Menanti KUHP Monumental

Gagal disahkan pada periode lalu (2014-2019), kini DPR RI membuka kembali dokumen RKUHP yang masih menyisakan polemik dan kontroversi. Indonesia ingin memiliki konsep hukum pidananya sendiri sesuai karakter dan kearifannya. Komisi III DPR RI pun kembali membahasnya dan berharap ada KUHP dengan cita rasa hukum Indonesia.


RANCANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kini masih berlaku merupakan produk hukum kolonial Belanda. Isinya banyak menekan kaum pribumi. Sumber KUHP itu dulu disebut Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Sejak 1918 itu hingga 2022, KUHP peninggalan penjajah masih diberlakukan. Padahal, di negeri asalnya sendiri, KUHP-nya sudah beberapa kali diamandemen.

Bila kita ingin menelusuri jejak KUHP lebih jauh ke belakang, sebetulnya merupakan peninggalan Code Napoleon Perancis Tahun 1810. Ketika itu Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan KUHP. Nah, ketika menjajah Indonesia, Bangsa Belanda kemudian membawanya ke Tanah Air. Tahun 1881 konsep hukum pidana itu sudah dibawa ke tanah jajahan dan kemudian dimodifikasi lagi menyesuaikan dengan tempat hukum pemberlakuannya.

Impian untuk memiliki KUHP sendiri sebetulnya sudah dicanangkan sejak masa Orde Baru. Namun, karena ini desain hukum pidana yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum masyarakat, jadi selalu kandas dan mengendap. Sampai akhirnya, pada periode parlemen 2014-2019 dokumen lama itu dibuka kembali dan dibahas bersama pemerintah secara maraton selama berbulan-bulan.

RKUHP yang merupakan hak inisiatif pemerintah ini sebetulnya telah sampai pada tahap persetujuan tingkat pertama pada periode lalu antara DPR yang diwakili Komisi III dengan pemerintah yang diwakili Menkumham RI. Namun, karena dipandang masih banyak klaster isu yang belum selesai, RKUHP pun ditunda pengesahannya. Kini, Komisi III sekali lagi bertekad menyelesaikan PR besar itu selesai pada akhir Juli 2022.

Isu yang paling menarik dalam RKUHP ini adalah pasal hukumam mati yang kini dihapus. Padahal, pada periode lalu telah disetujui. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menjelaskan polemik pelik tersebut. Isu ini membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian. Dulu, katanya, tidak satu pun fraksi dari 10 fraksi di DPR yang menentang hukuman mati. Kini, ada sembilan fraksi yang posisinya menentang hukuman tersebut.

“Bahwa ada pribadi-pribadi Anggota Komisi III DPR RI yang menentang pidana mati atau tidak setuju, itu tentu harus kita hormati sebagaimana pendirian dari teman-teman masyarakat sipil,” ungkap Arsul Mei lalu. Pada periode lalu, RKUHP mestinya sudah bisa dibawa ke paripurna. Hanya saja beberapa pasal dinilai masih menuai kontroversi di tengah publik, sehingga diendapkan dahulu.

Kini, Wakil Ketua MPR RI itu berpandangan, hukuman mati sudah saatnya dihapuskan. “Saya menyampaikan kepada teman-teman, hukuman mati sudah saatnya di-dismiss atau diberhentikan,” aku politisi PPP ini. Ia menguraikan, hukuman mati dalam praktik peradilan bisa dieliminasi bila terdakwa tidak bebas memilih advokat dan tidak disediakan penerjemah jika dia orang asing.

“Itu juga harus dilaksanakan dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu. Kalau dalam proses hukum itu tidak dipenuhi, mestinya tidak dijatuhi pidana hukuman mati. Konsekuensinya seperti itu,” jelas legislator dapil Jateng X tersebut. Inilah dinamika aktual yang terjadi dalam lanjutan pembahasan RKUHP untuk satu klaster hukuman mati. Klaster lain, misalnya, isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) juga sangat menarik perdebatannya.

Isu ini bersinggungan pula dengan UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang baru disahkan DPR. Pada klaster ini, perilaku tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah alias kumpul kebo dapat dipidana. Pelaku kumpul kebo bisa dipidana bila ada pengaduan, karena konstruksinya berupa delik aduan. Masih di klaster ini, pidana pencabulan juga semakin jelas dan tegas diatur dalam RKUHP.

Korban pencabulan yang biasanya lain jenis, kini bila korbannya sesama jenis juga bisa dipidana. “Saya ingin menyampaikan kesepakatan DPR RI dan pemerintah untuk mengatur pasal pemidanaan cabul yang dilakukan bukan saja oleh orang berbeda jenis kelamin, tetapi juga sesama jenis kelamin atau yang populer disebut kelompok LGBT,” papar Arsul lagi. Begitu dua klaster populer yang jadi polemik seru di DPR.

Sementara itu anggota Komisi III lainnya, Arteria Dahlan saat menjadi pembicara pada diskusi mingguan Dialektika Demokrasi di DPR awal Juni lalu, menegaskan, RKUHP yang sedang dirancang ini sangat beradab dan humanis. Pembahasan RKUHP ini penuh dialektika dengan memberi ruang bagi publik untuk berdiskusi dan bertukar informasi menyangkut dasardasar hukum pidana di Tanah Air.

RKUHP yang memuat 628 pasal dan 36 bab ini, kelak bila sudah disahkan akan menjadi KUHP monumental bahkan revolusioner. Disebut demikian, karena kitab hukum pidana tersebut diarsiteki para anak bangsa dengan menyingkirkan produk hukum kolonial yang telah usang, diskriminatif, dan rasialis. Semua isu dan klaster tindak pidana telah terakomodir dalam RKUHP tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan pula bahwa RKUHP ini taat asas dan mampu menjadi instrumen yang baik di mata hukum. Menurut Arteri, RKUHP didesain dengan filisofis bangsa, Pancasila dan UUD 1945. Bahkan, RKUHP ini juga dekat dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Inilah KUHP monumental karya anak bangsa yang sedang ditunggu kehadirannya. Politik hukum anak bangsa di parlemen sedang bekerja keras mendesainnya sesuai kearifan lokal dan keindonesiaan. tim/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)