Meredam gelombang kedua pandemi COVID-19

Oleh: Avianto Amri | Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia CEO dan Founder PREDIKT

Masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19. Per 14 Juli 2021, kasus konfirmasi positif baru sudah hampir 58,000 orang per harinya. Peningkatan 25,000 kasus hanya dari 7 hari sebelumnya. Peningkatan kasus ini dipicu oleh adanya varian-varian baru yang membuat Co-vid-19 saat ini menjadi lebih menular dan lebih berbahaya. 

Pemerintah Indonesia pun memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli 2021 hingga 20 Juli, yang dilanjutkan dengan penerapan PPKM level 3 dan 4, untuk meredam peningkatan kasus Covid-19. Diantaranya dengan melakukan pengetatan protokol kesehatan serta penutupan tempat-tempat yang dapat memicu kerumunan massa seperti tempat perbelanjaan, sekolah, dan juga perkantoran. 

Hal ini menjadi sangat penting karena saat ini lonjakan kasus yang ada memberikan beban besar terhadap layanan kesehatan di Indonesia. Apabila kemampuan para tenaga kesehatan kita diibaratkan sebuah gelas, jumlah kasus aktif Covid-19 adalah air yang sedang mengisi gelas tersebut. Lambat laun, gelas itu akan penuh dan tidak dapat menampung air yang terus mengalir ke dalam gelas. Kita bisa meningkatkan kapasitas gelas (misalnya dengan menambah jumlah tenaga kesehatan, meningkatkan jumlah sarana dan prasarana kesehatan), namun bila jumlah air yang masuk semakin besar dengan laju yang kencang, maka tetap saja gelas tersebut tidak akan mampu menampung. 

Apakah PPKM Darurat, PPKM Level 3 dan 4 akan efektif? Berdasarkan data yang ada, penerapan pembatasan mobilisasi masyarakat menunjukkan dampak yang signifikan seperti yang pernah dilakukan di India, Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, dan bahkan di Indonesia yang pernah melakukan hal yang serupa dengan judul yang berbeda yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini disebabkan penyakit Covid-19 sangat bergantung pada interaksi manusia dengan manusia lainnya. Apabila interaksi antar manusia dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu, maka secara otomatis jumlah kasus pun akan menurun. 

Mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menyebutkan dibutuhkan Rp3 miliar per hari untuk dilakukan lockdown. Jika kita menggunakan hitungan biaya tersebut dan dikalikan 6 minggu (42 hari) jadi tandanya butuh pendanaan sekitar Rp126 miliar untuk lockdown selama 42 hari. 

Sedangkan bila kita cermati, Jabar memiliki kasus baru tiap harinya sudah mencapai lebih dari 4,000 kasus baru per hari. Bila kita biarkan tanpa lockdown, maka angka ini tidak akan berkurang signifkan. Dalam 42 hari tandanya bisa terjadi 168,000 kasus baru. Kalau rata-rata dari 168,000 kasus itu, misalnya hanya 10 persen yang mengalami gejala berat, tandanya ada sekitar 16,000 pasien yang memerlukan ICU dan dirawat di Rumah Sakit. Perhitungan kasar satu kasus dengan gejala berat itu membutuhkan biaya sekitar Rp100 juta untuk menanggung biaya obat-obatan, ventilator, fasilitas kesehatan lainnya, serta tenaga kesehatan. Sehingga biaya untuk merawat 16,000 pasien kasus baru itu membutuhkan Rp1,6 triliun! Bandingkan dengan biaya Rp126 miliar yang dibutuhkan untuk lockdown. 

Hitungan ini baru biaya yang dikeluarkan dari sisi tindakan kesehatan. Belum biaya yang dihitung untuk biaya laboratorium untuk pengujian warga, biaya pelacakan, biaya akibat menurunnya kualitas hidup, dan banyak hal lainnya. Hal ini juga belum memperhitungkan dampak jangka panjang yang dialami oleh orang yang sembuh dari Covid-19 dimana banyak yang melaporkan kelelahan yang berkepanjangan, masih ada sesak napas, berkurangnya mobilitas yang semuanya akan berdampak pada produktivitas masyarakat. 

Empat faktor utama untuk mendukung upaya meredam lonjakan kasus Covid-19 di negara kita :

Penerapan peraturan yang tegas

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) menyambut baik PPKM darurat dan mendukung upaya tegas Pemerintah dalam mengendalikan laju penularan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, kasus Covid-19 masih didominasi di Pulau Jawa dan Bali yang relatif memiliki jumlah sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Namun, data terakhir menunjukkan juga terjadi peningkatan kasus di luar Jawa-Bali, misalnya di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini perlu diantisipasi semenjak awal terutama untuk wilayah yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang terbatas, seperti misalnya ketersediaan oksigen, ruang tempat tidur, ICU, ventilator, obat-obatan, serta para tenaga kesehatan. 

PPKM darurat dapat berlangsung efektif bila ada kerja sama yang kuat di seluruh perangkat pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kab/ kota, hingga ke tingkat desa dan perlu peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk pihak swasta, LSM, akademisi, tokoh agam, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya dalam memobilisasi sumber daya apapun yang sesuai. 

Hal ini perlu diimbangi pula dengan mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi dari PPKM Darurat, termasuk antisipasi adanya pemutusan hubungan kerja, pemenuhan kebutuhan bahan pokok dan shelter, menurunnya kesehatan mental dan psikososial, meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender, dan menurunnya kualitas tumbuh kembang dan pendidikan untuk anak-anak.

Distribusi bantuan sosial yang akan diberikan perlu dilakukan dengan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel terutama untuk kelompok yang lebih membutuhkan seperti para penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak. 

Percepatan penyelenggaraan vaksin dengan aman, nyaman, dan bermartabat

Pertahanan kita dalam menghadapi Covid-19 salah satunya adalah memiliki kekebalan tubuh bersama melalui proses vaksinasi. Laju vaksinasi perlu dipercepet untuk kelompok umur anak-anak (12-18) dan dewasa (diatas 18 tahun) sesuai dengan ketentuan BPOM dan Kementerian Kesehatan. Hal ini perlu dilakukan secara aman, nyaman, dan bermartabat, serta juga sesuai dengan protokol kesehatan. Banyak praktik-praktik baik yang sudah diterapkan dalam program vaksinasi massal, namun terdapat pula kejadian-kejadian dalam penyelenggaraan vaksinasi massal dimana terjadi kerumunan massa, antrian panjang, dan tidak tertib yang justru bisa memicu penularan di sentra vaksinasi dan munculnya klaster baru akibat penyelenggaraan vaksinasi yang tidak tertib. Perhatian khusus perlu diterapkan kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua yang membawa balita dan penyandang disabilitas. 

Perang melawan mis informasi dan berita bohong

Dalam situasi pandemi ini, kita sedang berperang menghadapi dua musuh, musuh virus yang tidak bisa dilihat kasat mata dan musuh mis informasi dan hoaks yang menyebar dengan cepat dan luas. Pemerintah baik di tingkat pusat dan di daerah perlu memberikan tindakan tegas, sanksi dan efek jera, kepada para pihak yang tidak bertanggung jawab ini. 

Keberhasilan penyelenggaraan vaksin juga bergantung pada informasi yang sampai kepada masyarakat. Saat tulisan ini disusun masih 51 persen masyarakat bersedia untuk divaksin, persentase lebih tinggi didapat di kota-kota besar dan persentase lebih rendah bagi masyarakat yang tinggal di kota kecil dan perdesaan. Masih banyak pula masyarakat yang takut dan juga ragu akan halal dan haram vaksin. Meskipun MUI sudah menyatakan kehalalal vaksin dan juga sudah lebih dari 38 juta penduduk Indonesia dengan tanpa efek samping yang signifikan. Oleh karena itu, pemberitaan yang positif dan informasi yang tepat, jelas, dan mudah dimengerti perlu lebih digencarkan lagi untuk disebarkan ke berbagai media, baik media massa maupun media sosial. 

Tokoh masyarakat

Upaya penanganan Covid-19 perlu dilengkapi dengan sosok-sosok yang bisa menjadi panutan dan dipercaya oleh masyarakat, baik di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah. Peran pimpinan lembaga dan pemimpin daerah sangat penting, serta juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh PREDIKT dan Wahana Visi Indonesia terhadap warga yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 menunjukkan bahwa di masa krisis dibutuhkan sosok jujur dan terpercaya, positif dan optimistis, adil, penuh kasih sayang, bisa memberikan solusi, sabar dan santun, menghargai sesama, berpenampilan menarik, tegas namun tetap bersahabat. Tersebut serta jauh dari kepentingan politik apapun. Tokoh-tokoh demikian juga sangat diperlukan dalam meredam lonjakan Covid-19, terutama meredam berita-berita hoaks.l

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)