Parlemen Indonesia Tolak Transformasi AIPA

Sekretariat ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) diusulkan untuk ditransformasi. Diskursus transformasi diperdebatkan parlemen negara-negara anggotanya. Ada apa dengan transformasi Sekretariat AIPA? Delegasi parlemen Indonesia menolak usulan transformasi.

Delegasi BKSAP DPR RI saat pertemuan Ad Hoc Working Group Meeting on Transformation of the AIPA Secretariat. Foto: Husen/nvl

Apa saja usulan transformasi itu? Awal Juni lalu, AIPA menggelar Ad Hoc Working Group Meeting on Transformation of the AIPA Secretariat. Dalam pertemuan yang digelar virtual itu, transformasi mengagendakan pembicaraan soal kenaikan iuran Anggota AIPA, penambahan staf Sekretariat AIPA, dan sekaligus kenaikan gajinya. Parlemen Vietnam yang kini sedang menduduki Sekjen AIPA gencar mendukung semua usulan transformasi tersebut.

Pertemuan virtual yang membincang transformasi Sekretariar AIPA itu dihadiri semua parlemen ASEAN, kecuali Myanmar yang hanya mendengarkan saja, karena belum memiliki parlemen menyusul krisis politik di negaranya. Usulan Vietnam untuk mentransformasi Sekretariat AIPA didukung Thailand. Sementara mayoritas anggota AIPA menolak termasuk Indonesia.

Ketua Delegasi Indonesia dipimpin Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana, menjelaskan, Indonesia dalam posisi menolak, lantaran saat ini bukan waktu yang tepat mentrasformasi Sekretariat AIPA ketika semua negara ASEAN, bahkan dunia sedang melakukan penghematan anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19. Penolakan Indonesia didukung beberapa negara anggota lainnya.

Anggota BKSAP DPR RI Putri Anetta. Foto: Husen/nvl
delegasi Indonesia tetap konsisten pada pendirian dan pandangannya bahwa tidak menyetujui transformasi dilakukan sekarang

“Ada usulan transformasi Sekretatiat AIPA. Mereka berharap ada transformasi yang fokus pada dua hal, yaitu peningkatan iuran kontribusi anggota AIPA. Per tahun per anggota 30 ribu dollar AS dan special fund-nya 5000 dollar AS. Jadi totalnya per negara 35 ribu USD. Ada keinginan juga menambah jumlah staf. Sekarang jumlahnya 15 orang. Jangka pendek diusulkan menjadi 21 orang dan jangka panjang 40 orang,” urai Putu.

Disampaikan legislator dapil Bali ini, banyak negara sedang kesulitan keuangan akibat pandemi. Usulan transformasi Sekretariat AIPA idealnya diwujudkan saat semua negara anggotanya telah memasuki masa kenormalan baru. Usulan transformasi tersebut datang dari parlemen Vietnam yang kebetulan sedang menduduki Sekjen AIPA. Usulan Vietnam didukung Thailand. Namun, mayoritas anggota AIPA berpandangan sama dengan Imdonesia.

“Banyak negara ekonominya turun ke jurang yang dalam. Sikap parlemen Indonesia jelas, ingin semua itu ditunda, karena tidak tepat dalam kondisi serba prihatin sekarang. Usulan perubahan ditunda sampai situasi normal kembali di masa yang akan datang. Banyak anggota AIPA yang berpandangan sama dengan Indonesia. Posisi kita jelas, ingin berempati pada semua pihak. Tidak tepat saat ini meningkatkan iuran dan penambahan jumlah staf,” terang Anggota Komisi VI DPR itu.

Dalam pertemuan virtual itu, Putu didampingi dua anggota BKSAP lainnya, Puteri Anetta Komarudin dan Nazaruddin Dek Gam. Bertempat di Tangerang Selatan, Banten, delegasi Indonesia tetap konsisten pada pendirian dan pandangannya bahwa tidak menyetujui transformasi dilakukan sekarang. Politisi Partai Demokrat ini, menyerukan agar anggaran Sekretariat AIPA dikelola dengan efisien dan efektif.

“Yang harus dilakukan, dana yang ada sekarang harus dikelola secara baik dan efisien. Stafnya diberi tugas komprehensif. Tidak perlu menjadi tim besar, tapi tim kerja yang solid. Kecil tapi solid di Sekretariat AIPA untuk berkontribusi dalam setiap kegiatan,” harapnya. 

Senada dengan Putu, Puteri Anetta Komarudin juga berpandangan sama. Kepada Parlementaria usai pertemuan, ia menyatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, transformasi itu belum dibutuhkan.

“Delegasi Indonesia merasa, di saat pandemi seperti ini semua negara ASEAN sedang bertempur melawan Covid-19. ASEAN paling terdampak pandemi, baik ekonomi dan kesehatan. Sebuah langkah yang tidak tepat apabila ingin mengajukan peningkatan kontribusi setiap negara demi kelangsungan AIPA,” ungkap Puteri. Apalagi, AIPA selama ini belum memberi performa maksimal bagi Indonesia.

Untuk menyetujui usulan transformasi Sekretariat AIPA, lanjut politisi Partai Golkar itu, perlu perbaikan performa sekaligus evaluasi dulu, sampai kemudian AIPA bisa meyakinkan negara-negara anggotanya untuk ditransformasi. Diskursus transformasi Sekretariat AIPA ini muncul setelah Vietnam mengusulkan adanya perubahan berupa peningkatan iuran kontribusi negara-negara anggotanya, kenaikan.gaji pegawainya, dan lain-lain. Usulan Vietnam itu sekali lagi didukung Thailand.

Namun, ungkap Puteri, mayoritas negara anggota AIPA menolak usulan Vietnam, karena negara-negara ASEAN sedang melakukan penghematan anggaran untuk memerangi pandemi Covid-19. “Kita sudah sepandangan dengan mayoritas anggota, seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan Laos. Ada juga negara yang setuju dengan usulan Sekretariat AIPA, yaitu Vietnam dan Thailand. Mungkin karena mereka serumpun. Kebetulan Sekjen AIPA berasal dari Vietnam. Jadi, mereka setuju transformasi Sekretariat AIPA dilakukan,” tutup Puteri. l mh/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)