Lifting Minyak Selalu Luput Dari Target

Pidato pengantar RAPBN tahun 2023 sudah disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, 16 Agustus lalu. Ada yang selalu luput dari target yang direncanakan. Lifting minyak tak mencapai titik ideal perencanaan. Pemerintah pun dinilai tak maksimal menaikkan lifting minyak.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto

ISU bahan bakar minyak (BBM) yang beberapa bulan sebelumnya jadi perbincangan publik, tak banyak disentuh dalam pidato Presiden Jokowi dalam pengatar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Dalam pengantar RAPBN pun tak ada usulan kenaikan BBM. Isu kelangkaan dan mahalnya BBM terus mengemuka sebelum pidato RAPBN 2023. Tak ada usulan kenaikan BBM, memang sangat diapresiasi

Namun, ada sektor hulu energi yang selalu menuai kritik tajam. Lifting minyak dalam APBN selalu tak mencapai target. Pada RAPBN 2023 ini, lifting minyak dipatok sebesar 660 ribu barel per hari. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga telah mematok target produksi gas bumi sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari. Parlementaria berhasil meminta komentar Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto yang dihubungi via Whatsapp, beberapa waktu lalu.

Menurut Rofik, asumsi lifting minyak sebesar 660 ribu barel per hari dan gas bumi sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari ini, sebetulnya lebih ke persoalan business as usual. Kebetulan tren produksi migas Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini semakin menurun. Ia mengingatkan bahwa target APBN untuk lifting minyak selalu luput dari target yang ditetapkan.

“Pemerintah seakan belum berbuat banyak untuk menaikkan lifting minyak ini. Sementara lifting gas memang relatif lebih stabil, namun kalau upaya mencari sumber cadangan migas baru tidak gencar dilakukan, kedua lifting migas ini akan terus menurun,” pandang politisi PKS tersebut.

Berkomentar soal asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2023, ia menilai, angkanya cukup moderat, yaitu berada di kisaran 90 dollar Amerika Serikat per barel.

“Asumsi ICP sebesar 90 dollar AS per barel ini cukup moderat mengingat saat ini pun harga minyak mentah dunia di kisaran angka itu. Ini sudah sampai di level harga sebelum perang Rusia dan Ukraina,” tutur Rofik.

Pada bagian lain, ia juga mengomentari besaran angka subsidi dalam RAPBN 2023 sebesar Rp502 triliun. Angka subsidi tersebut mayoritas digunakan untuk menyubsidi sektor energi.

Legislator dapil Jateng VII itu menjelaskan, sebetulnya angka subsidi ini untuk antisipasi asumsi ICP yang naik menjadi 100 dollar AS per barel. Selaiin itu, angka subsidi juga digunakan untuk membayar utang pemerintah kepada Pertamina dan PLN. Pembayaran kepada Pertamina dan PLN itu merupakan dana kompensasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, anggaran subsidi itu bukan berupa alokasi subsidi saja.

“Sebetulnya alokasi subsidi dari sebagian anggaran Rp502 triliun itu untuk antisipasi asumsi ICP yang naik menjadi 100 dollar AS per barel. Bila saja pemerintah konsisten membayar dana kompensasi sesuai tahun anggarannya, mungkin anggaran subsidi tidak sebesar sekarang. Kasihan itu Pertamina dan PLN yang selama ini menanggung arus kas yang berat karena keterlambatan pemerintah membayar dana kompensasi,” ungkap Rofik.

Lebih lanjut Rofik juga menguraikan, pemerintah sendiri pada 2023 nanti masih akan memberikan subsidi energi dan kompensasi BBM, listrik, dan LPG 3 kg sebesar Rp336,7 triliun yang terdiri dari subsidi sebesar Rp210,7 triliun dan dana kompensasi Rp126,0 triliun. Besaran angka itu wajar untuk mengantisipasi fluktuasi harga energi yang akan meningkat di tahun 2023 seiring peningkatan permintaan energi karena pulihnya ekonom dunia dari pandemi.

“Asumsi ICP di APBN 2022 juga sudah direvisi menjadi 100 dollar AS per barel sebagai antisipasi atas kenaikan komoditi energi di pasar dunia yang memang kondisinya secara ekonomi maupun geopolitik sangat memengaruhi harga energi. Kesepakatan tambahan ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disetujui DPR. Apalagi, kondisi saat ini harga minyak mentah di pasar dunia sudah mulai turun, sekitar 90 dollar AS per barel. Terjadi penurunan sebesar 30 persen selama dua bulan terakhir. Bahkan ini sudah di bawah harga minyak mentah sebelum perang RusiaUkraina. Jadi kelak tidak ada alasan bagi Presiden untuk menaikkan BBM,” tukasnya.

Anggota Komisi VII DPR lainnya, Sartono Hutomo yang juga dihubungi via Whatsapp usai pidato presiden, melihat, dana subsidi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp502 triliun mayoritas memang digunakan untuk menyubsidi sektor energi. Pemerintah diimbau lebih ketat mengawasi barang subsidi yang sudah dianggarakan dalam APBN.

“Memang anggaran subsidi kita sangat besar, yaitu Rp502 triliun. Namun, bukan tidak mungkin anggaran ini kembali membesar apabila pemerintah tidak dapat mengawasi pendistribusiannya,” kata politisi Partai Demokrat itu. Di sinilah urgen bagi pemerintah untuk fokus pada revisi Perpres BBM, agar subsidi jatuh kepada masyarakat yang berhak

Saat ini, lanjut Sartono, masyarakat sudah merasakan lonjakan harga pangan dan energi yang sangat tinggi. Saat yang sama ekonomi masyarakat baru berangsur membaiki dari pengaruh pandemi Covid-19. Dalam pidato RAPBN 2023, Presiden tak mengusulkan kenaikan BBM subsidi.

“Sudah seharusnya pemerintah tidak menaikan harga BBM subsidi dan fokus merevisi Perpres No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran BBM, sehingga subsidi yang dikeluarkan menjadi tepat sasaran,” tandasnya.

Pemerintah, lanjut legislator dapil Jatim VII itu, harus mengatur skala prioritas dalam melaksanakan proyek pembangunan. Menurut Sartono, pemerintah sebaiknya menunda sejumlah proyek yang menggunakan anggaran besar dan mengalokasikan anggaran tersebut untuk subsidi maupun program yang dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat.

“Konflik Rusia-Ukraina membuat harga minyak dan gas bumi semakin melambung. Harga minyak yang tinggi ini membuat inflasi juga melonjak. Indonesia memang negara penghasil migas, namun lapangan migas kita sudah sangat tua, dan memiliki penurunan tingkat produksi yang besar. Oleh karena itu, transisi energi dengan menggunakan energi terbarukan menjadi solusi yang tepat, agar Indonesia tidak bergantung dengan energi fosil,” tutup Sartono. •mh/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)