MKD Komitmen Dukung Parlemen Modern dan Bermartabat

DPR RI pada tanggal 29 Agustus 2021 memperingati hari lahirnya ke-76 tahun. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang salah satu fungsinya menegakan kode etik DPR untuk menjaga marwah dan kehormatan DPR RI berharap berbagai pe-er (Pekerjaan Rumah) segera terselesaikan dengan baik dan cepat.

Ketua MKD DPR RI Habib Aboebakar Alhabsy. Foto: Jaka/nvl

Ketua MKD DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 kepada DPR RI ke-76 tahun. Dalam kesempatan ini, ia kembali menegaskan komitmen dan semangat MKD untuk mendukung terwujudnya parlemen yang modern dan bermartabat.

Untuk dapat mewujudkan komitmennya tersebut, di periode 2019-2024 ini MKD mengambil beberapa langkah strategis dalam upaya mengawal kehormatan parlemen.

Pertama, lanjut Aboe Bakar, MKD ingin menyempurnakan sistem di internal, sehingga dilakukan beberapa upaya perbaikan pada beberapa peraturan. Di antaranya telah merampungkan Draft Rancangan Perubahan Kode Etik DPR RI dan Draft Rancangan Perubahan Tata Beracara MKD DPR RI. Melalui perbaikan dua peraturan tersebut diharapkan akan memberikan dorongan untuk lebih menjaga marwah dan kehormatan DPR RI.

Dalam Draft Rancangan Kode Etik DPR ada beberapa yang disempurnakan yaitu terkait dengan Independensi Anggota MKD, Independensi Anggota DPR RI, pekerjaan lain di luar tugas kedewanan, transparansi dan konflik kepentingan.

Dalam Draft Rancangan Tata Beracara MKD DPR RI juga ada beberapa yang disempurnakan yaitu terkait dengan Definisi, Fungsi, Wewenang dan Tugas MKD, serta Sistem Pencegahan dan Pengawasan. Sementara terkait Dengan Perkara Pelanggaran Kode Etik DPR, Proses Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan, dan Peninjauan Kembali.

Kinerja MKD ke depan sejatinya berada dalam lingkup kelembagaan itu sendiri, dengan berusaha mematangkan upaya sistemik yang mampu merespons potensi-potensi pelanggaran kode etik, dan kelemahan-kelemahan kelembagaan yang membuat kinerja DPR RI tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

Ketua MKD DPR RI Habib Aboebakar Alhabsy. Foto: Jaka/nvl

Politisi Fraksi PKS ini juga mengungkapkan, bahwa MKD perlu mendefinsikan ulang tentang berbagai hal yang menjadi sumber sinisme di mata publik, semisal rapat-rapat di DPR yang seringkali menjadi sorotan publik. Tidak lupa juga, sarana dan prasarana serta dukungan sistem dukung yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia serta fasilitas anggaran yang mencukupi untuk mengakselerasi kebutuhan kelembagaan MKD maupun DPR dipandang penting untuk dilakukan.

Peran MKD yang begitu luas juga perlu terus diperkuat dengan memperluas jaringan kinerja dan jangkauan pengawasannya, tidak hanya sebatas kepada Anggota DPR RI saja. Melainkan juga pada seluruh sistem pendukung dan sarana dan prasana yang ada di lingkungan DPR, seperti Tenaga Ahli, Tenaga Ahli Anggota, Staf Administrasi Anggota, Aparatur Sipil Negara (kesetjenan), Pegawai Pemerintahan Non-ASN, Pengamanan Dalam (Pamdal) hingga para pekerja dan pencari nafkah, serta  seluruh komponen yang mengisi ruang pandang lingkungan DPR RI.

Keseluruhan jangkauan ini berada dalam pusaran jalinan pencegahan dan penindakan yang dijalankan dalam kerangka sistem penegakan kode etik. Keduanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, apalagi memandang salah satunya lebih baik dibanding yang lainnya.

“Secara umum, keberadaan MKD merupakan lokomotif yang mampu menciptakan atmosfir ‘mahkamah’ (peradilan), menghadirkan ‘hikmah’ (kebijaksanaan) dalam segala tingkah laku dan tindak tanduk seluruh komponen individu yang berada dalam lingkup kerja DPR RI,” ujar Aboe Bakar.

Untuk itu, MKD saat ini tengah menyusun Draft Rancangan Kode Etik Sistem Pendukung. Peraturan ini ditujukan untuk para Tenaga Ahli dan Staf Administrasi. Pengaturan untuk sistem pendukung ini merupakan realisasi ketentuan Pasal 122 UU MD3 No 2 Tahun 2018 (Perubahan Kedua UU No.17 Tahun 2014). ayu/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)