Parlemen Uzbekistan: Oliy Majlis

Uzbekistan adalah negara berbentuk Republik dengan sistem pemerintahan Presidensil Parlementer. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah Presiden Islam Karimov (sejak 27 Desember 1991).

Parliament (Majlis) building. Tashkent, Uzbekistan.

Otoritas negara di Uzbekistan terdiri dari kekuasaan legislatif, yang diselenggarakan oleh Supreme Assembly (Senate dan Legislative Chamber).; kekuasaan eksekutif, yang diselenggarakan oleh Pemerintah; serta kekuasaan yudikatif, yang diselenggarakan oleh Supreme Court, Constitutional Court dan Higher Economic Court.

Kepala Negara adalah Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan lima tahun (Amandemen UU Pemilu 5 Desember 2011). Pemilu Presiden dilaksanakan 90 hari setelah Pemilu Parlemen (Amandemen UU Pemilu Presiden 23 Maret 2012). Masa bakti seorang Presiden tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan. Selama menjabat, seorang Presiden tidak boleh memegang jabatan lain, menjadi perwakilan lembaga atau terlibat kegiatan komersial. Presiden

Oliy Majlis adalah Parlemen Uzbekistan yang dibentuk pada bulan Februari 1995 dengan bentuk unicameral (satu kamar). Pada bulan Januari Oliy Majlis distrukturisasi  dari unicameral menjadi bicameral, yang terdiri dari Dewan Legislatif dengan jumlah anggota 150 orang, dipilih melalui pemilu, dan Senat beranggotakan 100 orang anggota (84 anggota dari perwakilan daerah dan Republik Otonomi Karakalpakstan dan Ibukota Tashkent, serta 16 anggota yang dipilih langsung oleh Presiden).

Sidang bersama Senat dan Legislatif diselenggarakan antara lain pada saat Pengangkatan sumpah jabatan Presiden, Pembacaan pidato laporan Presiden yang menyangkut kehidupan sosial-ekonomi, politik dalam dan luar negeri, dan sesuai kesepakatan kedua kamar parlemen.

Dewan Legislatif dan Dewan Senat Oliy Majelis dapat dibubarkan oleh Presiden dengan persetujuan dari Mahkamah Konstitusi, apabila terjadi ketidak-sefahaman di dalam kedua lembaga tersebut yang mengancam pelaksanaan fungsi Parlemen. Kedua lembaga tersebut beberapa kali mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan Konstitusi.

Masa jabatan anggota kedua kamar Parlemen Uzbekistan adalah lima tahun. Calon anggota Parlemen adalah warga negara Uzbekistan, harus sudah berusia minimum 25 tahun, bertinggal tempat tetap di Uzbekistan sekurangnya 5 tahun. Seorang anggota Senat tidak boleh merangkap sebagai anggota legislatif. Mantan Presiden Uzbekistan otomatis menjadi anggota Senat seumur hidup.

Dewan Senat  (Upper Chamber)

Saat ini Ketua Senat Parlemen Uzbekistan Periode 2019-2023 dijabat oleh Tanzila Narbaeva (Partai Demokrasi Kerakyatan). Sidang Senat diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Ketua Senat diusulkan oleh Presiden dalam sidang pertama setelah terbentuk Senat, kemudian dipilih dari suara terbanyak para Senator. Wakil Ketua Senat dipilih dari suara terbanyak para anggota. Aturan tata cara pengajuan dan pemilihan Wakil Ketua Senat diatur oleh peraturan internal Sehat.

Ketua Senat mengambil alih hak dan kewenangan jabatan Presiden (demisioner) apabila Presiden tidak dapat melangsungkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan periode masa jabatan terpilihnya, hingga terpilihnya presiden yang baru dalam pemilu presiden yang diselenggarakan dalam waktu 3 bulan setelah masa demisioner.

Dewan Legislatif (Lower Chamber)

Ketua Dewan Legistlatif Parlemen Uzbekistan 2014-2019, 2019-2023 dijabat oleh Nurdinjon Ismoilov (Partai Demokrasi Kerakyatan). Untuk mengefektifkan pelaksanaan kerjanya, dan untuk mengkoordinasikan kerja komisi-komisi dalam pembahasan perencanaan RUU, dibentuk sebuah lembaga di dalam Dewan Legislatif yang disebut dengan “Kengash”. Lembaga tersebut terdiri dari Speaker Dewan Legislatif, Wakil-Wakilnya, Pimpinan-Pimpinan Fraksi dan Kelompok-Kelompok Anggota, serta Ketua-Ketua Komisi. Kengash mengadakan rapat di sela-sela sidang parlemen tergantung pada kebutuhan. Keputusan Kengash dikeluarkan berdasarkan voting suara terbanyak para anggotanya.

Dewan Legislatif (Lower Chamber)

Parlemen Indonesia-Uzbekistan sepakati untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Sebagai sesama negara yang mayoritas berpenduduk Muslim dan menjunjung tinggi penerapan demokrasi serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia dan Uzbekistan memiliki keterikatan yang kuat sejak dimulainya hubungan bilateral kedua negara pada tahun 1992.

Hal itu ditekankan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) selaku ujung tombak diplomasi parlemen DPR RI saat kunjungan ke Parlemen Uzbekistan atau Oliy Majlis yang dilaksanakan pada 27-29 Januari 2021.l  skr/es 

Refrensi:
1.	https://ksap.dpr.go.id/berita/detail/id/31577
2.	https://ksap.dpr.go.id/index 
	detail-gksb/id/235
3.	https://parliament.gov.uz/
	en/

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)