Mengkaji Ulang Paket Pengadaan TIK di Wilayah 3T

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)  berencana melakukan pengadaan produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang pendidikan pada Tahun Anggaran 2021. Hal itu sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang telah diundangkan pada 11 Februari 2021 silam. Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pengadaan barang TIK itu dianggarkan sebesar Rp 17 triliun sepanjang 2021 hingga 2024.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menjelaskan hasil penelusuran dari para Tenaga Ahli Komisi X menegaskan bahwa program pengadaan TIK ini untuk membantu beberapa daerah yang masih terkendala gawai untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Panja PJJ yang dibentuk oleh Komisi X DPR RI pada tahun 2020 lebih menyoroti persoalan kuota internet yang paling dikeluhkan, baik oleh guru, orang tua, maupun siswa itu sendiri. 

Komisi X DPR RI mendukung adanya bantuan kuota internet ini dalam paket TIK. Namun, juga harus ditekankan pada persoalan infrastruktur untuk mendukung PJJ tersebut, terutama di wilayah yang Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T)

“Ini bagi yang tidak ada kendala internet juga listrik. Bahkan juga ada yang mengeluh saat ini masih ada daerah-daerah yang blank spot dan juga bahkan jaringan listrik belum ada. Ada aduan masuk ke Komisi X DPR RI bahwa bagaimana bisa dibantu kuota internet kalau listriknya saja tidak ada. Artinya berarti infrastruktur PJJ ini terkendala,” ujar Fikri saat dihubungi oleh Parlementaria, Rabu (1/9).

Lantas pengadaan TIK ini sesungguhnya penting atau tidak? Fikri menjawab bahwa kalau bagi yang tidak ada infrastruktur listrik maupun internet, maka para pelajar sebenarnya tidak butuh pengadaan laptop dan barang elektronik lainnya. Bahkan, seharusnya Kemendikbud harus membuat kajian kembali mengenai skema PJJ tersebut dalam kaitannya dengan pandemi. 

“Karena faktanya masih ada daerah-daerah yang tidak bisa pakai internet. Dan karena itu tidak ada jaringan untuk bisa belajar. Sehingga, Kemendikbud harus memberikan layanan yang betul-betul tatap muka,” ujar Politisi PKS ini.

Fikri menilai pengadaan TIK ini penting, namun harus dilihat pula dari sisi efektivitas pengajar dalam menyampaikan pembelajaran. Sebab, dalam skema Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas  menurut Fikri, seorang guru harus membagi waktunya untuk mengajar 50 persen siswa yang masuk sekolah dan 50 persen sisanya belajar di rumah. 

“Berarti guru harus menjelaskan kepada yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang tidak hadir itukan berarti guru harus memiliki laptop atau handphone yang bisa meng-cover semua kegiatan guru untuk menjelaskan materi pembelajarannya. Yang ideal kan juga butuh operator atau kalau tidak dengan terpaksa tidak terlalu optimal lagi pembelajarannya,” papar Wakil Rakyat yang pernah jadi guru SMK ini.

Komisi X DPR RI, jelas Fikri, mendukung setiap program yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan di tanah air. Termasuk, dukungan dalam persetujuan anggaran sehingga Kemendikbud Ristek dapat optimal menjaga kualitas pendidikan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Meksipun demikian, Fikri menegaskan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2013, DPR RI tidak berwenang untuk membahas anggaran secara terperinci atau hingga satuan 3. 

“Kemendikbud Ristek dalam hal ini ada program namanya pengadaan IT, apakah laptop, gawai, dan sebagainya. Itu belum tahu. Kan di komisi atau DPR itu kan tidak bahas sampai satuan tiga. Ketika ditanya, apakah ini sudah dibicarakan di Komisi X saat perencanaan? Kita hanya membahas program anggaran, bukan kegiatan anggaran. Kalau program, itu hanya anggaran gelondongan. Tapi untuk menentukan jenis laptopnya apa, merknya apa, dan sebagainya, DPR tidak sampai ke sana,” tambah Fikri.

Meskipun demikian, Fikri menegaskan DPR akan tetap melakukan pengawasan anggaran, termasuk pengadaan TIK ini terlebih saat sudah menjadi isu dan sorotan publik. DPR akan memanggil Kemendikbud Ristek beserta pihak terkait untuk menjelaskan hal tersebut secara global dan bersifat politik.

“Jika dibutuhkan pengawasan dari sisi anggaran yang sifatnya khusus dan teknokratis, maka kita bisa minta BPK untuk melakukan audit khusus terkait hal ini. Namun, sekali lagi DPR tidak memiliki kewenangan untuk membahas anggaran saat di perencanaan secara detail,” pungkasnya.

Bagian dari Program Digitalisasi Sekolah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Azka/nvl
pengadaan TIK ini penting, namun harus dilihat pula dari sisi efektivitas pengajar dalam menyampaikan pembelajaran. 

Kepala Biro Perencanaan Kemendikkbud Ristek RI Samsuri menjelaskan pengadaan produk TIK merupakan bagian dari program digitalisasi sekolah oleh Kemendikbud Ristek. Untuk tahun anggaran 2021, disiapkan anggaran sebesar Rp3,7 triliun. Secara rinci, anggaran tersebut terbagi sebesar Rp2,4 triliun yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ke pemerintah daerah, serta Rp1,3 triliun yang berasal dari APBN 2021 dengan transfer langsung ke Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbud Ristek RI.

Samsuri menambahkan dari dana DAK fisik Rp2,4 triliun tersebut setidaknya akan dibelanjakan 242.565 paket peralatan TIK untuk disebar ke 15.656 sekolah yang sudah mengajukan peralatan TIK serta sesuai dengan sasaran DAK Fisik Reguler dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021. Sasaran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai standar nasional pendidikan.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek Wikan Sakarinto mengatakan dari anggaran tersebut memang diutamakan adalah untuk pengadaan laptop buatan lokal. Namun, bersamaan dengan itu digunakan pula untuk belanja produk pendukungnya. Paket TIK yang dimaksud, menurut Wikan, selain laptop (284.147 unit) adalah wireless router (17.510 unit), proyektor (10.799 unit), konektor (10.799 unit), printer (8.205 unit), dan scan printer (6.527 unit). Jika diringkas, maka per paket TIK memiliki anggaran sekitar Rp 10 juta yang terdiri dari beberapa unit di atas. λrdn/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)