Menyorot Kembali BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Tiga tim kunjungan kerja (kunker) Komisi IX DPR RI kembali menyoroti kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di tiga provinsi. Masalah ketenagakerjaan dinilai belum maksimal ditangani otoritas ketenagakerjaan. Begitu juga masalah administrasi kesehatan yang kerap berubah dari BPJS Kesehatan yang tidak terkomunikasikan kepada masyarakat.

Ketua Tim Kunker Reses Komisi IX Kurniasih Mufidayanti saat bertukar cenderamata usai memimpin kunker di Palembang Foto: shane/nvl
Ketua Tim Kunker Reses Komisi IX Kurniasih Mufidayanti saat bertukar cenderamata usai memimpin kunker di Palembang Foto: shane/nvl

Di Palembang, Sumatera Selatan, penyelesaian ketenagakerjaan dinilai masih belum maksimal. Salah satu permasalahan yang belum rampung adalah soal perlindungan hak tenaga kerja di perusahaan kecil dan pekerja informal. Pada pekerja di lingkup perusahaan kecil, Komisi IX harap kepesertaan BPJS terus ditingkatkan. 


“Harus didorong lagi tingkat kepesertaannya, dan ada penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya, karena ini merupakan peraturan dari sebuah perusahaan untuk wajib mendaftarkan pegawainya,” ungkap Kurniasih, Ketua Tim Kunker Reses Komisi IX di Palembang, Rabu (13/10/2022) lalu.


Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai bahwa permasalahan perlindungan hak tenaga kerja informal merupakan permasalahan nasional, karena juga terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, Kurniasih mendorong upaya pemerintah untuk menyegerakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada BPJS Ketenagakerjaan. “Nah, ini harus didorong ya, seperti nelayan dan petani yang sangat berisiko. Ini harus didorong supaya pemerintah menyegerakan PBI untuk BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Kurniasih.
Di Bengkulu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyorot Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Khusus pekerja di sektor informal tetap bisa mengakses kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan.


“Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah ada niatan untuk memperluas cakupan kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki sprit yang sama untuk memperluas kepersertaan ini sesuai dengan INPRES No.2/2021,” ungkap Melki di Bengkulu, Selasa (11/10/2022) lalu.


Politisi Partai Golkar ini, menyerukan agar Pemda, pemiliki usaha-usaha informal, termasuk orang yang membuka usaha informal lainya, perlu aktif mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan terus menerus dan konsistensi membayar iuran. “Iuran BPJS Ketenagakerjaan ini, kan, sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan BPJS Kesehatan. Kalau sosialisasi dan konsistensi ini berjalan dengan baik maka kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor informal juga akan baik,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI. Foto: Singgih/nvl
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI. Foto: Singgih/nvl

Soal Kesehatan

Sementara itu, tim Kunker Komisi IX di Kalimantan Selatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengunjungi RSUD Ulin Banjarmasin. Di RSUD ini, Komisi IX ingin memastikan pelaporan dari masyarakat dan Ombudsman Republik Indonesia tentang pelayanan yang lambat. Masalah administrasi BPJS sering berubah dan tidak terinfokan pada masyarakat.


“Di rumah sakit tadi kami melakukan banyak evaluasi, salah satunya evaluasi yang kita pegang dari pelaporan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit Ulin dari Ombudsman seperti contoh pelayanan yang begitu lambat, dan persoalan administrasi BPJS yang tidak jelas,” ungkap Ninik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (12/10/2022) lalu.


Selain masalah administrasi yang lambat, politisi Fraksi PKB ini juga mempertanyakan kebenaran adanya calo khusus kamar rawat inap. Komisi IX juga ingin memastikan kesiapan RSUD Ulin dalam program baru BPJS kesehatan, yaitu Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang ternyata tidak ada kesiapan bangunan, karena sedari awal RS ini dibangun dengan berbagai kelas.


“Selain itu pihak rumah sakit mengatakan mereka membutuhkan banyak sekali peralatan baru, dan yang penting adalah bagaimana mengatakan mereka belum siap untuk program baru BPJS kesehatan, yaitu Kris, rawat inap dengan satu standar,” jelas Ninik. Terakhir, ia menambahkan perlu penguatan promotif preventif dalam pencegahan penyakit kanker, agar pasien yang datang tidak dalam keadaan yang sudah parah. “Itu yang menjadi pekerjaan rumah yang akan kami suarakan ke pusat. Kami berharap menjadi evaluasi kita bersama pula,” tandas Ninik. syn,skr,mri

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin pertemuan di RSUD Ulin Banjarmasin. Foto: Tari/nvl
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin pertemuan di RSUD Ulin Banjarmasin. Foto: Tari/nvl

Bagian Penerbitan

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)