Masih Dalam Penyempurnaan

Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hingga kini terus diupayakan. Parlemen bersama pemerintah menginginkan rancangan regulasi ini dapat sempurna, lengkap serta rapi. Untuk itu terus diupayakan sinkronisasi dalam peraturan pidana tersebut.


Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Sharif Hiariej. Foto: AKA/PDT

HINGGA awal Juni 2022, pemerintah masih belum dapat membuka drafnya ke masyarakat. Pasalnya, rujukan hukum pidana Indonesia itu masih dalam proses finalisasi. 

“Pemerintah hingga kini belum bisa membuka draf RKUHP karena memang belum selesai,” ungkap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. 

Masyarakat diimbau tak khawatir. Jika proses finalisasi sudah selesai dilakukan dan diserahkan ke DPR, akses draf revisi KUHP ke masyarakat bakal dibuka. Menurut pria yang akrab disapa Eddy tersebut, hal itu merupakan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Apalagi draf dari suatu payung hukum bisa diakses masyarakat kalau penyusunannya sudah selesai di pemerintah dan jika telah diterima secara resmi oleh DPR RI sebagaimana prosedur yang berlaku. 

Selain itu, Eddy menyampaikan tahap finalisasi draf revisi KUHP masih dilakukan. Diantaranya yakni memeriksa kesalahan redaksional, rujukan, dan sinkronisasi antara batang tubuh dan penjelasan. 

“Memang belum ke DPR, masih kita bersihkan,” jelas Eddy. Ia juga mengungkapkan alasan mengapa hingga kini draf RUU KUHP terbaru belum dipublikasikan ke publik usai terakhir draf yang dipublikasikan yakni versi September 2019. 

Terkait masih belum dipublikasikannya draf tersebut, Eddy, menyatakan karena masih terdapat banyak kesalahan dalam segi penulisan atau typo. 

“Mengapa kita belum serahkan? Itu masih banyak typo. Jadi misalnya gini, kan ada pasal yang dihapus. Bayangkan kalau pasal dihapus harus dia berubah semua. Misalnya begitu ada pasal yang dihapus, tibatiba begini ya, ‘sebagaimana yang dimaksud pasal sekian’. Padahal kan pasalnya jadi dihapus, hilang,” tegas Eddy. 

Eddy mengatakan, dalam RKUHP terbaru terdapat 628 pasal. Pemerintah tak ingin RKUHP bernasib seperti UU Cipta Kerja yang bermasalah secara formil, akibat pasal demi pasal tak lengkap dan rapi. “Jadi ada perubahan substansi, ada soal typo, ada soal rujukan dan ada soal sinkronisasi antara batang tubuh dan penjelasan, memang belum ke DPR, masih kita bersihkan,” bebernya. 

Akademisi Universitas Gadjah Mada itu juga mengungkap urgensi pengesahan RKUHP. Ia memaparkan lamanya pembahasan RKUHP di Indonesia juga dikarenakan banyaknya etnis, agama, dan budaya. 

Namun menurutnya hal itu wajar sehingga lamanya pembahasan KUHP tak terelakkan. Sedangkan Eddy menjelaskan bahwa KUHP yang ada saat ini sangat multi interpretasi dan akan membuat kebingungan dalam pengambilan keputusan dalam persidangan. 

Sampai saat ini, Kemenkumham dan DPR RI menegaskan draf RKUHP terbaru masih dalam tahap penyempurnaan. “Untuk draf terbaru, kami belum dapat mempublikasikannya karena sifatnya masih dalam taraf penyusunan dan penyempurnaan. Draf baru bisa kami sampaikan apabila pemerintah dan DPR telah bersepakat,” ungkap Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM Tubagus Erif Faturahman. 

Ia menjelaskan Draf RKUHP masih dalam tahap penyusunan dan penyempurnaan oleh Pemerintah dan DPR. Kabag Humas Kemenkumham itu menanggapi adanya kritik terhadap draf RKUHP yang tidak terbuka ke publik. 

“Untuk draf terbaru, kami belum dapat mempublikasikannya karena sifatnya masih dalam taraf penyusunan dan penyempurnaan. Draf baru bisa kami sampaikan apabila Pemerintah dan DPR telah bersepakat,” ujarnya. 

Draf RKUHP sementara yang dapat disampaikan oleh pemerintah kepada publik adalah draf RKUHP tahun 2019 yang batal disahkan. Kendati demikian, Pemerintah menyambut baik segala kritik dan masukan yang berkembang terkait RKUHP yang sekarang masih dalam tahap perbaikan. 

Sosialisasi dan pelibatan publik dipastikan terus dilakukan Pemerintah dan DPR RI ke berbagai pihak demi lahirnya RKUHP yang terbaik. “Dalam rangka penyempurnaan draf RUU KUHP tersebut, pemerintah juga terus menerima masukan dari beragam pihak, khususnya elemen sipil,” pungkasnya. pun/aha


Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)