Libatkan UMKM dalam Peningkatan Investasi

Komisi VI DPR RI, dalam rangkaian Kunjungan Kerjanya di Batam, meminta agar pemerintah melibatkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya meningkatkan sektor investasi di Batam.


 

 
Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI. Foto: Novel/nvl

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Badan Pengusahaan (BP) Batam dan investor di Batam untuk dapat melibatkan pelaku sektor UMKM dalam kegiatan investasi di Kota Batam. Hal tersebut penting dilakukan guna mendorong penyebaran dan pemerataan investasi yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Demer, sapaan akrabnya, saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI mitra kerja di Kota Batam, Kepulauan Riau, belum lama ini. Ia menilai kemajuan dalam investasi tidak akan ada artinya jika tanpa melibatkan UMKM serta masyarakat di Batam.

“Ada potensi yang luar biasa di Pulau Batam, karena (letaknya) sangat berdekatan dengan Singapura, sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi investasi di Batam. Kemajuan Batam dan investasinya tentu ini kami sangat hargai,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Kepada BP Batam dan investor yang hadir di Batam, Demer meminta agar melibatkan banyak mungkin UMKM di daerah Batam. “Karena percuma kemajuan atau investasi yang banyak tanpa melibatkan banyak UMKM, serta masyarakat di Batam,” tegasnya

SOROTI OVERSUPPLY DAN HARGA SEMEN

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino menyoroti persoalan over supply kelebihan pasokan kapasitas produksi semen oleh PT Semen Indonesia Group (Persero) Tbk dan juga perbedaan harga semen lokal yang lebih mahal dari semen produksi asing.

“Hari ini kita bicara dengan 3 BUMN dan 2 kementerian, pertama yang menarik adalah dengan Semen Indonesia (PT Semen Indonesia Group) sebagai holding, yang kita tahu (produksi) semen ini sampai sekarang kan over supply dan kita belum tahu sampai kapan over supply ini akan berakhir. Jika supplynya (sudah) menjadi normal tetapi faktanya adalah harga semen itu tidak turun padahal produknya adalah produk komoditas,” ungkap Harris di Batam, Kepri.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut juga meminta penjelasan bagaimana antisipasi yang akan dilakukan PT Semen Indonesia Group dalam melihat kondisi saat ini ketika ada perusahaan semen luar negeri masuk dan harga produksi semen mereka lebih murah daripada harga semen dalam negeri.

Ia juga mempertanyakan dengan adanya aksi korporasi akuisisi PT Holcim Indonesia pada tahun 2019 apakah menciptakan suatu nilai bagi perusahaan/creating value. Yang mana, creating value sendiri adalah proses penciptaan nilai yang dilakukan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan.

DORONG PERHUTANI ADAKAN TERMINAL BAHAN BAKU KAYU

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI  Aria Bima mendorong BUMN, khususnya Perum Perhutani untuk meningkatkan support terhadap sektor-sektor privat, terutama dalam peningkatan sektor bahan baku melalui adanya terminal bahan baku. Mengingat, hingga saat ini masih terdapat adanya kendala bahan baku dari industri perkayuan yang sedang mengalami tren peningkatan permintaan di sektor kebutuhan ekspor.

Demikian disampaikan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan para mitra kerja di Solo, Jawa Tengah.

“Sekarang ini, yang masih mengalami kendala adalah keinginan kawan-kawan industri perkayuan untuk mendapat kemudahan dalam mendapat bahan baku. Apalagi, sektor perkayuan mengalami peningkatan permintaan ekspor karena ada perang dagang antara Amerika dan China yang akhirnya kita mendapatkan benefit dari posisi ini. Sehingga, jangan sampai opportunity ini terkendala oleh supporting bahan baku yang sebagian besar untuk pengrajin kayu adalah dari Perhutani dan sebagian juga dari kawan-kawan PTPN,” ujarnya.

Di sisi lain, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut mengingatkan Perum Perhutani untuk segera meningkatkan transformasi digitalisasi yang dinilai sangat penting. Tujuannya, agar perencanaan penebangan kayu maka para produsen ini bisa lebih cepat dalam menghitung perjanjian dan kesepakatan dengan para buyer.

“Karena kecepatan buyer dan user tidak bisa delay, kalau bahan baku ini tersendat ini bahaya dan ini yang dikeluhkan oleh kawan-kawan pengrajin kayu. Selain itu, dibutuhkan adanya terminal bahan baku yang transparan dan bisa diakses supaya perencanaan perencanaan terhadap kebutuhan kayu bisa diantisipasi untuk produksi yang sebagian besar juga untuk kebutuhan ekspor. Inilah saatnya momentum kita mengambil peluang ini untuk pasar dalam negeri dan luar negeri,” pungkas legislator dapil Jateng V itu. •nvl,pun/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)