampungkan Buku I RKUHP yang dapat menjadi rujukan para penegak hukum di negara ini. Tujuan RUU KUHP juga dapat menyatukan alias mengintegrasikan rujukan masalah pemidanaan di Indonesia.

Lebih lanjut Fahri bilang, rumusan RUU KUHP sudah solid dan tinggal disahkan. Ia juga berharap DPR RI periode kali ini dapat segera mengetok palu untuk mengesahkan beleid yang mengatur soal pemidanaan itu. Pengesahan juga merupakan bentuk penghormatan kepada salah satu Ketua Tim Perumus RUU KUHP, Alm. Prof. Muladi.

Semasa masuk Tim Perumus, Fahri menceritakan, Muladi membongkar habis pengaruh aturan peninggalan kolonial Belanda itu dalam penyusunan RUU KUHP. Oleh karenanya mantan menteri hukum dan HAM RI itu berharap RUU KUHP tidak gagal dalam pengesahannya.

“Sebuah bangsa yang besar ini yang ini belum punya rujukan yang tunggal terhadap hukum pidananya, maka pantaslah kalau ada kegelisahan yang masif dimanamana, karena itu penting sekali bagi kita untuk pengesahan RUU KUHP ini sebagai momen sebagai satu bangsa yang merayakan kesatuannya,” ungkap Fahri. aha/es

Fahri Hamzah (dua dari kiri) dalam sebuah diskusi membahas RKUHP di Media Center DPR RI. Foto: DEV/PDT

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)