Parlemen Modern Melalui Penganggaran yang Berkualitas, Berintegritas, dan Kolaboratif

Inspektorat Utama (Ittama) mendukung penuh gagasan DPR RI menjadi Parlemen Modern yang setara dengan parlemen di negara-negara maju. Salah satu aspek utama dalam konsep Parlemen Modern adalah transparansi, baik yang menyangkut kebijakan administratif maupun penganggaran. Sehingga, setiap penganggaran di internal Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memiliki kredibilitas memadai dan dapat diawasi publik.

Inspektur Utama (Irtama) Setjen DPR RI Setyanta Nugraha. Foto: Jaka/nvl

Ittama DPR RI sebagai institusi penting dalam pengawasan internal di kesetjenan, telah melakukan langkah progresif, yaitu telah menjadi institusi setara eselon I sejak enam tahun lalu. Kedudukan yang setara dengan eselon I ini memungkinkan pengawasan internal dapat lebih optimal, karena memiliki kedudukan yang setingkat dengan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Sebelumnya, fungsi pengawasan internal Setjen DPR RI berada di bawah Biro Perencanaan dan Pengawasan setingkat Eselon III, yang dipimpin oleh seorang kepala bagian. Namun, dengan dukungan penuh dari para Anggota DPR RI yang tergabung dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, akhirnya fungsi pengawasan secara struktural kelembagaan, ditingkatkan menjadi setara dengan Eselon I.

“Saya mendukung penuh Ittama selaku Pengawas Internal di Setjen DPR. Itu terbukti dengan perubahan Ittama yang sejak enam tahun lalu telah berubah bentuk menjadi setara dengan eselon I,” ujar Kepala BURT DPR RI, Agung Budi Santoso beberapa waktu lalu.

Dukungan dari BURT DPR RI ini berbuah hasil. Sederet prestasi pun diterima oleh Setjen DPR dibantu Ittama. Di antaranya ikut membantu Setjen DPR hingga berhasil  meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam proses pemeriksaan pengelolaan anggaran (audit) dari BPK RI selama 12 kali berturut-turut. Untuk mempertahan-kan predikat ini,

Asistensi Ittama DPR RI ini juga membuahkan hasil dengan capaian dua unit kerja, yaitu Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang telah memperoleh WBK. Selanjutnya dua unit tersebut, akan didorong untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sementara enam unit kerja Eselon II lainnya pun sedang dalam asistensi untuk menjadi unit kerja zona integritas menuju WBK. Selanjutnya, untuk Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Biro Kepegawaian pun sedang dalam asisten Ittama DPR RI menuju WBK dan WBBM di tahun ini.

Untuk mempertahankan capaian WTP serta penambahan jumlah unit kerja baik untuk mencapai predikat WBK maupun yang dilanjutkan ke WBBM, maka Ittama DPR RI pada tahun ini juga telah merancang panduan penyusunan anggaran DPR RI pada 2022 agar berkualitas, berintegritas, dan kolaboratif. Indikator ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk 2022.
Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat menyampaikan dukungannya kepada Ittama Setjen DPR sebagai pengawas internal. Foto: RAN/nvl

Indikator berkualitas, yakni secara formal adalah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKD, tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada kerugian negara, juga kinerja yang diukur dari angka-angka dalam konteks reformasi birokrasi.

Selain berkualitas, anggaran yang disusun harus memenuhi kaidah berintegritas. Yaitu, harus memenuhi kaidah-kaidah efektif, efisien, ekonomis, dan compliance (pemenuhan) atau taat pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, anggaran berintegritas juga harus memenuhi asas atau kaidah aspek keadilan dan kepatutan.

“Oleh karena itu perlu ketika saya menyampaikan adalah lebih menekankan pada bagaimana menyusun anggaran berintegritas. Intinya integritas itu dapat dipertanggunggugatkan dari aspek output, outcome, dan juga dalam aspek pengelolaan keuangan negaranya,” jelas Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, penyusunan anggaran DPR RI pada tahun 2022 juga perlu memenuhi hal yang diharapkan yaitu kolaborasi. Menurut Totok, sapaan akrabnya, anggaran yang memenuhi unsur kolaborasi adalah harus dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih. Karena itu, Totok memastikan Ittama Setjen DPR RI telah melakukan pergeseran paradigma dalam pengawasan. Sehingga, menempatkan pihak yang diawasi sebagai seorang klien dan hubungan yang bersifat lebih konstruktif.

Yaitu, Ittama DPR RI sebagai pengawas kinerja anggaran Setjen DPR RI menempatkan indikator bukan pada semakin banyaknya temuan akan semakin baik. Tetapi, saat ini, bukan pada temuannya. Melainkan, seberapa banyak saran dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola menuju good governance. 

“Kalau dulu juga inspektorat hanya post audit, mengaudit setelah selesai kegiatan. Tapi, kita juga bisa melakukan sekarang ini pre audit pada saat kegiatan jalan. Itu beberapa paradigma yang sudah kita ubah,” tambanya.

Karena baiknya asistensi Ittama DPR RI dalam melakukan pengawasan internal serta pemberian masukan, Setjen DPR RI meraih level 3 terbaik dalam pengelolaan manajemen dan juga level 3 untuk pengawasan internal kementerian dan lembaga. Dengan capaian ini, berarti Setjen DPR RI telah memenuhi kapabilitas dan leveling yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). 

“Pada keduanya kita sudah level 3, artinya sudah memenuhi kapabilitas dan leveling,” jelas Toto, sapaan akrabnya.

Terakhir, pada awal November ini, Ittama DPR RI telah inisiatif bekerja sama dengan Setjen DPR RI mendirikan Association Certified Mitigation in Procurement melalui konsep pentahelix. Ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kontribusi dan solusi terhadap pencegahan munculnya permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Pendirian Association Certified Mitigation in Procurement ini diharapkan dapat dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu membawa misi sosial dan pengabdian kepada masyarakat, yakni dengan memberikan fasilitas pelatihan tanpa biaya atau gratis. l rdn/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)