Mencermati Akreditasi Perguruan Tinggi

Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi yang salah satunya menyorot akreditasi perguruan tinggi (PT). Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin meminta biaya akreditasi program studi (prodi) PT kembali menjadi tanggung jawab negara. Menurutnya, biaya akreditasi saat ini sangat mahal dan sangat membebani perguruan tinggi di daerah, terutama Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin saat bertukar cenderamata usai bertemu rektor-rektor PTS Provinsi Banten. Foto: Wilga/nvl 
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin saat bertukar cenderamata usai bertemu rektor-rektor PTS Provinsi Banten. Foto: Wilga/nvl

Dahulu akreditasi bagi PT itu dibiayai oleh pemerintah lewat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tapi dengan perubahan ini, Djohar memandang, terjadi hal yang sangat tidak menguntungkan bagi PTS, karena ada iuran yang bermacam-macam. 

“Kami dapat laporan ada yang sampai Rp60 juta per prodi. Kalau satu PT itu punya 10-12 prodi, bayangkan berapa banyak dana yang harus dikeluarkan hanya untuk membayar akreditasi ini,” jelas Djohar usai memimpin pertemuan tim Panja PT Komisi X DPR RI dengan para rektor PTS Provinsi Banten, di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten, Jumat (30/9/2022) lalu. 

Lebih lanjut, Djohar menjelaskan sudah semestinya pemerintah membantu menjalankan amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program pendidikan, termasuk juga pada PTS. Apalagi, 72 persen mahasiswa Indonesia kini kuliah di PTS. 

“Sebelum ini bisa dibiayai pemerintah, dengan APBN, kenapa sekarang jadi bermasalah? Mestinya, semakin tahun semakin baik dan banyaklah bantuan kepada masyarakat. Kita lihat kemarin, para pimpinan PTS berdemo ke istana. Ini sangat tidak bagus, karena tidak menyelesaikan masalah,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini. 

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin saat bertukar cenderamata usai bertemu rektor-rektor PTS Provinsi Banten. Foto: Wilga/nvl 
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin saat bertukar cenderamata usai bertemu rektor-rektor PTS Provinsi Banten. Foto: Wilga/nvl

Badan Hukum PTN

Persoalan badan hukum, perguruan tinggi negeri (BH PTN) juga menjadi sorotan Panja. Semua PTN memang didorong menjadi BH. Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengingatkan, setiap PTN harus segera menyiaplan diri menjadi BH, Dan beban bagi PTN yang telah menyandang BH idaklah mudah. 

Beban berat yang ditanggung oleh PTN-BH tersebut diantaranya doal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan PT tersebut. Selain itu, untuk mengatasi beban berat yang ditanggungnya, PTN-BH kemudian akan memperbanyak penerimaan mahasiswa baru yang berimbas pada berkurangnya mahasiswa yang mendaftar di PTS. 

Dalam pertemuan dengan para rektor se-Kota Malang, Jumat (30/9/2022) lalu, politisi PAN ini mengatakan, PTN yang sudah menjadi BH harus kerja keras menambah mahadiswa baru, salah satunya lewat jalur mandiri. Tata kelola di jalur ini belum bagus, belum memenuhi prinsip-prinsip good government dan great government. 

“Nah ini saya kira harus ada regulasi yang bagus. PTN-BH itu perguruan tinggi yang memang kita harapkan untuk bisa meningkatkan kualitas, tetapi bukan sekadar upaya mendapatkan peluang menerima mahasiswa baru sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitasnya,” tutup legislator dapil Jatim X ini. 

Sementara itu, di Semarang, Jateng, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan peran PTS perlu mendapat perhatian yang lebih serius untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tinggi. PTS menjadi sangat signifikan karena penyelenggara pendidikan tinggi milik masyarakat yang sumberdaya dan kewenangan non-akademiknya diatur oleh yayasan. 

“Meskipun terdapat beberapa PTS yang memiliki peringkat terbaik, namun dari 4.475 PTS yang ada, mayoritas PTS dalam kondisi kurang sehat dan kesulitan dalam operasionalnya,” ungkap Fikri saat di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang (UDINUS), Jumat (30/9/2022) lalu. 

Fikri memapatkan kondisi faktual PTS di seluruh Indonesia. Sebabyak 3.128 PTS di bawah pembinaannya, 14% diantaranya dikategorikan kurang sehat atau kesulitan operasional. Hingga tahun 2019, Kemenristekdikti RI menargetkan 1.000 PTS yang kurang sehat, sudah bergabung dengan PTS sehat. 

“Kondisi PTS yang tidak sehat tersebut antara lain tidak bisa menjalankan operasionalnya atau tidak sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Menurut APTISI (Asosiasi PTS Infonesia), jika dilakukan pembinaan terus menerus, PTS yang bermasalah ini bisa meningkatkan mutunya dan memenuhi standar nasional,” tutur politisi PKS ini. •skr,we,bia

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat kunjungan ke UDINUS. FOTO: SINGGIH/NVL 
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat kunjungan ke UDINUS. FOTO: SINGGIH/NVL

Bagian Penerbitan

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)