Menakar Tata Kelola Batu Bara

Bagi Indonesia, sebagai negara penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia, sungguh amat ironis bisa terjadi krisis pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik di Perusahaan Listrik Negara (PLN). Bak pepatah mengatakan “Ayam Mati di Lumbung Padi”. Krisis pasokan batu bara itu terjadi lantaran sebagian besar pengusaha batu bara tidak memenuhi DomesticMarket Obligation (DMO) pada saat harga batu bara dunia melambung tinggi. Dalam skema DMO, harga batu bara yang dijual kepada PLN ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan yang diekspor, ditetapkan sesuai mekanisme pasar.


 

 
Oleh; Fahmy Radhi Pengamat Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Sejak 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan kebijakan DMO batu bara. Melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 menetapkan target pasokan batu bara ke PLN sebesar 25 persen dari total produksi batu bara per tahun. Kepmen itu juga menetapkan harga jual batu bara ke PLN dengan harga batas atas (ceiling price) US $70 per metric ton dan harga batas bawah (floring price) US $45 per metric ton. Pada saat harga  pasar meroket mencapai di atas
ceiling price, PLN membeli batubara dengan harga sebesar US $70 per metric ton. Sebaliknya pada saat harga pasar terpuruk di bawah floring price, PLN membeli batu bara dengan harga US $45 per metrik ton.

Penetapan DMO memang merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap liberalisasi pasar melalui pengendalian pasokan produksi dan penetapan harga. Secara teoritis, intervensi pemerintah itu diperbolehkan untuk mencapai tujuan negara yang menyangkut kepentingan rakyat. Tujuan penetapan DMO harga batu bara adalah memenuhi kepentingan PLN, maupun kepentingan penguasaha batubara, tanpa menurunkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pembayaran royalty. Untuk itu, prinsip dalam penetapan DMO harga batu bara adalah berbagi keuntungan dan kerugian (share gain, share pain), dengan skema batas atas dan batas bawah (ceiling and floor price). Penerapan share gain, share pain sesungguhnya sesuai dengan prinsip ‘gotong-royong’, wujud dari ‘berat sama sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing’

KRISIS PASOKAN BATU BARA

Sepanjang 2021 harga batu bara dunia cenderung meningkat, puncaknya terjadi pada awal Oktober 2021, harga batu bara sempat meroket hingga mencapai sebesar US$ 269,5 per metric ton. Ada kenaikkan sekitar 235 persen dibanding harga pada Oktober 2020 yang mencapai sebesar US$ 80,5/ton. Di akhir tahun, harga batu bara dunia sempat turun hingga mencapai US$ 203 per metric ton. Kenaikan harga batu bara itu, salah satunya dipicu oleh tingginya permintaan impor batubara dari negeri China, India dan beberapa negara Uni Eropa yang kembali menggunakan batubara saat terjadi krisis energi di negerinya.

Di satu sisi, meroketnya harga batu bara menaikan ekspor, yang sangat menguntungkan bagi negara dan pengusaha batu bara. Namun, di sisi lain merugikan bagi industri dalam negeri, yang menggunakan batu bara sebagai energi utama. PLN termasuk pengguna batu bara dalam jumlah besar untuk energi primer pembangkit listrik, sekitar 63 persen pembangkit listrik menggunakan batu bara dalam bauran energi untuk memproduksi setrum. Hanya, PLN tidak begitu merasakan dampak meroketnya harga batu bara lantaran adanya kebijakan DMO.

Hanya membumbungnya harga batubara dunia menyebabkan disparitas harga dunia dengan harga DMO semakin menganga. Dalam kondisi tersebut, naluri pengusaha untuk meraub keuntungan besar dengan lebih mendahulukan mengekspor batubara dengan harga di atas US$ 200 per metric ton ketimbang menjual ke PLN dengan harga US$ 70 per metric ton. Akibatnya, PLN kekeurangan pasokan yang menyebabkan terjadinya krisis batubara. Hingga Desember 2021, dari 5,1 juta ton kebutuhan PLN, pengusaha hanya memasok sebesar 350 ribu metrik ton atau sekitar 0,06 persen dari total kebutuhan. Memang ada denda bagi pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan DMO batu bara, namun dendanya sangat kecil.

Kalau kebutuhan PLN tidak segera dipenuhi berpotensi menyebabkan 20 PLTU batu bara dengan daya sekitar 10.850 mega watt atau sekitar 10 juta pelanggan akan terjadi pemadaman. Untuk mengatasi krisis batu bara itu, tanpa diduga pemerintah melalui Kementerian ESDM menempuh kebijakan radikal dengan melarang ekspor batubara selama sebulan pada 1-31 Januari 2021. Selain penguasaha batu bara di dalam negeri, sejumlah negara telah melancarkan protes keras kepada Pemeritah Indonesia atas kebijakan larangan ekspor batubara. Berbagai negara mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu bara, yang sempat menimbulkan gonjang-ganjing.

DMO VERSUS BLU

Untuk mengakhiri gonjang-ganjing itu, tidak sampai sebulan, tetapi hanya 2×24 jam larangan ekspor batu bara dicabut oleh pemerintah. Pasca gonjang-ganjing pelarangan ekspor batu bara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beriniasi akan mengevaluasi kebijakan harga jual batu bara untuk PLN. Rencananya Domestic Market Obligation (DMO) akan dihapus, yang akan diganti dengan skema Badan Layanan Umum (BLU). Dalam skema BLU, PLN akan membeli batu bara dengan harga pasar, bukan dengan harga DMO. Selisih harga pasar dengan DMO akan ditanggung BLU, yang dananya berasal dari iuran pengusaha yang melakukan ekspor batu bara.

Skema BLU sesungguhnya tidak akan menyelesaikan masalah, namun justru akan menimbulkan masalah baru. Tidak ada jaminan bahwa PLN akan mendapatkan pasokan sesuai jumlah kebutuhannya meskipun PLN membeli sesuai harga pasar. Berdasarkan kontrak jangka panjang, pengusaha akan mendahulukan pasokan batu bara kepada pembeli di luar negeri ketimbang menjual ke PLN, yang mendasarkan pada kontrak jangka pendek. Kalau benar, tidak dapat dihindari PLN akan kembali mengalami krisis batu bara, yang mengancam pemadaman sebagian besar pembangkit listrik yang menggunakan batu bara.

Berdasarkan kebutuhan batu bara PLN sebesar 5,1 juta ton, pengantian selisih antara harga pasar dibayarkan PLN dengan harga DMO US$ 70 per metric ton, jumlahnya sangat besar. Kalau harga pasar batu bara saat ini mencapai US$ 203 per metric ton, maka total penggantian dari iuaran tersebut mencapai sebesar US$ 816 juta (203-70) x 5,1 juta ton = US$ 816 juta). Dengan dana sebesar itu  tentunya ada keengganan pengusaha untuk membayar iuran BLU. Kalau iuran itu gagal dibayarkan kepada PLN karena kengganan pengusaha, harga pokok penyediaan (HPP) sudah pasti akan membengkak. Dalam kondisi tersebut, kalau tidak ingin bangkrut, PLN harus menaikan tarif listrik yang makin memberatkan rakyat. Kalau pengusaha batubara patuh membayar iuran terkesan PLN minta-minta belas kasihan dari pengusaha.

Ketimbang menggunakan skema BLU, yang akan menimbulkan masalah baru, akan lebih baik tetap menggunakan skema DMO batubara dengan melakukan perbaikan aturan DMO. Pertama, menetapkan jadual pasokan ke PLN per bulan, bukan pertahun, yang akan digunakan sebagai dasar penetapan sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi pasokan per bulan. Kedua, menetapkan sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi pasokan dengan melarang ekspor pada bulan berikutnya. Perbaikan aturan DMO akan mecegah kembalinya terjadi krisis batubara yang dialami PLN, maka janganlah dihapus DMO batu bara. Bahkan DPR juga menyatakan ketidaksetujuan dengan skema BLU dan mendesak untuk tetap memberlakukan DMO.

Oleh; Fahmy Radhi
Pengamat Ekonomi Energi UGM dan
Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)