Menelaah Isu Kesehatan Masa Depan

Oleh: Hanibal Hamidi | Dokter Teladan dan Kandidat Doktor Ilmu Politik

Hanibal Hamidi | Dokter Teladan dan Kandidat Doktor Ilmu Politik

Pidato Presiden Joko Widodo pada Pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2022 bisa dimaknai sebagai penyampaian informasi mutakhir sosial kemasyarakatan dan kenegaraan yang jadi capaian kemajuan pembangunan selama 76 tahun merdeka. Pidato presiden tersebut juga menempatkan isu pandemi Covid-19 sebagai isu utama yang menjadi perhatian presiden sendiri

Berdasarkan hasil penilitian lembaga terbaik di berbagai negara di bawah koordinasi WHO, tentang peristiwa pandemi yang telah terjadi sejak ratusan tahun lalu, disimpulkan bahwa situasi sosial yang sangat berat terjadi saat belum ada vaksin yang direkomendasikan oleh WHO. Ketakutan akibat kecepatan dan perluasan penularan di suatu wilayah tentu menimbulkan kepanikan. Ini mengakibatkan penurunan aktifitas sosial masyarakat yang berdampak juga pada berbagai dimensi sosial kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama di bidang ekonomi.

Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia yang terlaporkan pada 17 Agustus lalu, menunjukkan kasus konfirmasi Covid-19 masih tinggi. Ada penambahan kasus harian sebanyak 20.741 kasus, sehingga jumlah total kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia mencapai 3.892.479 kasus. Fakta ini mendudukkan Indonesia di peringkat ke-13 dunia. Adapun angka kematian harian akibat Covid-19 sebanyak 1.180 orang. Walau sudah mengalami penurunan, tetapi angka kematian masih tinggi, bahkan Indonesia beberapa kali tercatat sebagai negara dengan kasus kematian harian tertinggi di dunia.

Adapun positivity rate juga masih sangat tinggi, selalu di atas 20 persen, jauh lebih tinggi dari standar WHO 5 persen. Pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment) masih belum maksimal. Harga testing terlalu mahal jika dibandingkan dengan negara lain. Testing berdasarkan standar WHO adalah 10 per 1.000 penduduk atau sekitar 400.000 orang per hari. Testing di Indonesia juga masih belum berbasis hasil tracing (testing epidemiologi), tetapi didominasi testing yang bersifat screening bagi perjalanan dinas atau luar kota.

Ketersediaan sumber daya kesehatan yang jadi kunci dari ketahanan sistem kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 secara nasional ini, mengalami pukulan cukup berat. Demikian pula kinerja capaian vaksinasi yang masih rendah. Pemerintah telah menetapkan target sasaran vaksinasi untuk mewujudkan herd immunity sebanyak 208.265.720 orang. Namun, sampai 17 Agustus 2021 capaian vaksinasi dosis 1 baru 26,40 persen dan dosis 2 hanya 14,00 persen, masih sangat jauh dari target yang ditetapkan.

Sebagai negara hukum yang merupakan perwujudan sila ke-4, pengaturan tata laksana pengendalian ancaman penyebaran penyakit menular bagi seluruh rakyat, telah diatur dengan regulasi khusus. Pertama, UU No.4/1994 tentang Wabah Penyakit Menular, bagi penanganan kasus epidemi (skala nasional, tidak keluar dari batas wilayah negara). Kasus epidemi juga diatur dalam UU No.4/2007 tentang Penanganan Bencana (PB). Dan kedua, UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (KK), sebagi acuan dalam penanganan kasus pandemi (lintas negara).

Berdasrkan ketentuan UU KK, maka diterbitkan Kepres No.11/2020 yang menetapkan status pandemi Covid-19 di Indonesia sebagai Kedaruratan Kesehatam Masyarakat (KKM) dan bersamaan waktunya pada 31 Maret 2020 diterbitkan juga PP No.21/2020 tentang PSBB. Kedua peraturan tersebut sebagai acuan kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 secara nasional. Permasalahan timbul sebagai akibat terbitnya Kepres No.12/2020 yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.

Permasalahan utama akibat tarik menarik pengendalian pandemi Covid-19 yang terjadi antara BNPB (kurang tepat bila kasus pandemi diatur oleh UU PB) dengan Kemkes selaku pemegang mandat UU KK. Dualisme otoritas pemegang mandat pelaksanaan UU KK bagi penanganan pandemi Covid-19 yang seharusnya Menteri Kesehatan, tetapi dilaksanakan oleh Kepala BNPB selaku ketua Satgas pandemi. Akibat terdapat kesenjangan, kapasitas, dan kapabilitas Kepala BNPB, mengakibatkan berbagai hambatan percepatan penanganan pandemi Covid-19, antara lain ada substansi pengaturan PP PSBB pada status KKM, pasal 6 ayat 1, yang tidak sesuai dengan UU KK pasal 11, ayat 1 dan 2.

Banyak terjadi kesalahan penerapan pengaturan pada pasal-pasal di UU KK, yang menimbulkan dampak pada konsistensi dan efektifitas ketepatan dan kepatutan kebijakan pandemi Covid-19, secara ‘ugal-ugalan’. Misal PPKM, PPKM mikro, dan PPKM darurat, yang tidak dikenal oleh UU KK. Sehingga, dapat dipahami apabila kebijakan pemerintah dalam pengendalian Covid-19 selama 1,5 tahun tidak menunjukkan hasil yang baik. 

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo banyak menyampaikan penjelasan dalam membangun rasa percaya diri dan optimis, dengan membangun emosional rakyat semata, tanpa informasi yang obyektif yang sangat dibutuhkan bagi selruh rakyat Indonesia untuk memenangkan ‘peperangan’ menghadapi pandemi Covid-19. Dengan menyimak dan memahami substansi kedua pidato presiden terhadap musibah pandemi Covid-19, dapat kita ketahui bagaimana pemerintah memandang dan bersikap atas perkembangan kasus pandemi yang sudah lebih dari satu setengah tahun.

Sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa  pemerintah yang berkuasa, belum memahami secara utuh dan tepat tentang profil virus SAR CoV2 penyebab pandemi Covid-19. Sehingga, dalam pidato tersebut tidak terdapat penjelasan tentang arah kebijakan politik yang disertai penjelasan secara teknokrasi kerangka kebijakan, dan road map pengendalian yang dapat meyakinkan dan memuaskan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan begitu, rakyat Indonesia juga bisa memperkirakan kapan status KKM pandemi Covid-19 dapat segera dicabut berdasarkan enam indikator pengendalian pandemi yang ditetapkan WHO, yaitu transmisi komunitas, angka kasus baru, angka kasus yang dirawat di RS, angka kematian, kapasitas respon, dan treatment. Sesungguhnya kesehatan adalah agenda bersama bagi seluruh komponen negara, (rakyat dan pemerintah) untuk menghadapi ancaman pandemi. Kita telah diajarkan berbagai kasus pandemi dunia yang terjadi sejak ratusan tahun lalu.

Berbagai hasil penilitian di beberapa negara akhirnya jadi dokumen kesepakatan dunia sabagai acuan bagi seluruh negara meghadapi pandemi, yaitu berupa International Health Regulation (IHR) 2005. Indonesia pun telah mengimplementasikannya ke dalam UU KK. Secara konsepsional pembangunan kesehatan tidak bertentangan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi. Sesungguhnya kepentingan kesehatan dan ekonomi tidak berbanding terbalik, tetapi linear. Pada saat terjadi pandemi juga demikian, hanya dibutuhkan pengetatan aktifas sosial di awal waktu saat pandemi baru terjadi di suatu wilayah.

Dengan begitu, dapat segera diputus rantai penularannya sebelum terlambat dan rumit penanganannya, seperti Indonesia saat ini. Akibat produk kepemimpinan Indonesia yang tidak tepat, dampaknya bisa sangat luas, sehingga saat menghadapi pandemi Covid-19, mengesankan Indonesia tidak memiliki kualitas SDM yang ahli dalam pengendalian pandemi.

Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang menjadi semboyan bulan Kemerdekaan tahun ini, hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi, termasuk pemerintah. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan pada satu tujuan. Kita harus tangguh menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa.

Puan Maharani Ketua DPR RI sudah mendorong pemerintah segara memperkuat ketahanan nasional bidang kesehatan. Ada dukungan anggaran kesehatan yang direncanakan sebesar Rp255,3 triliun (9,4 persen dari belanja negara), akan diarahkan bagi keberlanjutan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, dan kesinambungan program JKN.

Pemerintah memang harus menjaga kesinambungan program JKN dan meningkatkan kualitas layanan JKN. Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Akhirnya, fakta pandemi Covid-19 ini menyadarkan kita bahwa industri kesehatan lebih strategis dibanding industri persenjataan perang.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)