Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)

Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) merupakan Organisasi Parlemen Negara-Negara OKI yang berdiri sejak 17 Juni 1999. PUIC bermarkas di Teheran, Republik Islam Iran, yang diresmikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Islam Republik Islam Iran yang juga sebagai Presiden Konferensi PUIC pada saat itu Sheikh Mahdi Karroubi.

Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-15 di Parlemen Burkina Faso. Foto: Ist/nvl

Saat ini, ada 54 Parlemen yang tergabung dalam keanggotaan PUIC, dan 21 observer dari organisasi parlemen regional dan internasional. Keanggotaannya walaupun terdiri dari parlemen negara OKI, namun tidak membatasi keanggotaan dari organisasi parlemen regional maupun internasional, yang dapat hadir di konperensi PUIC sebagai observer atas rekomendasi Executive Committee dan atas persetujuan konverensi. 

Bahasa resmi yang dipakai di organisasi ini adalah Arab, Inggris, dan Perancis. Anggota PUIC diwajibkan membayar kontribusi tahunan sesuai dengan skala penilaian dengan memperhitungkan skala kontribusi di OKI (saat ini skalanya adalah 10 persen dari iuran pemerintah di OKI). 

Status observer di PUIC adalah terbuka, atas permintaan parlemen anggota OKI, organisasi regional maupun internasional, yang mengutarakan kesediaannya untuk memberikan masukan yang berguna bagi kinerja PUIC. Parlemen dari negara dengan status observer di OKI dapat pula hadir di konferensi PUIC sebagai observer. Observer mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat namun tidak mempunyai hak pilih. Status observer dapat memberikan, dihentikan sementara atau diakhiri oleh forum konperensi sesuai dengan Statuta PUIC. 

Statuta PUIC diadopsi pada saat konperensi pembentukan yang berlangsung di Teheran pada tanggal 15-17 Juni 1999, atau 1-3 Rabiul Awal 1420 H. Tujuan pendirian organisasi ini seperti tercantum dalam Statuta adalah:

Mengenalkan dan menyebarkan agama Islam yang mulia dengan kesadaran adanya perbedaan aspek dari peradaban Islam itu sendiri;

Meningkatkan dan mendukung pelaksanaan syariah Islam di seluruh negara anggota OKI, berdasarkan Konstitusi dan kondisi setiap negara anggotanya;

Memberikan kerangka kerja untuk adanya kerja sama yang komprehensif dan berdayaguna dan koordinasi antara forum dan organisasi internasional;

Memajukan pertemuan dan dialog antar anggota parlemen dan parlemen negara OKI, pertukaran pengalaman keparlemenan, pembahasan masalah ekonomi, budaya, sosial, dan politik yang menjadi kepentingan negara OKI, dan menjawab tantangan dan upaya-upaya dominasi budaya, politik dan ekonomi, dan mengadopsi rekomendasi dan keputusan untuk masalah-masalah tersebut;

Memperkuat kontak, kerjasama, dan koordinasi dengan organisasi parlemen, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, dengan tujuan untuk memajukan tujuan bersama;

Memperkuat koordinasi antar bangsa di dunia untuk penghormatan dan pembelaan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menciptakan perdamaian berdasarkan keadilan. 

Badan PUIC terdiri dari Konferensi, Council/General Committee, Executive Committee dan Sekretariat. Kepesertaan Parlemen Indonesia (DPR RI) dalam PUIC sangatlah aktif, dimana pada 23 – 31 Januari 2011, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Sidang PUIC ke-7 di Kota Palembang. Dan pada Sidang PUIC yang berlangsung di Kampala, Uganda, 24 – 31 Januari 2010, Ketua DPR RI Marzuki Alie saat itu terpilih sebagai President of PUIC Conference hingga tahun 2012.

Bangkitkan Optimitisme Negara Muslim di Forum PUIC

Bangkitkan Optimitisme Negara Muslim di Forum PUIC

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin membangkitkan semangat parlemen-parlemen negara muslim yang tergabung dalam forum PUIC untuk selalu bersikap optimis dalam menyikapi berbagai isu yang bersinggungan dengan umat muslim di sejumlah negara.  

Adapun yang terjadi saat ini, keprihatinan  mendalam juga masih dirasakan masyarakat Muslim global seperti yang terjadi di Palestina dan Uyghur, terutama masalah pengungsi yang menjadi masalah besar dunia Islam.   

Lebih dari tujuh dekade penindasan bangsa Palestina pun juga belum menunjukkan penyelesaian yang positif. Bahkan, pemenuhan hak-hak dasar bangsa Palestina semakin jauh dari yang diharapkan. 

“Dalam konteks tersebut, diperlukan tindakan paling keras oleh masyarakat global atas Israel untuk mematuhi dan tunduk kepada norma dan hukum internasional terkait. Jika diperlukan, Israel harus ditekan secara politik, ekonomi, dan sosial,” tutur Azis Syamsuddin saat menghadiri  konferensi PUIC ke-15 di Parlemen Burkina Faso, awal Tahun 2020 lalu. 

Sementara terkait Muslim etnis minoritas Uyghur di Xinjiang, Azis pun mengapresiasi kepada anggota PUIC atas adopsi draf resolusi usulan Parlemen Indonesia terkait Muslim Uyghur tahun lalu di Rabat Maroko.  Resolusi tersebut menolak keras dugaan pelanggaran HAM oleh Pemerintah China yang ditengarai menahan sekitar satu juta Muslim Uyghur secara ilegal.  

“Yang paling penting juga implementasi dari resolusi tersebut, yaitu pembentukan Komisi Pencari Fakta PUIC untuk secara langsung berkunjung ke Xinjiang guna menggali informasi secara obyektif dan berimbang,” sambungnya. 

Kendati situasi Muslim global masih sangat memprihatinkan, Azis menegaskan bahwa negara muslim tetap harus terus menumbuhkan optimisme dan harapan. Melalui wadah PUIC, parlemen-parlemen negara Muslim harus memainkan peran besar memajukan masyarakat Muslim dunia melalui implementasi semua keputusan PUIC termasuk resolusi-resolusinya. 

 “Saya mengajak anggota PUIC memanfaatkan pertemuan di Burkina Faso ini sebagai momentum parlemen negara-negara Muslim untuk terus menyalakan optimisme dan harapan, mengokohkan persepsi bahwa rekonsiliasi damai adalah kunci,” tutup Azis.l  skr/es 

Sumber: 

https://ksap.dpr.go.id/dokumen/index/id/9

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27481/t/javascript

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)