MKD DPR RI Tegakkan Etik untuk Jaga Martabat Dewan

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. MKD bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan rakyat. MKD bekerja berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Pimpinan dan Anggota MKD DPR RI foto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani usai seminar nasional MKD. Foto: Eno/nvl

Bisa dikatakan sepanjang tahun 2021 ini tidak ada pengaduan yang berarti hingga harus membuat MKD bersidang, membuat keputusan, ataupun menjatuhkan sanksi. Meski demikian MKD terus bekerja menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak etik di DPR RI. Berikut beberapa kerja MKD dalam kurun waktu satu takut terakhir yang berhasil dirangkum Parlementaria.

Bekerjasama dengan Berbagai Pihak

Selain sebelumnya bekerja sama dan menyosialisasikan tentang tugas dan tata beracara MKD ke Lembaga Penegak Hukum, di tahun 2021 ini MKD juga membangun sinergi dengan berbagai partai politik. Tujuannya tak lain untuk meminimalisir pelanggaran etika yang dilakukan para anggota dewan. Dengan kata lain menurut Ketua MKD, Habib Aboebakar Alhabsy dan Mahkamah Partai harus berjalan seiringan mencegah pelanggaran etika.  

 Atas dasar itulah Senin (22/3) lalu MKD Menggelar Seminar Nasional bertajuk “Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan : Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik”. Hal itu tak lain sebagai upaya MKD untuk mendapatkan sinergi kelembagaan, karena tugas MKD sangat berat, tidak bisa bekerja sendiri. Harus bersinergi dengan berbagai stakeholder partai. 

“Kami ingin agar Parpol bersinergi dengan MKD mencegah terjadinya pelanggaran etika. Apalagi hampir di setiap partai ada Mahkamah atau dewan kehormatannya,” ungkapnya. 

Minta Amendemen UUD 1945 Tidak Dilakukan Terburu-buru 

Wakil Ketua MKD DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta rencana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak dilakukan dengan terburu-buru. Saleh mengingatkan, amendemen konstitusi harus didasarkan pada kajian yang komprehensif. “Kalau belum siap, sebaiknya ditahan dulu,” kata Saleh Agustus lalu. 

Ia menjelaskan bahwa  amendemen UUD 1945 bukanlah pekerjaan mudah karena perubahan pasal dalam konstitusi akan berpengaruh besar pada sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, ia mengingatkan, seluruh kekuatan politik, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai elemen lainnya terlebih dahulu perlu merumuskan agenda dan batasan amendemen. Meski ada kesepakatan dari semua fraksi dan kelompok DPD terhadap perubahan yang diajukan agar tidak ada kekhawatiran bahwa amendemen melebar ke isu lain. 

“Konstitusi adalah milik seluruh rakyat. Perubahan terhadap konstitusi sebaiknya didasarkan atas aspirasi dan keinginan rakyat. Perubahan itu pun tidak boleh hanya demi tujuan politik sesaat,” tegas legislator dapil Sumatera Utara II tersebut. Adapun secara teknis, amendemen UUD 1945 juga tidak mudah karena mesti diajukan oleh setidaknya 1/3 anggota MPR. 

Kemudian harus ada sidang yang dihadiri 2/3 anggota MPR dan keputusan amendemen mesti disetujui oleh 50 persen plus 1 dari seluruh Anggota MPR. Saleh pun berkaca pada isu amendemen yang sempat menguat pada MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019, tetapi amendemen belum bisa dilaksanakan pada periode tersebut. 

“Nah, bila hari ini amendemen UUD 1945 diagendakan lagi, maka kesulitan yang sama tetap akan ada. Ditambah lagi, Indonesia sedang fokus menghadapi pandemi. Tentu akan ada persoalan kepatutan jika melakukan amendemen di tengah situasi seperti ini,” terang Saleh yang juga merupakan Anggota Komisi IX DPR RI.

Sosialisasi TNKB Khusus Anggota DPR

Anggota MKD DPR RI Maman Imanulhaq. Foto: ist/nvl

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Maman Imanulhaq menjelaskan tujuan kunjungan kerjanya ke Kota Bandung, khususnya ke Polrestabes Bandung untuk menyosialisasikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi Anggota DPR RI. 

“Sosialisasi tentang TNKB Khusus Anggota DPR RI ini sangat penting agar tidak terjadi miss komunikasi atau permasalahan-permasalan di kemudian hari,” ujar Maman dalam kunjungan kerja MKD DPR RI ke Polresta Bandung. 

Dijelaskan Maman, TNKB khusus anggota DPR RI ini sangat penting untuk menjaga etika dan martabat seluruh Anggota DPR. “Sebut saja jika dikemudian hari ada anggota masyarkat yang melihat kendaraan dengan TNKB DPR RI terparkir di sebuah tempat karaoke di waktu yang tidak diperbolehkan, maka masyarakat bisa melaporkannya ke MKD dengan mencatat nomor kendaraan yang tertera,” jelasnya. 

Dengan kata lain, sambung politisi Fraksi PKB ini, masyarakat dapat ikut mengawasi wakilnya yang ada di DPR. Dan secara tidak langsung hal itu juga bisa menegakkan etika sekaligus menjaga marwah dan martabat Anggota DPR RI.

 Dalam kesempatan itu, Maman juga menjelaskan bahwa TNKB DPR RI itu masuk dalam salah satu hak protokoler yang diterima Anggota DPR RI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 huruf g dan pasal 25 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, kemudian diatur dalam Pasal 205 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. 

Selain itu juga ada dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penggunaan STNK dan TNKB Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI. Serta Surat telegram Kapolri dengan nomor STR/164/III/YAN/1.2/2021 Penerbitan TNKB khusus anggota DPR RI. l ayu/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)