LPP Harus Berpihak Pada Kebutuhan Publik

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), baik RRI maupun TVRI memiliki peranan tersendiri dalam melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia. Kedua institusi tersebut tentu saja memiliki misi serta visi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konten siaran yang sehat dan mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

 
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memimpin pertemuan Tim Kunker Panja RUU Penyiaran ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Stasiun, Dewas dan Direksi LPP RRI Yogyakarta, Kepala Stasiun TVRI Yogyakarta, Ketua KPID Yogyakarta, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas I, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Dalam kesempatan itu Utut menyampaikan, bahwasanya materi siaran LPP harus memenuhi kebutuhan publik. Dimana, Era digital tentu saja membawa dampak pada perubahan etos kerja, proses produksi, pilihan media penyebaran informasi serta hiburan. Hal ini didasari oleh realitas pemenuhan kebutuhan konten siaran bagi masyarakat di era penyiaran digital yang semakin spesifik namun bervariasi dalam metode penerimaan kontennya.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan akhir Juni lalu, Utut menyatakan, kanal digital tersedia dalam jumlah banyak dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Akan tetapi ada hal penting lainnya yaitu bagaimana LPP mampu untuk memenuhi konten siaran guna mengisi kanal digital dimaksud, sehingga frekuensi yang tersedia tidak mubazir.

“LPP perlu beradaptasi untuk memproduksi konten siaran yang bervariasi dan menyajikannya pada semua jenis layanan penyiaran, termasuk juga melalui platform digital penyiaran,” tandasnya.

Pada prinsipnya, sambung Utut, DPR RI menginginkan konten penyiaran yang lebih variatif, lebih banyak pemilik stasiun televisi, serta terwujudnya diversity of content and diversity of ownership. “Hal ini bertujuan agar keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi

 

bagi pemirsa dapat menjadi referensi tayangan yang lebih kaya dan lebih baik lagi,” ucap politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Apresiasi Konten Siaran Lokal

Di Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono mengapresiasi LPP TVRI Jateng yang memiliki program-program acara bernuansakan konten kearifan lokal. Dalam hal ini, TVRI Jateng melakukan strategi agar program acaranya disukai masyarakat Jateng dengan pemanfaatan bahasa sebagai strategi pemasaran identitas lokal.

Terdapat beberapa siaran menggunakan bahasa Jawa, diantaranya program acara berita ‘kalawarti’, menggunakan bahasa kromo inggil dan program ‘kabar panginyongan’ menggunakan bahasa ngapak. Pemikiran ini menempatkan konten lokal menjadi modal dasar dalam mengembangkan kualitas siaran TVRI Jateng.

“Bagaimana TVRI Jawa Tengah punya program-program yang sangat menarik dan saya yakin (program itu) tidak hanya akan dinikmati atau disukai oleh masyarakat Jawa Tengah saja tetapi juga masyarakat dari provinsi lain, karena bagi saya ini sangat penting dan harus kita perkuat nanti di dalam Undang-Undang Penyiaran yang sedang kami mulai garap sekarang ini oleh Komisi I DPR RI. Saya sangat bangga dengan TVRI Jawa Tengah, semoga ke depan bisa lebih baik,” ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Stasiun TVRI Jateng Sifak menyampaikan rasa terima kasih karena TVRI Jateng dikunjungi Komisi I DPR RI dalam rangka menyerap masukan untuk RUU Penyiaran. “Kesempatan ini menjadi peluang kami untuk menyampaikan energi kreasi yang sedang bertumbuh di TVRI Stasiun TVRI Jawa Tengah memasuki era digitalisasi dan menyampaikan terima kasih secara langsung atas dukungan Komisi I DPR RI kepada TVRI selama ini,” tutur Sifak.

Pantau Isu-Isu Strategis Nasional di Surakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Intelijen Daerah (BINDA) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) beserta jajaran. Anggota Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto memimpin rapat dengan membahas sejumlah isu strategis nasional dalam perspektif intelijen negara.

“Kami selesai rapat dengan Binda Jateng membahas isu-isu lokal yang terjadi di Jateng khususnya, juga salah satunya terkait monitoring, pemetaan, dan pendalaman atas deteksi dan cegah dini terhadap penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jateng. Apalagi kita akan menghadapi Idul Adha, jadi Komisi I ingin mengecek bagaimana kesiapan Binda Jateng menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut,” jelas Anton usai pertemuan, di Surakarta, Jateng, akhir Juni lalu.

Usai mendengarkan paparan yang disampaikan oleh jajaran Binda Jateng, Politisi fraksi Partai Demokrat ini pun menilai Binda provinsi Jateng cukup siap dan tanggap dalam menangani sejumlah isu-isu strategis nasional khususnya yang ada di Jateng. Ia pun meyakini Binda provinsi Jateng dalam hal ini mampu menciptakan suasana kondusif.

“InsyaAllah aman, baik itu masalah PMK ataupun masalah-masalh lainnya. Ke depan Binda Jateng akan Kami terus dorong agar jangan lengah, dan tetap waspada, terhadap isu-isu seperti radikalisme, terorisme, atau isu SARA lainnya yang bisa merusak kebhinekaan di Republik ini,” harap Anton. •dep,nvl,tra/es

 
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)