Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. FOTO: EOT/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti naiknya anggaran negara sekaligus ironi berkurangnya beberapa subsidi untuk rakyat. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas pengurangan nilai manfaat dana haji, pembatasan subsidi pupuk, pengurangan subsidi BBM, kenaikan pajak PPN, hingga rencana kenaikan tiket KRL.

“Di tengah naiknya anggaran negara secara drastis menembus Rp3.041 triliun, tetapi disisi lain banyak subsidi untuk rakyat perlahan dikurangi ini ironi di tengah perekonomian masyarakat yang belum pulih,” kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Sabtu (28/1).

Legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga mengkritik istilah ‘subsidi tidak tepat sasaran’ yang seringkali digunakan untuk mengurangi hingga mencabut subsidi. Menurutnya, hal ini menunjukkan kebijakan subsidi Pemerintah belum berpihak pada rakyat.

“Seperti misalnya tiket KRL yang dianggap terlalu murah oleh pemerintah, sehingga perlu dibedakan berdasarkan kaya dan miskin, padahal di negara maju manapun selalu mendorong rakyatnya untuk menggunakan transportasi publik yang terjangkau, selain mengurangi emisi juga solusi bagi problem kemacetan,” ujarnya.

Politisi PKS ini menyampaikan bahwa akan senantiasa memperjuangkan agar tidak ada pengurangan subsidi bagi rakyat, misalnya menahan kenaikan tarif listrik bagi golongan bawah serta LPG ukuran 3 kilogram. Anis mengingatkan bahwa, tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang dalam bagian pembukaan UUD 1945.

“Karena begitu terjadi kenaikan, angka inflasi akan semakin meningkat sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi terdegradasi. Jadi kesejahteraan itu untuk kemaslahatan publik jangan bagi kelompok atau pribadi saja, jangan sampai mindset pemerintah itu bahwa rakyat adalah beban, seperti pernah disebut misalnya pensiunan ada beban negara, ini kan tidak pas dengan arah tujuan bernegara,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini mengingatkan bahwa setiap kebijakan subsidi harus melalui kajian yang komprehensif dan selaras dengan semangat Undang-undang Dasar, sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dan merasakan keberpihakan dari pemerintah. •uc/aha

DI TENGAH NAIKNYA ANGGARAN NEGARA SECARA DRASTIS MENEMBUS RP3.041 TRILIUN, TETAPI DISISI LAIN BANYAK SUBSIDI UNTUK RAKYAT PERLAHAN DIKURANGI INI IRONI DI TENGAH PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BELUM PULIH.″