Pastikan Kehadiran Negara Melalui BUMN

Komisi VI DPR RI melakukan fungsi pengawasan terkait peran yang dijalankan BUMN di beberapa daerah. Diantaranya BUMN Karya di meninjau progress pembangunan jalan tol trans-Sumatera di Aceh, PT Pelni di Labuan Bajo, serta beberapa BUMN lainnya di Kaltara.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta jajaran perusahaan BUMN Karya (Hutama Karya dan Adhi Karya) agar menjelaskan secara detail, terkait jumlah ruas jalan yang harus diselesaikan di berbagai daerah. Mengingat target pembangunan jalan tol Sumatera ini harus selalu terukur dari aspek progresnya.

“Ini yang terus kita pantau karena kita harapkan target jalan tol Sumatera ini harus selalu terukur dari aspek progresnya,” kata Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja terkait, di Banda Aceh, Agustus ini.

Aria Bima berharap, meskipun mengalami defisit anggaran karena situasi pandemi Covid-19, jajaran BUMN Karya dapat mengejar target rencana pemerintah dalam pembangunan jalan tol. Selain itu, ada beberapa penugasan yang butuh campur tangan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol, yaitu terkait pembebasan tanah. Menurutnya ini menjadi hal yang penting, karena terdapat beberapa ruas jalan yang memang belum bisa dikerjakan, meskipun dananya sudah ada, namun pembebasan lahanya belum selesai.

“Tapi sekali lagi untuk BUMN Karya harus memaksimalkan target capaian (pembangunan) ruas (jalan tol) sampai dengan Oktober 2024, itu seberapa panjang dan implikasinya adalah berapa dana yang dikeluarkan. Tadi sudah digambarkan dan capaian-capaiannya juga sudah jelas, tinggal bagaimana nanti keputusan Komisi VI DPR RI beserta Badan Anggaran itu mencari langkah-langkah terobosan. Selain kita juga memberi kebebasan pada Hutama Karya untuk mencari mitra atau partner yang bisa diajak untuk bekerja sama di dalam menyelesaikan target capaian jalan tol di wilayah Aceh,” tutur politisi PDI-Perjuangan ini.

Kuatkan Narasi Destinasi Wisata NTT

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mendorong adanya narasi untuk setiap destinasi wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berkaca pada tempat wisata luar negeri, narasi menjadi penting untuk meningkatkan daya tarik wisatawan agar mau berwisata.

“Kelebihan tempat-tempat wisata di luar negeri itu punya narasi. Bayangkan stonehenge di Inggris cuma batu bertumpuk-tumpuk itu yang datang luar biasa. Padahal kalau kita lihat biasa saja. Tapi mereka punya narasi bahwa itu warisan megalitikum katanya,” papar Martin di Labuan Bajo, NTT, baru-baru ini.

Selain itu, Martin juga menyoroti kinerja Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni, Martin menilai Pelni masih belum dinamis. “Seperti kapal ternak. Itu ternyata dari periode lalu dan masih satu. Padahal sebenarnya banyak sekali itu potensinya dan sayangnya itu sudah diambil swasta,” terang Martin.

Martin meminta PT Pelni tidak terlalu kaku pada penyeberangan penumpang yang menjadi konvensional bisnis PT Pelni. Anggota Fraksi Nasdem itu mendorong agar Pelni juga memperkuat pada bisnis kargonya. “Seperti ternak, sayur-mayur, itu kan banyak sekali dibutuhkan. Coba nanti didalami lagi seperti apa, kita sama-sama pelajari agar PT Pelni ini lebih dinamis dalam menyikapi dunia ekonomi sekarang,” imbuh Martin.

Dukung Pembangunan Smelter di Kaltara

Di Kalimantan Utara, Komisi VI DPR RI melakukan pertemuan dengan jajaran Direksi Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Pertamina dan Pelindo dalam rangka membahas rencana pengembangan dan pembangunan industri smelter pertambangan, energi BBM dan listrik serta pelabuhan internasional di Tarakan.

“Komisi VI DPR RI pada kunjungan kerja reses kali ini ingin mengetahui secara langsung terkait masukan, strategi, perkembangan kinerja, termasuk roadmap dan inovasi perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus.

Deddy menjelaskan, pada saat ini ketersediaan energi menjadi salah satu faktor penting untuk menumbuhkan tingkat produktivitas baik di level nasional maupun daerah. Energi mempunyai fungsi yang lebih strategis bagi sebuah negara, tidak hanya sebagai sumber penerimaan utama, tetapi juga dapat berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi bahkan sebagai aspek penting yang menentukan ketahanan nasional suatu negara.

“Kondisi bidang energi di Indonesia saat ini masih memiliki banyak persoalan. Ketergantungan energi Indonesia terhadap minyak bumi yang tinggi dan pemanfaatan energi terbarukan yang masih rendah bila dibandingkan dengan potensi yang dimiliki masih menjadi tantangan tersendiri di sektor energi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur energi juga membatasi akses masyarakat terhadap energi dan juga penggunaan energi yang masih belum efisien,” imbuh politisi PDI-Perjuangan ini.

Di sisi lain, pengelolaan sumber daya energi belum dilakukan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Sebagian energi primer masih dialokasikan untuk ekspor guna menghasilkan devisa negara sebagai sumber penerimaan dalam APBN. Akibatnya, kebutuhan energi di dalam negeri baik sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri masih belum terpenuhi secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. •ndy,eki,oji/es

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)