Mudik Lebaran 2022: Sinergi Lancarkan Silaturahmi

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberi pelonggaran terhadap mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan grafik kasus Covid-19 cenderung menurun dan angka vaksinasi yang terus menanjak sesuai target . Masyarakat Indonesia menyambut momen ini. Pun, DPR RI, sebagai lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah berusaha memastikan setiap elemen bekerja sesuai dengan harapan masyarakat.

Infografis Mudik Lebaran 2022: Sinergi Lancarkan Silaturahmi
Infografis Mudik Lebaran 2022: Sinergi Lancarkan Silaturahmi

RENCANA dan skema dirancang sekaligus dieksekusi agar para pemudik menikmati setiap layanan transportasi dengan berbagai jenis moda dengan sebaik-baiknya. Komisi V DPR RI mengawasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait yang mengemban tugas sebagai pelaksana teknis atas kelancaran Mudik 2022.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menjelaskan, wajar jika mudik tahun ini melahirkan lonjakan di berbagai moda transportasi. Dirinya pun mengimbau, selain antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah, para pemudik harus menjaga fisik, kualitas kendaraan, dan selalu memperbaharui kondisi jalan rute mudik terkini.

Di lain kesempatan, Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyampaikan catatan evaluasi mudik dan balik 2022. Menurutnya, masih ada banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah atas penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini.

“Pertama harus dibenahi manajemennya, artinya pengaturannya. Kemenhub mengkaji harus benar-benar jangan hanya berdasar catatan saja. Tapi dengarkan pemudik langsung, survei. Jadi bukan hanya kajian atau berdasar laporan anak buah saja,” terang Syahrul.

Di sisi lain, Polri bersama Kemenhub terus-menerus menyosialisasikan rute alternatif menuju Bandung dari Jakarta saat penerapan one way. Ketertiban masyarakat juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam mendukung penanganan dan kelancaran arus mudik. Komisi III DPR mengapresiasi kebijakan 7 langkah Polri diantaranya one way lalu manajemen sistem di rest area dan rute alternatif yang telah diterapkan tersebut.

Kebijakan Polri dinilai oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sebagai langkah tepat sasaran nan presisi dalam membuat arus mudik dan arus balik berjalan kondusif. Polri juga dinilai telah berhasil dalam kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dalam menunjang strategi yang antisipatif sehingga dalam arus mudik Lebaran 2022 ini tidak terjadi kemacetan seperti mudik-mudik sebelumnya.

Setali tiga uang, bersinergi dengan BUMN, Komisi VI DPR RI mengawasi persiapan dan penanganan arus mudik dan arus balik selama Lebaran Tahun 2022. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengapresiasi kerja BUMN dalam menangani arus mudik dan arus balik. Dirinya mengungkapkan, jika diberikan skala nilai dari angka 1 sampai 10, maka 7.5 yang mewakilinya.

Pertama harus dibenahi manajemennya, artinya pengaturannya. Kemenhub mengkaji harus benar-benar jangan hanya berdasar catatan saja. Tapi dengarkan pemudik langsung, survei. Jadi bukan hanya kajian atau berdasar laporan anak buah saja -Syahrul Aidi Maazat Anggota Komisi V DPR RI

Baginya, angka ini menandakan bahwa BUMN tidak boleh cepat puas untuk memecut diri bekerja lebih baik pada tahun mendatang. Lebih lanjut, terangnya, Komisi VI DPR RI akan melaksanakan rapat evaluasi bersama para mitra kerja pada masa persidangan ini.

Memang, berjibaku mengurus arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 bukan perkara mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Terlepas dari segala aral melintang, terwujudnya momen bertatap muka bersama keluarga hingga sanak saudara akibat Pandemi Covid-19, membuat kerinduan untuk mudik menyapa kampung halaman akhirnya terlampiaskan pada tahun ini. •tim

Infografis Mudik Lebaran 2022: Sinergi Lancarkan Silaturahmi
Artboard 1 copy

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)