Membenahi Tata Kelola Sepak Bola Nasional

Tragedi Stadion Kanjuruhan, 1 Oktober lalu, menyebarkan duka ke seantero negeri, bahkan dunia. Ratusan nyawa penonton melayang. Pemerintah pun telah membentuk tim gabungan indevenden pencari fakta (TGPF). Rekomendasi TGPF harus ditindaklanjut, bukan sekadar menerbitkan kertas kerja.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Devi/nvl 
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Devi/nvl

Hingga pertengahan Oktober, korban meninggal tercatat sudah mencapai 133 orang, 96 orang luka berat, 484 orang mengalami luka sedang dan ringan dengan dampak jangka panjang. Sepak bola Indonesia sedang berduka. Komisi X DPR RI langsung merespon tragedi memilukan tersebut. Keterangan pers pun berdatangan ke meja redaksi Parlementaria, merespon tragedi tersebut. 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyampaikan duka cita dan sikap komisi yang dipimpinnya, awal Oktober lalu. Pemerintah diimbau melakukan investigasi mendalam dan menemukan pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi tersebut. TGIPF yang diketuai Menkopolhukan Mahgud MD itu beranggotakan Polri, Kemenpora RI, Komnas HAM, PSSI, perwakilan suporter, dan perwakilan unsur masyarakat olahraga. 

Huda menyayangkan sikap PSSI yang dianggap merasa tidak bersalah dalam tragedi Kanjuruhan, Sabtu malam,1 Oktober 2022 lalu itu. Mestinya, federasi juga bertanggung jawab. “Saya menangkap PSSI tidak merasa bersalah, padahal Panpel dan PT Liga Indonesia Baru (LIB), kan, bagian dari tubuh mereka sendiri. Yang mengatur dan merencanakan, kan, PSSI,” sesal Huda dalam keterangan persnya, awal Oktober. 

Ketika rekomendasi keluar, Huda pun mendesak Ketum PSSI Mochammad Iriawan alias Iwan Bule mundur dari posisinya secara baik-baik. “Menurut saya bunyi rekomendasi TGIPF itu sudah jelas dan menjadi solusi terbaik di tengah upaya mencari keadilan bagi tragedi Kanjuruhan,” tegas Huda. 

Politisi PKB ini juga mendesak pemerintah segera menegakkan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya terkait penyelenggaraan kejuaraan dan suporter. Ia berharap pemerintah segera menerbitkan peraturan turunan dari UU tersebut. PSSI harus melakukan perbaikan tata kelola sepak bola di Indonesia. Tragedi Kanjuruhan ini menurutnya adalah cambuk bahwa sepak bola Indonesia perlu berbenah. 

“Harus ada perubahan sistemik bagi masa depan pengelolaan sepak bola kita. Ini tragedi terburuk abad ke-21 dalam konteks sepak bola. Kejadian ini harus menginspirasi perubahan total tata kelola sepak bola Indonesia,” pungkasnya. Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengapresiasi kehadiran TGIPF ini dan menyerukan Presiden Jokowi menindaklanjuti rekomendasi TGIPF. Ketika rekomendasi sudah diberikan kepada presiden, maka presidenlah yang harus melanjutkan keputusan itu, termasuk mencopot Mochamad Iriawan dari jabata Ketua Umum PSSI. 

“Bagi saya, ini harus dilaksanakan. Jangan sampai temuan TGPF ini hanya berupa paper works saja yang kemudian tidak ada lanjutannya,” kata Dede Yusuf, pertengahan Oktober lalu. Pihak kepolisian, TNI, hingga PT LIB selaku pengelola liga sudah dijadikan tersangka. Menurutnya, PSSI harus bertanggung jawab penuh. Bila Ketum PSSI dan para executive committee (EXCO) PSSI diminta mundur, maka itu harus dilaksanakan. 

Presiden Jokowi bisa memutuskan memecat Ketum PSSI dan jajarannya. Menurut Dede, Jokowi tinggal berbicara dengan FIFA untuk mengganti para pengurus PSSI yang dianggap bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan. “Pimpinan tertinggi di Indonesia itu namanya presiden bukan FIFA. Ketika presiden bisa berbicara kepada FIFA untuk tidak memberikan sanksi, presiden pun bisa bicara kepada FIFA agar PSSI ini sebaiknya diganti,” ujarnya. •hal

 

 

Bagian Penerbitan

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)