Langkah Awal Kendalikan Covid-19

Akhir 2020, masyarakat dunia lega mendengar kabar vaksin Covid-19 dengan tingkat efikasi di atas 90 persen berhasil dibuat. Kelegaan bertambah mengetahui tak hanya satu vaksin yang berhasil diproduksi, tetapi ada beberapa alternatif vaksin dengan tingkat efikasi di atas 60 persen. 

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. Foto: Jaka

Dengan tersedianya berbagai jenis vaksin, suatu negara akan memiliki lebih banyak opsi untuk memilih vaksin yang paling tepat sekaligus menghindari ketergantungan pada satu sumber vaksin saja. Kabar baik ini tentu menghembuskan harapan bahwa pandemi segera berakhir.

Upaya pemerintah menghadirkan vaksin Covid-19 serta langkah Presiden Joko Widodo yang menjadi teladan untuk disuntik CoronaVac pertama kali menuai apresiasi, salah satunya disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Menurut Melki, hasil uji klinis BPOM terkait persetujuan penggunaan darurat EUA CoronaVac memberi kepastian dan kejelasan kepada semua pihak bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat dan efektif diberikan kepada masyarakat.

“Dan ketersediaan Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama untuk divaksinasi diharapkan dapat memberi dorongan kepada masyarakat untuk lebih yakin dan terlibat aktif dalam vaksinasi secara nasional,” katanya.

Pastikan Mutu Vaksin

Di masa Pandemi, vaksin memang sesuatu yang ditunggu masyarakat. Vaksinasi merupakan langkah awal bangsa Indonesia dalam mengendalikan pandemi Covid-19, setelah hampir 10 bulan masyarakat diharuskan merubah cara hidup dan beradaptasi dengan Covid-19.

Untuk memastikan vaksinasi berjalan dengan baik, Komisi IX terus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, Dirut PT. Bio Farma dan stakeholder lainnya. Dalam koordinasi, Komisi IX terus menyuarakan mengenai aspek keamanan, khasiat, hingga mutu dari vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat.

“Selain itu sarana prasarana pendukung dan logistik vaksinasi lainnya, termasuk memiliki rencana cadangan (back up plan) dalam hal terjadi dan hal yang tidak terduga juga perlu menjadi bagian tidak terpisahkan yang harus dipersiapkan pemerintah,” ungkap Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene.

Selain itu, pemerintah juga diminta menjamin kesiapan baik dari sisi kuantitas dan kualitas dari fasilitas pelayanan kesehatan, pelaksanaan pelayanan vaksinasi, dan memastikan kapasitas vaksinator terlatih secara kuantitas dan kualitas, serta tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam program vaksinasi.

“Vaksinasi ini akan dilakukan dalam 4 tahap, dengan target 181,51 jiwa. Maka selain mutu, pemerintah juga perlu menyiapkan faskes hingga pelaksanan pelayanan vaksinasi,” jelasnya.

Pelaksanaan vaksinasi tahap awal ini harus dievaluasi dan dijadikan patokan dalam tahap vaksinasi berikutnya.

Selain CoronaVac, disampaikan BPOM ada enam kandidat vaksin yang akan masuk Indonesia. Untuk itu, Komisi IX meminta BPOM mengevaluasi kandidat vaksin sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan EUA secara independen dan transparan. Kemudian, bersama Kemenkes, Komnas dan Komda KIPI, BPOM secara intensif harus melakukan pemantauan KIPI.

Untuk menyukseskan proses vaksinasi, pemerintah diminta mengintensifkan advokasi dan sosialisasi kampanye vaksinasi. “Vaksinasi ini merupakan proses kebersamaan, tujuan vaksinasi ini bukan kekebalan individu tapi kekebalan kelompok. Sosialisasi kampanye vaksinasi perlu terus digaungkan dengan melibatkan pemerintah daerah, pejabat publik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemangku kepentingan lainnya,” terangnya.

Namun, meski program vaksinasi sudah berlangsung, menurut Felly hal ini bukan merupakan peluru perak yang dapat memutus rantai penularan Covid-19. Strategi lain seperti penguatan pemeriksaan atau resting, pelacakan, dan isolasi serta kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan justru lebih penting.

“Vaksin tidak bisa melindungi seseorang sampai 100 persen dari penularan penyakit infeksi termasuk Covid-19. Untuk itu, antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi mesti disertai dengan edukasi agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan 3M dan 2M untuk mengendalikan pandemi,” jelasnya.  l rnm/er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)