Menilik Kisruh Penunjukan Pj. Kepala Daerah

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah di beberapa wilayah menimbulkan kekisruhan. Terutama terkait kesertaan anggota TNI/Polri aktif. Hal itu menjadi sorotan DPR RI, khususnya Komisi II DPR yang membidangi permasalahan dalam negeri, pemilihan kepala daerah (pilkada) dan lain-lainnya.


Menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024, ada sejumlah kepala daerah definitif yang telah habis masa jabatannya. Setidaknya ada 272 kepala daerah yang terdiri dari 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota.

Melihat hal tersebut, sejatinya harus segera ditunjuk penjabat gubernur atau bupati/wali kota untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Merujuk pada UndangUndang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kekosongan jabatan gubernur akan diisi oleh penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan dilantiknya gubernur definitif. Sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota.

Sayangnya, penunjukan kepala daerah itu menimbulkan kekisruhan tersendiri. Terjadi penolakan di beberapa daerah terhadap calon Penjabat (Pj) Kepala daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Sebut saja, Gubernur Maluku Utara, yang menolak melantik Pj. Bupati Pulau Morotai pada akhir Mei lalu. Serta Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi yang juga menunda pelantikan penjabat bupati di tiga wilayahnya, yakni Kabupaten Buton Selatan, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Tidak hanya itu, tidak sedikit penolakan juga terjadi atas calon Pj. kepala daerah yang berasal dari unsur TNI/Polri aktif. Di Jawa Timur misalnya, sejumlah ormas menolak kesertaan anggota TNI/Polri aktif yang ditunjuk sebagai penjabat atau Pj kepala daerah. Mereka menilai penunjukan anggota TNI/Polri aktif sebagai Pj kepala daerah tidak sesuai dengan semangat reformasi, dimana salah satu tuntutan reformasi adalah menghapuskan dwifungsi TNI/Polri.

Padahal Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan atas judicial review yang diajukan oleh anggota masyarakat terkait kesertaan TNI/Polri aktif atas jabatan kepala daerah. Lewat  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUUXX/2022, menyatakan bahwa prajurit TNI dan anggota POLRI aktif dilarang menjadi Penjabat Kepala Daerah, apabila belum mengundurkan diri atau belum pensiun dari dinas aktif.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, apa yang dimaksud TNI/Polri aktif juga masih menimbulkan perbedaan pendapat.  Pihak pemerintah mengatakan bahwa aktif yang dimaksudkan itu adalah TNI/Polri aktif di dalam struktural di institusinya, artinya jika dia masih menjabat di instansinya, maka itu tidak dibenarkan. Sedangkan TNI/Polri yang ditugaskan kepada 10 institusi, maka menurut pemerintah, itu sudah sama dengan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

“Taruhlah kemudian MK dalam hal ini setuju dengan dari jabatan yang 10 institusi pemerintah tersebut, tetapi harus ada aturan untuk melakukan penunjukan Pj. kepala daerah ini. Pemerintah harus membuat aturanaturan main yang berkaitan dengan itu. Awalnya pemerintah mengatakan, aturan itu sudah ada yang lama. Padahal kondisinya berbeda dengan Pj-Pj sebelumnya. Ini pun juga saya pernah diskusikan dengan Pak Tito, dan ia merasa kewalahan untuk menyamakan visi dan persepsi terhadap persoalan ini,” jelas Guspardi.

Akhirnya, lanjut Guspardi, saat rapat kerja dengan Komisi II, Mendagri mengungkapkan ada gagasan dan rencana untuk membuat aturanaturan teknis sebagaimana yang diamanahkan oleh MK. Kemendagri sedang mencari formula-formula yang tepat untuk merumuskan aturan main terhadap hal itu. Sebab hal tersebut merupakan jabatan politik bukan jabatan karir.

Setali tiga uang, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mengungkapkan carut marut pengisian Pj. kepala daerah dipicu karena adanya beberapa beleid yang saling berbenturan. Seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 67/ PUU-XIX/2021, UU TNI, UU Polri, UU ASN, UU Pemerintah daerah, serta UU Pilkada yang kesemuanya tidak membolehkan personil atau prajurit TNI/Polri aktif untuk menjabat sebagai kepala daerah sementara.

Bahkan dalam UU TNI/Polri disebutkan bahwa personel aktif harus mundur jika ingin menjadi penjabat sementara kepala daerah. Satu-satunya yang memberi ruang untuk TNI/Polri aktif untuk bisa menjadi penjabat sementara kepala daerah adalah UU ASN. Dimana disebutkan bahwa TNI/Polri aktif bisa bekerja di 10 Kementerian.

Sekalipun Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat, tetapi sesungguhnya Gubernur itu ada dalam irisan otonomi daerah, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Salah satu ciri otonomi daerah itu adalah pemimpinnya dipilih baik langsung maupun tidak langsung oleh rakyat.

Oleh karenanya Anwar mendorong Menteri Dalam Negeri untuk segera membuat aturan teknis terkait pengisian penjabat sementara kepala daerah transisi menuju Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 mendatang.

“Saya sepakat harus ada relaksasi aturan teknis soal penjabat di jaman sekarang. Dan yang harus diingat disini adalah keputusan Mahkamah konstitusi yang sudah bersifat final, dimana TNI/Polri aktif tidak boleh menjadi penjabat kepala daerah. Jikapun tetap menginginkan untuk menjabat sebagai kepala daerah maka ia harus mundur dari TNI/ Polri, itu keputusan MK yang sudah final. Kami harap pemerintah harus tunduk dan menjalankan keputusan itu,” ungkap Politisi fraksi Partai Demokrat, sambil mengingatkan jika amanah MK itu tidak dijalankan, maka akan terus terjadi penolakan Gubernur dari masyarakat dan pihak-pihak lain. ayu/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)