Pajak Sembako Berpotensi Sakiti Hati Masyarakat ‘Kecil’

Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan-bahan kebutuhan pokok. Rencana tersebut dikabarkan akan diatur dalam draf Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto. Foto: Jaka/nvl

Setidaknya terdapat 11 barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Barang-barang yang tergolong dalam kategori tersebut diantaranya beras, gabah, jagung, kedelai, sagu, garam, daging, telur, susu, sayuran dan buah buahan.

Kesebelas barang pokok tersebut, menurut dokumen RUU KUP yang beredar di publik pada Mei 2021, akan dihapuskan dari daftar bebas PPN. Padahal, Komisi XI DPR RI baru saja memulai pembahasan rancangan aturan tersebut bersama pemerintah mulai akhir Juni 2021. Pembahasannya diwanti-wanti untuk tetap mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat dan dunia usaha. Mengingat masih berlangsungnya situasi pandemi, Pemerintah diminta untuk tetap fokus pada penanganan masalah kesehatan dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional.

Rencana pemerintah untuk menerapkan pajak terhadap sembako pun menuai polemik, sejumlah anggota dewan menentang dan mendesak agar pemerintah melalui Menteri Keuangan meninjau ulang rencana tersebut. Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto bahkan menyatakan bahwa pengenaan pajak sembako akan memperlihatkan bahwa pemerintah menekan rakyat ‘kecil’. Sebab menurutnya, pemerintah masih bia melakukan inovasi sumber penerimaan pajak baru tanpa menyakiti hati rakyat.

“Sembako ini sensitif juga, sementara pajak mobil saja dibebaskan (PPnBM). Dalam mengejar penerimaan, pemerintah harus cari inovasi. Berkaca pada pembebasan PPnBM mobil tetapi akan mengenakan PPN sembako, akan menyakiti rakyat kita,” kata politisi Partai Gerindra itu dalam pernyataan tertulisnya kepada Parlementaria, pertengahan Juni lalu.

Pemerintah Perlu Tinjau Ulang dan Hati-Hati

Pemerintah dinilai perlu untuk meningkatkan penerimaan perpajakan agar dapat dioptimalkan untuk penanganan pandemi, yang ditujukan bagi kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Namun terkait pengenaan pajak sembako, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendesak agar pemerintah meninjau ulang rencana tersebut. Sebab hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya harga bahan pangan dan menurunkan konsumsi. 

“Jika demikian, maka dikhawatirkan pula akan mempengaruhi proses pemulihan ekonomi karena konsumsi rumah tangga adalah kontributor terbesar bagi perekonomian, yaitu sebesar 57,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jangan sampai rencana ini justru malah kontraproduktif dengan upaya pemulihan daya beli masyarakat yang saat ini masih menjadi fokus kita bersama,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Tidak hanya perlu mengkaji secara komprehensif, Pemerintah juga perlu melakukan analisa mendalam dan hati-hati terhadap rencana tersebut. Menurut Puteri, PPN pada pada barang kebutuhan pokok dapat berpotensi melemahkan daya beli. Bahkan, juga dapat berpotensi memberikan tekanan bagi pedagang kecil akibat perubahan stabilitas harga dan permintaan dari masyarakat. Pun, hal ini mungkin berpotensi menimbulkan efek domino atas ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok di pasar. 

“(Penerapan pajak sembako) harus dikaji secara mendalam dan menyeluruh oleh pemerintah, apalagi hal ini sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak,” tandasnya. Ketimbang menerapkan pajak sembako, Puteri menganjurkan pemerintah kembali meningkatkan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan menyisir anggaran-anggaran yang tidak mendesak. Catatannya, jika efisiensi dilakukan Kemenkeu saja mencapai sekitar Rp1,25 triliun, tentu jika diakumulasikan dengan K/L lain maka jumlahnya bisa lebih besar lagi.

“Bahkan, BPKP menyebutkan dalam rapat yang lalu bahwa mampu mengefisiensi pengeluaran negara sepanjang 2020 hingga mencapai Rp48,35 triliun. Artinya, kita bisa lebih mengoptimalkan lagi kualitas belanja negara dengan menemukan alternatif penerimaan negara yang dapat memperkuat performa APBN ke depan,” pungkas Puteri.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto: Arief/nvl

Skenario Pemerintah Terapkan PPN Sembako

Per akhir Juni 2021, pemerintah bersama DPR baru memulai pembahasan RUU KUP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrati menyatakan pemerintah tetap akan memberikan fasilitas atau subsidi terhadap pajak atas barang dan jasa yang akan menjadi objek pajak baru, kecuali sembako dan sekolah yang akan tetap dikenakan PPN.

Menkeu mengatakan bahwa barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dikenakan PPN dengan tarif PPN yang lebih rendah dari tarif normal, atau dapat tidak dipungut PPN, serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi. Pengecualian tersebut merupakan rasionalisasi atas keadilan bagi masyarakat, apalagi ketiga komponen tersebut banyak dibutuhkan bagi masyarakat.

“Di sini kita bisa menggunakan subsidi menggunakan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak menggunakan menarik PPN-nya, dalam rangka compliance dan memberikan targeting yang lebih baik,” kata Sri Mulyani saat hadir secara virtual dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, akhir Juni lalu.

PPN multi tarif, lanjut Mantan Direktur Bank Dunia itu, juga akan dinaikkan dari 10 persen menjadi 12 persen. Rentang tarif dalam UU juga diubah lebih lebar menjadi 5 persen sampai dengan 25 persen. Menurutnya, basis penerapan perpajakan di dalam RUU perubahan revisi kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sudah berbasiskan pajak yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Tidak hanya barang kebutuhan pokok, beleid tersebut juga akan menghapus barang hasil pertambangan atau pengeboran dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang itu akan dikenakan PPN. Adapun barang hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud seperti emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi.

Selain memperluas objek PPN, RUU KUP tersebut juga menambah objek jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN. Beberapa di antaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi. l alw/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)