Menakar Dampak Kenaikan BBM

Sabtu, pukul 13:30 WIB, Istana Negara mengumandangkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Seperti tak sabar, keputusan kenaikan ini pun diberlakukan satu jam setelah diumumkan. Hari itu, 3 September 2022, Pukul 14:30 WIB, kenaikan harga BBM serempak diberlakukan di seluruh Indonesia.

KRITIK tajam dari gedung parlemen pun bersahutan. Inflasi dan turunnya daya beli masyarakat jadi kekhawatiran yang bakal muncul ke depan. Satu per satu siaran pers berdatangan ke meja redaksi Parlementaria, merespon kenaikan harga BBM. Polemik antara yang pro dan kontra pun mengemuka. Di tengah upaya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dua tahun sebelumnya, kini karang terjal menghadang kembali berupa kenaikan harga BBM.

Presiden Jokowi segera blusukan menyosialisasikan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) ke daerah. Presiden ingin menggeser alokasi anggaran subsidi dalam RAPBN 2023 sebesar 502,4 triliun. Sementara para supir angkutan umum dan barang sempat mogok kerja, mendesak ada penyesuaian tarif pula di sektor angkutan penumpang dan barang. Para buruh dan mahasiswa pun berdemonstrasi menentang kenaikan harga BBM.

Bahkan, F-PKS DPR RI secara aklamsi menolak kenaikan ini. Selanjutnya, persoalan klasik yang selalu menyertai kenaikan BBM adalah kenaikan harga barang dan jasa. Kondisi ini mereduksi daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Namun, apakah kemudian akan terjadi inflasi yang menghantui perekonomian nasional? Masih butuh waktu ke depan untuk menjawabnya.

proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan yang meluas ini harus nyata pula menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat. Kenaikan itu lalu menggoyahkan perekonomian hingga terjadi inflasi. Parlementaria menerima siaran pers dari Ketua DPR RI Puan Maharani, awal September lalu. Ia menyatakan, lembaga yang dipimpinnya terus mematau sekaligus mendengar aspirasi masyarakat seputar kenaikan harga BBM ini.

“Tentu saja kami akan mendengar dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah, dan kami meminta pemerintah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM ini. Jangan sampai membuat rakyat menjadi lebih susah,” tutur Puan. Ia mengapresiasi aturan bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah mengiringi kebijakan kenaikan harga BBM ini.

Puan lalu menjelaskan, pemerintah akan memberikan tiga skema bantuan sosial berupa BLT senilai Rp150.000 per bulan yang akan diberikan selama 4 bulan. Lalu, bantuan subsidi upah (BSU) bernilai Rp600.000 yang diberikan kepada para pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Dan ada pula bantuan angkutan umum yang akan diberikan kepada angkutan umum, ojek online, dan nelayan, yang dialokasikan melalui pemerintah daerah sebesar Rp2,17 triliun.

“Kami berharap, itu akan bisa tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat. Dalam pemberiannya tidak ada masyarakat yang harusnya mendapatkan, malah salah nama, salah sasaran, atau salah alamat. Jadi, kami meminta kepada kementerian terkait untuk melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, suara kritis datang dari Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria. Ia mengatakan, kebijakan kenaikan ini bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap kesulitan rakyat kecil. Ketika rakyat sedang membangun kembali ekonominya yang sempat terpuruk, malah dibenturkan lagi dengan kenaikan BBM. Walaupun ada bantuan sosial, menurutnya tak menyelesaikan masalah.

“Ada banyak petani, nelayan, UMKM, sopir angkutan, dan sektor lain yang sangat terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi ini. Bantuan BLT yang dijanjikan tidak sebanding dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi. Ini tidak menyelesaikan masalah, tidak efektif untuk menjaga daya beli masyarakat,” tandas politisi PKS tersebut, awal September lalu.

Rofik melihat, pemerintah selalu berargumen bahwa BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati orang kaya. Seharusnya pemerintah segera memperbaiki aturan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Bukan mencari jalan pintas menaikkan BBM bersubsidi. Ironisnya lagi, kenaikan harga BBM itu langsung diberlakukan satu jam setelah diumumkan. Akhirnya, para pengendara yang sedang bepergian hari itu, harus menyesuaikan diri dengan harga baru yang tiba-tiba.

Lazimnya, lanjut Rofik, setiap kali ada kebijakan kenaikan harga BBM, pemerintah memberi waktu penyesuaian jauh-jauh hari bagi masyarakat. Misalnya, seminggu atau satu bulan kenaikan baru diberlakukan, agar masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan kenaikan harga BBM tersebut. Kini, harga pertalite dan solar subsidi sudah melambung tinggi. Pertlite dipatok Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter.

Begitu juga solar, kini di harga Rp6.800 per liter dari sebelumnya Rp5.150 per liter. Sementara pertamax dari harga Rp12.500 per liter naik menjadi Rp14.500 per liter. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir dalam keterangan persnya juga mengeritik tajam kebijakan kenaikan BBM ini. Menurutnya, kenaikan ini berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Tidak saja mengoreksi target ekonomi dalam APBN, tapi juga bisa tak tercapai semua target yang sudah ditetapkan.

Rencana belanja maupun penerimaan dalam RAPBN 2023 bisa terkoreksi dengan sendirinya. Menurut Hafisz, ekonomi nasional akan turun lagi. Bila ekonomi turun, transaksi perdagangan pasti lesu. Bila perdagangan lesu, itu bisa mengoreksi target ekonomi dan tentu asumsi makro APBN tidak akan tercapai. “Kalau target-target sudah tidak tercapai, maka otomatis rencana belanja dan penerimaan negara akan terkoreksi atau tidak tercapai,” ujar politisi PAN ini.

Ia kembali menegaskan, mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga BBM merupakan usaha sia-sia. Kebijakan ini sangat tidak populis di tengah krisis global. Rakyat miskin akan semakin banyak akibat kenaikan BBM tersebut. Memang anggaran subsidi telah memberatkan APBN. Namun, menaikkan harga BBM bersubsidi justru lebih memberatkan lagi bagi kehidupan rakyat miskin.

Semua kebutuhan pokok pasti akan naik. Sebab, jelas Wakil Ketua BKSAP DPR ini, kontribusi BBM bisa mencapai 15-20 persen terhadap komponen harga produksi. Begitulah sebagian respon parlemen terhadap kenaikan harga BBM. Kenyataan akan terjadi inflasi masih kita tunggu beberapa bulan ke depan. Yang juga perlu diperhatikan di balik kenaikan ini adalah data penerima bansos harus akurat, karena ini jadi penyangga, agar daya beli masyarakat tidak merosot tajam. •mh/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)