Meski Pandemi, Pelayanan Haji Harus Maksimal

Pemerintah Arab Saudi kembali membuka pelaksanaan ibadah haji untuk jemaah Indonesia. Namun, Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M sangatlah berbeda dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi jumlah jemaah, kondisi di Arab Saudi dan kebijakan lainnya.

Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR R
Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR R

Tahun ini, jumlah jemaah haji yang diberangkatkan sebanyak 100.051 jemaah yang terbagi ke dalam kuota haji reguler sebanyak 92.825 jemaah, 7.226 jemaah haji khusu dan petugas haji sebanyak 1.901 orang.

Melihat banyak pembatasan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memahami, tugas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sangat berat. Namun, DPR bersama Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dan memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik.

“Setelah dua tahun berturut-turut Indonesia tidak memberangkatkan calon jemaah haji, maka tahun ini merupakan tahun krusial, harus menjadi tonggak keberhasilan kita untuk menyakinkan kepada negara-negara lain, terutama kepada Arab Saudi, bahwa Indonesia mampu dan berhasil dalam membina, melayani dan melindungi para jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” kata baru-baru ini.

Keberhasilan kita pada tahun ini, lanjut Marwan akan sangat menentukan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun mendatang, oleh karenanya untuk mendukung hal tersebut, Komisi VIII DPR RI pada masa persidangan yang lalu, tepatnya tanggal 13 April 2022 telah melakukan pembahasan dengan Menteri Agama RI terkait penyelenggaraan ibadah haji, salah satunya yaitu penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M.

Menteri Agama tersebut disepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) rata-rata sebesar Rp39.886.009 per jemaah dan biaya yang berasal dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata sebesar Rp41.861.835 per jemaah. Dengannya, total biaya haji secara ekonomis adalah rata-rata Rp81.747.844 per jemaah. Jemaah hanya membayar biaya perjalanan saja atau 48.7 persen dari total biaya, selebihnya berasal dari dana nilai manfaat hasil investasi keuangan haji.

Bagi jemaah lunas tunda di tahun ini, walaupun ada kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) jemaah tidak membayar lagi sisa kekurangannya. Kekurangan biayanya berasal dari dana Virtual Account atau nilai manfaat keuangan haji lagi sebagai imbal hasil dari aktivitas investasi dana setoran awal dan setoran lunas dari BPKH.

Selain itu, lanjut legislator F- PKB itu, Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyepakati untuk memaksimalkan pelayanan kepada jemaah haji tahun 1443 H/2022M dengan melakukan peningkatan volume makan jemaah haji di Mekkah dan Madinah dari 2 (dua) kali per hari menjadi 3 (tiga) kali per hari, sehingga jumlah makan di Makkah menjadi 75 kali yang pada tahun sebelumnya sebanyak 50 kali, dan makan di Madinah sebanyak 27 kali yang tahun sebelumnya sebanyak 18 kali.

“Ini merupakan kebijakan peningkatan pelayanan yang wajib disampaikan kepada para calon Jemaah haji di daerah,” jelasnya.

Kebijakan lain dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini adalah adanya Asuransi Full Coverage untuk para calon jemaah, tidak hanya asuransi jiwa seperti pada tahun-tahun sebelumnya tetapi juga asuransi Kesehatan selama di Arab Saudi, terutama jika calon jemaah mengalami positif Covid-19 akan tercover oleh asuransi Kesehatan tersebut.

Di samping peningkatan pelayanan tersebut, mulai tahun ini akan ada program manasik haji sepanjang tahun. Manasik haji yang umumnya hanya pada saat menjelang keberangkatan calon jemaah bagi jemaah yang berhak berangkat, mulai tahun ini manasik juga akan diadakan kepada calon jemaah haji tunggu untuk penguasaan materi ibadah haji sesuai tujuan utama berhaji adalah untuk terlaksananya ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Biaya untuk kegiatan manasik haji sepanjang tahun berasal dari biaya nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp30.26 miliar.

Jadi Kontraktor

Dalam perjalanannya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan tambahan anggaran untuk operasional haji senilai Rp1,5 triliun. Penambahan anggaran itu diajukan karena tambahan kebutuhan biaya haji 2022.

 

“Setelah dua tahun berturut-turut Indonesia tidak memberangkatkan calon jemaah haji, maka tahun ini merupakan tahun krusial, harus menjadi tonggak keberhasilan kita untuk menyakinkan kepada negara-negara lain, terutama kepada Arab Saudi,…

Marwan Dasopang

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Penambahan anggaran tersebut terdiri dari biaya masya’ir haji reguler sebesar Rp1,4 triliun. Penambahan biaya juga pada biaya masyair Petugas Haji Daerah (PHD) dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebesar Rp9 miliar.

Adapun yang dimaksud dengan biaya masyair adalah biaya prosesi ibadah haji yang harus dibayarkan ketika jemaah haji berada di Mina, Arafah dan Muzdalifah.

Menjawab polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memastikan bahwa calon jemaah haji tidak akan terbebani dengan penambahan tersebut. Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama dan BPKH, disepakati untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang diusulkan Kemenag sebesar Rp1,5 triliun yang berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH dan dana efisiensi dana haji sebelumnya.

“Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama dan BPKH menyepakati tidak ada pembebanan terhadap calon jamaah haji atas tambahan biaya yang disepakati. Apa yang disampaikan dalam pembahasan, komitmen dari BPKH jelas bahwa setengah dari kebutuhan Rp1,5 triliun tersebut akan di-cover oleh nilai manfaat dan sisanya itu berasal dari dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014 sampai 2019,” terang Ace.

Pada prinsipnya, tambah Ace, selama BPKH bisa mempertanggungjawabkan penggunaan nilai manfaat tersebut dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, tentu pasti akan disetujui. Terutama untuk memastikan soal legalitas atau rujukan hukum atas penggunaan dana efisiensi yang berasal dari penyelenggaraan haji tahun sebelumnya yang seharusnya itu masuk dalam dana kelolaan BPKH. •rnm/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)