Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BPIH Tahun 1444 H/2023 M. FOTO: RSB/PDT

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta kehadiran negara pada penyelenggaraan rangkaian ibadah haji. Hal itu diperlukan untuk menekan biaya haji reguler yang terus merangkak naik, mengingat pengguna haji kategori tersebut mayoritas bukan berasal dari kalangan atas.

“Jadi kalau melihat beban biaya haji ini semakin lama semakin mahal. Ingat Pak, yang berangkat haji reguler itu 70 persen orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu nggak mau (pakai haji reguler), pakailah haji plus yang kemarin ramai adalah Haji Furoda. Ini maksud saya. Yang reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun. Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun. Ya kehadiran negara sampai di mana ini?” ujar Abdul Wachid dalam RDP Panja BPIH Tahun 1444 H/2023 M di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (26/1).

Sebelumnya, Wachid sempat membandingkan besaran biaya penyelenggaraan dan beban biaya haji yang dibayarkan oleh calon jemaah haji asal Malaysia dan Indonesia. “Tadi malam saya mendapatkan masukan bahwa haji yang dilaksanakan oleh Malaysia harganya Rp 108 juta tapi beban jemaah haji Malaysia hanya Rp30 juta. Kalau nggak salah ini. Artinya itu di-cover oleh negara dan di-cover oleh dana Haji,” tambahnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah II ini menyarankan agar negara melalui kementerian terkait baik Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan agar bisa mempersiapkan peran mereka setiap tahunnya, terutama terkait anggaran untuk mendukung penyelenggaran haji.

Wachid juga menyinggung adanya keterlibatan perusahaan negara, dalam hal ini Garuda Indonesia dan Angkasa Pura. Menurutnya, jika tidak bisa membuat anggaran untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji, maka para BUMN tersebut bisa melakukannya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Terkait dengan dukungan layanan kesehatan bagi bagi jemaah Haji, Wachid menyoroti kualitas dan variasi obat-obatan yang disiapkan Kemenkes di berbagai embarkasi. “Bagaimana kalau negara hadir, Kementerian Kesehatan menyiapkan satu anggaran untuk haji, dengan obat-obatan yang disiapkan yang mumpuni yang bagus yang berkualitas. Kalau perlu jangan generik,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar masing-masing lembaga ikut andil dalam membantu pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam mitigasi saat munculnya gejolak kurs dan harga bahan bakar. Tanpa adanya persiapan, gejolak akan berujung pada kenaikan dana penyelenggaraan yang berimbas pada biaya yang harus dibayarkan. •uc/rdn