Mendesain APBN Fleksibel

Pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sudah dikumandangkan Presiden Joko Widodo 16 Agustus lalu. Ada apresiasi, ada juga kritik yang mengemuka. APBN 2023 disusun untuk kembali ke “khitahnya” seperti sebelum pandemi Covid-19. Defisit kembali ke 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Inilah APBN dengan desain yang lebih fleksibel.

Mendesain APBN Fleksibel
Mendesain APBN Fleksibel

MENGENAKAN busana adat Bangka Belitung, Presiden Jokowi hadir tepat waktu di Gedung Paripurna DPR RI, Senayan. Hari itu, Presiden berpidato pada rapat paripurna MPR RI kemudian juga menyampaikan RAPBN dan Nota Keuangan 2023 di hadapan rapat gabungan DPR dan DPD RI. Ada harapan besar terhadap desain anggaran menyambut masa endemi dari wabah Covid-19.

Tak hanya itu, desain APBN kali ini juga harus fleksibel menghadapi berbagai fluktuasi harga minyak dunia dan pangan, karena perang RusiaUkraina masih berkecamuk. Dengan kata lain, harus menyediakan ruang fiskal yang memadai menghadapi guncangan global dan ketidakpastian ke depan. APBN 2023 harus punya daya redam menghadapi semua itu.

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam siaran persnya, usai menerima secara simbolis paket RAPBN 2023 dari Presiden Jokowi, menyerukan agar pemerintah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan pada APBN 2023. “APBN 2023 ini merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3 persen PDB.”

Disampaikan Puan, arah kebijakan fiskal akan difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Puan pun memberi catatan mengenai rencana kerja pemerintah dan arah kebijakan fiskal tersebut.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap Kementerian/ Lembaga (K/L) harus berkontribusi memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Puan juga berharap pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. “Sehingga, dapat meningkatkan tax rasio pada tingkat yang maksimal. Pemerintah juga agar mempertajam insentif pajak yang diarahkan memberi dampak ganda untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN),” harap politisi PDI-Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Menteri PMK periode 2014-2019 itu, mengatakan, APBN 2023 harus memberi perlindungan daya beli, menyediakan perlindungan sosial, serta mengamankan produktivitas sektor pangan, sektor energi, dan memperkuat industri strategis nasional. “APBN juga menjadi instrumen dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang yang tidak dapat ditunda seperti bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, pemberdayaan rakyat, dan lain sebagainya,” urainya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI H.M Said Abdullah, menyatakan, Banggar memiliki pandangan sejalan dengan pemerintah bahwa desain RAPBN 2023 harus realistis dan mitigatif dalam melihat tantangan 2023 mendatang. Ada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang harus dicermati, karena akan mengganggu perdagangan internasional Indonesia. Inilah yang harus dimitigasi ke depan.

Tak hanya itu, sambung Said, situasi ekonomi dunia yang tidak menentu telah meningkatkan banyak negara terjerumus dalam utang tidak sehat. Bahkan, IMF memprediksi lebih dari 60 negara akan rontok ekonominya dan gagal bayar utang. Situasi itu kurang lebih sama dengan apa yang dihadapi oleh Sri Lanka saat ini dimana revolving risk naik tajam. Ibarat rumus politik, kehancuran ekonomi bisa berujung pada krisis politik dan keamanan. “Oleh sebab itu, pemerintah harus mewaspadai situasi tersebut pada tahun politik mendatang. Menghadapi medan pekerjaan kita ke depan yang tidak mudah. Kita tetap optimis dan semua persoalan bisa diselesaikan dengan ikhtiar yang tepat serta munajat kepada Allah SWT dengan tulus. Banggar DPR RI percaya pemerintah menyiapkan segala mitigasi risiko berbagai tantangan ke depan dan dituangkan dengan cukup komprehensif pada nota keuangan RAPBN 2023,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Parlementaria juga meminta komentar Anggota Komisi VII DPR RI untuk melihat sektor energi dalam RAPBN 2023. Rofik Hananto yang dimintai komentarnya via Whatsapp, menilai, asumsi lifting minyak sebesar 660.000 barel per hari dan gas bumi sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari ini lebih ke business as usual. Kebetulan tren produksi migas Indonesia selama beberapa tahun terakhir semakin menurun. Ia mengingatkan bahwa target APBN untuk minyak selalu luput dari target yang ditetapkan.

“Pemerintah seakan belum berbuat banyak untuk menaikkan lifting minyak ini. Sementara lifting gas memang relatif lebih stabil, namun kalau upaya mencari sumber cadangan migas baru tidak gencar dilakukan, kedua lifting migas ini akan terus menurun,” pandang politisi PKS tersebut. Sementara itu, mengomentari anggaran subsidi sebesar Rp502 triliun dalam RAPBN 2023, ia mengatakan, sebagian besar anggaran tersebut untuk membayar utang pemerintah kepada Pertamina dan PLN.

Pembayaran kepada Pertamina dan PLN itu merupakan dana kompensasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, anggran subsidi itu bukan berupa alokasi subsidi saja. Sebetulnya alokasi subsidi dari sebagian anggaran Rp502 triliun itu untuk antisipasi asumsi ICP yang naik menjadi USD 100 per barel. Bila saja pemerintah konsisten membayar dana kompensasi sesuai tahun anggarannya, mungkin anggaran subsidi tidak sebesar sekarang.

“Kasihan itu Pertamina dan PLN yang selama ini menanggung arus kas yang berat karena keterlambatan pemerintah membayar dana kompensasi,” ungkap legislator dapil Jateng VII ini. Rofik juga menguraikan, pemerintah sendiri pada 2023 ini masih akan tetap memberikan subsidi energi dan kompensasi BBM, listrik, dan LPG 3 kg sebesar Rp336,7 triliun yang terdiri dari subsidi sebesar Rp210,7 triliun dan dana kompensasi Rp126,0 triliun. •mh/e

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)