Menimbang Kembali PPN 11 Persen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sudah disahkan. Sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf a UU tersebut, per 1 April 2022 ini pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen mulai diberlakukan.


 

Menimbang Kembali PPN 11 Persen

Optimisme bertambahnya pundi-pundi negara dari penerimaan pajak kian nyata. Namun, ada suara “lirih” yang perlu didengar untuk mengkaji ulang regulasi ini. Beberapa waktu lalu, Parlementaria mendapat siaran pers dari Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Ia memberi masukan dan solusi atas kebijakan baru di bidang perpajakan itu. Menurutnya, regulasi ini perlu dikaji ulang, karena beberapa argumen, seperti belum ada aturan teknis dan tren kenaikan komoditas. Ia memahami bahwa kebijakan ini untuk menaikkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

Mengapa harus dikaji ulang? Politisi Partai Gerindra itu membeberkan pandangannya kepada Parlementaria. Ia menegaskan sikapnya, bukan tidak mendukung regulasi PPN tersebut, melainkan perlu diberi ruang penundaan atas pemberlakuannya dengan menyajikan argumen logis.

Menurut Hergun, begitu Heri Gunawan akrab disapa, aturan turunan UU HPP belum ada. Jadi, selama aturan turunannya belum turun, penerapan PPN 11 persen bisa ditunda dahulu. Apalagi, sosialisasi atas UU ini juga sangat minim.

Berbagai potensi penerimaan pajak memang terus digarap pemerintah untuk memperbaiki performa penerimaan pajak yang akan dimanfaatkan membiayai APBN. Namun, kondisi aktual hari ini tak menguntungkan bagi para wajib pajak. Wabah virus corona atau Covid-19 masih belum sepenuhnya teratasi. Tentu kondisi ini masih menyulitkan ekonomi para wajib pajak. Kesulitan ekonomi terus menekan. Baik pengusaha maupun individu belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Ketika regulasi perpajakan yang baru akan diterapkan, masyarakat belum siap dengan kondisi ekonominya. Menurut Hergun, kondisi saat ini juga dibarengi dengan kenaikan sejumlah komoditas plus kenaikan energi akibat perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini belum ideal untuk menyambut penerapan PPN 11 persen. “Sejak memasuki 2022, ekonomi rakyat mulai terdesak oleh kenaikan sejumlah produk, antara lain minyak goreng, kedelai, daging, BBM non subsidi, dan yang lainnya,” kilah Hergun.

PPN 11 persen diberlakukan saat pandemi belum selesai dan perang Rusia-Ukraina terjadi. Harga komoditas dan energi global pasti naik. Ini tentu berdampak ke perekonomian domestik. Argumen selanjutnya, sambung legislator dapil Jabar IV ini, kinerja penerimaan perpajakan 2022 berpeluang melanjutkan capaian positif 2021. Realisasi penerimaan pajak 2021 mengakhiri tradisi shortfall pajak (penerimaan pajak di bawah target yang ditetapkan) selama 12 tahun.

“Penerimaan pajak di tahun 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 103,9 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2021. Hal tersebut didorong oleh meningkatnya ekspor impor dampak dari kenaikan komoditas global dan energi,” paparnya. Jadi, maksud Hergun, mumpung tren penerimaan pajak sedang baik, maka penerapan regulasi PPN 11 persen bisa ditunda dulu sampai ekonomi domestik betul-betul membaik.

Dia mencontohkan, harga minyak Brent telah mencapai 131 dolar AS per barel. Sehingga, pemerintah bisa mendapatkan penerimaan negara dari kenaikan harga ICP (Indonesian Crude Price) dan sejumlah komoditas lainnya. Ini sudah cukup membantu untuk pemasukan kas negara, tanpa penerapan kenaikan PPN 11 persen. Artinya, regulasi itu masih bisa ditunda pemberlakuannya.

Sementara itu, dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sudah dipastikan masyarakat akan meningkatkan konsumsinya. Di sini penerapan PPN 11 persen perlu dilihat kembali.

“Memasuki bulan suci, biasanya masyarakat meningkatkan konsumsinya. Bila akan dikenakan PPN 11 persen, maka akan membebani dan sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Padahal, konsumsi masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri jadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya lebih lanjut.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2021, konsumsi masyarakat menyumbang 52,9 persen PDB (Produk Domestik Bruto). Sehingga, penurunan daya beli dikhawatirkan akan menurunkan pertumbuhan PDB. Begitulah pria asal Sukabumi, Jawa Barat itu mengutarakan pandangan kritisnya. Bila UU HPP ditunda sementara pemberlakuannya, itu bisa menyelamatkan semuanya.

UU HPP merupakan undang-undang yang terdiri atas 9 bab dan 19 pasal yang mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Cukai. “Pemerintah perlu membuat kajian yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian global, regional, nasional dan daerah, serta dampaknya terhadap kehidupan rakyat. Hasil kajian akan menentukan waktu yang tepat untuk memberlakukan PPN 11 persen,” seru Hergun.

Ia berharap, dari hasil kajian itu, selanjutnya pemerintah merancang aturan teknis mengenai pemberlakukan PPN 11 persen dengan menyosialisasikannya kepada masyarakat dalam waktu yang cukup. Dengan begitu, masyarakat memiliki pemahaman mengenai aturan PPN ini.

Bila kelak pemerintah mendapatkan penerimaan perpajakan yang berlipat dari kenaikan komoditas global dan energi seperti pada 2021, maka bisa memberlakukan insentif untuk penambahan tarif PPN 1 persen ditanggung oleh pemerintah (DTP). Aturan UU pun tetap bisa dilaksanakan tanpa membebani masyarakat.

“Namun, bila pemerintah tidak memiliki dana yang cukup dan khawatir akan menambah utang dan defisit, maka sebaiknya ketentuan PPN 11 persen diberlakukan pada kuartal IV- 2022 yang biasanya terjadi lonjakan belanja pemerintah sebagai pendorong perekonomian nasional,” tutup Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tetsebut. •mh/es

“SEJAK MEMASUKI 2022, EKONOMI RAKYAT MULAI TERDESAK OLEH KENAIKAN SEJUMLAH PRODUK, ANTARA LAIN MINYAK GORENG, KEDELAI, DAGING, BBM NON SUBSIDI, DAN YANG LAINNYA

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Jaka/Man

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)