Menyambut PPnBM yang Baru

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) kembali dibahas di parlemen. Awal Maret lalu, pemerintah mengumumkan bahwa ada kebijakan baru di tengah pandemi Covid-19, yaitu pajak penjualan 0 persen untuk mobil 1500 cc ke bawah dengan kandungan lokal 70 persen.

Komisi XI DPR RI pun bergegas menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati medio Maret lalu untuk membahas kebijakan populis tersebut. Dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, PPnBM pun dimatangkan kembali. Rencana kebijakan tersebut nantinya akan memperbarui pula tarif pajak kendaraan jenis mobil listrik sesuai dengan dampak emisi karbon yang ditimbulkan.  

Ada yang perlu diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan regulasi tersebut disambut baik, di tengah berbagai program kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung di Indonesia.

“Ini adalah momentum yang baik di tengah keberlanjutan berbagai program pemulihan ekonomi nasional dalam mendorong sektor prioritas/prospektif bernilai tambah tinggi dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian lebih tinggi dan berkelanjutan, serta menyerap tenaga kerja,” kata Dito saat membuka rapat kerja. 

Pemerintah melalui Menkeu menyampaikan dua usulan skema dalam Rancangan PP Nomor 73 Tahun 2019. Skema pertama, tarif PPnBM untuk Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sebesar 5 persen, yang sebelumnya 0 persen, full-hybrid sebesar 6 persen atau naik dari sebelumnya sebesar 2 persen, dan full-hybrid sebesar 7 persen dari sebelumnya 5 persen. 

Sementara skema kedua, akan dilakukan setelah investasi berlangsung selama dua tahun dan setelah adanya investasi yang signifikan di produk mobil listrik atau battery electric vehicle (BEV). Sehingga, tarif PPnBM untuk PHEV menjadi 8 persen, full-hybrid menjadi 10 persen (Ps 26), full-hybrid 11 persen (Ps 27), full-hybrid 12 persen dari sebelumnya 8 persen (Ps 28), mild-hybrid 12 persen dari sebelumnya 8 persen (Ps 29), mild-hybrid 13 persen dari sebelumnya 10 persen (Ps 30), dan full-hybrid 14 persen sebelumnya 12 persen. 

Merespon usulan tersebut, Dito berpandangan, sejalan dengan komitmen terhadap pengurangan emisi, kebijakan ini merupakan strategi untuk mendorong pengembangan sektor otomotif dengan memperkuat kendaraan bermotor berbasis baterai yang berkelanjutan di masa depan. Ini sekaligus bagian dari transformasi energi dengan mengendalikan konsumsi BBM dan pengembangan energi terbarukan. 

“Selain itu, potensi terhadap ekspor kendaraan bermotor dan spare parts memiliki potensi pasar yang besar terutama di kawasan Asia dan Afrika,” urai legislator dapil Jawa Tengah VIII itu. Dito melanjutkan, semua pihak mestinya mendukung industri kendaraan bermotor yang memiliki multiplier effect yang tinggi dari hulu ke hilir. 

“Tentu, kebijakan ini pada akhirnya bermuara pada tujuan awal kita bersama dalam mendorong sektor prioritas yang bernilai tinggi sebagai bentuk peningkatan produktivitas dan investasi,” tandas politisi Partai Golkar ini. Dalam kesimpulan rapat dengan Menkeu ditegaskan kembali agar Menkeu memastikan pelaksanaan kebijakan PPnBM dengan tetap memperhatikan asas keadilan pembebanan pajak, pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah, percepatan transformasi ekonomi, dan mengamankan penerimaan negara. 

“Prakondisi penerapan skema II adalah 2  tahun setelah adanya investasi yang signifikan di produk mobil battery electric vehicle (BEV) atau saat mulai BEV berproduksi komersial dengan realisasi investasi yang signifikan, di mana periode tersebut digunakan untuk penyiapan rantai suplai agar dapat memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagaimana amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan,” papar Dito, membacakan kesimpulan rapat.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: Arief/nvl

Selain itu, potensi terhadap ekspor kendaraan bermotor dan spare parts memiliki potensi pasar yang besar terutama di kawasan Asia dan Afrika

Kurangi Ketergantungan Fosil dan Kembangkan EBT

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP melihat, usulan kebijakan PPnBM ini sejalan dengan kebijakan energi nasional untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan mengembangkan sumber energi terbarukan. Ini beririsan juga dengan komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon pada tahun 2030, sesuai Paris Agreement. 

Ada tiga isu penting di balik PPnBM ini, yaitu emisi karbon, transformasi ekonomi untuk memperkuat industri kendaraan bermotor berbasis baterai, dan skema pembebanan pajak. Kata Dolfie, kendaraan bermotor menyumbang emisi sebesar 30 persen. Jika dilihat dari datanya, yang paling besar justru pada perubahan fungsi hutan sebesar 46 persen, setelahnya baru kebakaran hutan, limbah pabrik, pertanian, dan industri. 

“Kalau arahnya emisi karbon, pemerintah juga harus bisa memperkuat kebijakan pada penyumbang terbesar emisi karbon lainnya itu,” desak Dolfie saat mengikuti rapat kerja dengan Menkeu. Senada dengan Dito, rencana kebijakan ini, akan memperbaharui PP No.73/2019. Setidaknya, terdapat dua skema dalam pengenaan PPnBM mobil listrik.  

“Perlu diberikan gambaran kepada kami, industri yang sudah existing sekarang ini khususnya yang plug-in, mild-hybrid, dan full-hybrid seperti apa kondisi industrinya sekarang. Kita, kan, konsen pada transformasi pemulihan ekonomi, kalau kita lihat di luar kendaraan bermotor berbasis baterai, PPnBM, kan,.tarifnya naik. Padahal, amanat PPnBM keadilan dalam pembebanan pajak bagi konsumen,” lanjut Dolfie. 

Politisi PDI-Perjuangan tersebut menyatakan bahwa semua pihak tentu sepakat untuk memanfaatkan potensi nikel dalam negeri sebagai bahan baku baterei. Karenanya, pemerintah memberikan insentif PPnBM. Namum, terhadap industri eksisting perlu diperhatikan kembali insentif pajaknya, terutama bagi yang memuat kandungan lokal. 

Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP. Foto: Arief/nvl

Perlu diberikan gambaran kepada kami, industri yang sudah existing sekarang ini khususnya yang plug-in, mild-hybrid, dan full-hybrid seperti apa kondisi industrinya sekarang. 

“Industri-industri yang existing kan perlu juga. Mungkin perlu diperluas, misalnya industri yang menggunakan TKDN yang makin besar dari threshold-nya, maka diberikan insentif juga. Diperluas lagi industri yang produksinya banyak memberdayakan UMKM-UMKM. Ini bisa juga diberikan insentif. Tidak sebatas bagi industri teknologi, apalagi argumentasinya emisi karbon sepertinya ada gap,” tegas legislator dapil Jateng IV ini. 

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, rencana kebijakan tersebut sudah dibicarakan sebelumnya dengan Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi, Menteri Perindustrian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin melakukan transformasi energi dan mengurangi konsumsi BBM.

“Pemerintah berkomitmen melakukan transformasi energi. Transisi energi dapat dilakukan dengan mengendalikan konsumsi BBM dan mengembangkan energi terbarukan. Ini strategi pengembangan berbasis vehicle dan dikaitkan investor membangun kendaraan elektrik di Indonesia, perlu melakukan skema perubahan tarif PPnBN. Mengingat minat investor di Indonesia, maka pemerintah mengajukan perubahan,” paparnya di hadapan Komisi XI.

Adapun pertimbangan pemerintah melakukan perubahan regulasi PPnBM melalui empat komponen, diataranya mempertimbangkan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi, pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah, perlindungan terhadap produsen kecil/tradisional, dan untuk mengamankan penerimaan negara. 

Dijelaskan Menkeu, perubahan PP Nomor 73 Tahun 2019 akan menggunakan mekanisme tarif kendaraan program dengan skema I. Kemudian, perubahan ke skema II untuk kendaraan akan diberlakukan dengan ketentuan dua tahun setelah adanya relaksasi investasi signifikan yakni sebesar Rp5 triliun di industri mobil BEV, atau saat mulai BEV berproduksi komersial dengan realisasi investasi Rp5 triliun. 

“Tarif mild-hybrid untuk skema II disesuaikan menjadi 12 persen, 13 persen, dan 14 persen. Selanjutnya, ketentuan TKDN diatur lebih lanjut dengan mengacu pada PP No.55/2019. Kemudian, impor kendaraan bermotor tidak masuk dalam program, dan dikenakan tarif PPnBM sesuai dengan kategori passenger vehicle dan komersial sesuai PP Nomor 73 Tahun 2019,” urai Menkeu. 

Sebelum digelar rapat konsultasi dengan Komisi XI, pemerintah resmi memberlakukan kebijakan pajak PPnBM 0 persen pada Senin, 1 Maret 2021. Pemberlakuan kebijakan ini memberi konsekuensi penghapusan pajak PPnBM pada 21 tipe mobil. Kebijakan ini sekaligus menjadi diskon puluhan juta rupiah yang diberikan pemerintah lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Seperti diketahui sebelumnya, yang akan mendapatkan pemotongan pajak hanyalah mobil dengan mesin berkapasitas di bawah 1.500 CC dengan sistem penggerak roda 4×2 dengan TKDN sebesar 70 persen. Contoh mobil 1500 cc yang mendapat diskon pajak 0 persen adalah Daihatsu Xenia, Terios, Luxio, dan minibus Grand Max. Toyota, Honda, dan Suzuki juga diberi PPnBM 0 asal sesuai ketentuan.  mh/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)