Kesejahteraan Masyarakat Tidak Diukur Dari Pertumbuhan Ekonomi

Interpretasi pertumbuhan ekonomi tidak selalu menuju angka kesejahteraan masyarakatnya. Bila pertumbuhan jadi ukuran, dikahawatirkan hanya akan memperlebar kesenjangan ekonomi. Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir di Ambon, Provinsi Maluku.

Pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan keutuhan. Kita minta kepada otoritas lokal di sini mencari tahu penyebabnya apa. Jangan sampai semua pertumbuhan ekonomi itu kita anggap gambaran terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat, malah menimbulkan bias. Ini, nih, yang harus kita hilangkan.

Achmad Hafisz Tohir
Anggota Komisi XI DPR RI

Ia menyayangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 6.01 persen, namun tidak sejalan dengan semakin tingginya persentase tingkat kemiskinan sebesar 15,97 persen. “Pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan keutuhan. Kita minta kepada otoritas lokal di sini mencari tahu penyebabnya apa. Jangan sampai semua pertumbuhan ekonomi itu kita anggap gambaran terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat, malah menimbulkan bias. Ini, nih, yang harus kita hilangkan,” ucap Hafisz, Senin (19/12/2022) lampau.
 Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu meminta Pemerintah Pusat melalui Lembaga National Single Window (LSNW) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempertimbangkan kebijakan dalam mengalokasikan dana perimbangan. Seharusnya, jelas Hafisz, dana perimbangan tidak hanya dilihat dari variabel pertumbuhan ekonomi saja.
 “Untuk memperbaiki ini, memang memerlukan effort yang sangat besar. Maka dari itu, saya mengimbau kepada Menteri Keuangan untuk memberikan dana perimbangan pusat ke daerah itu harus juga dilihat kebutuhan-kebutuhan mendasar apa yang harus kita berikan. Jangan hanya berdasarkan, ‘oh kamu harus 1 persen’, jangan kita pakai ukuran-ukuran seperti itu lagi,” tandas Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu.

Kami juga mempertanyakan kepada mitra kami, bahkan kepada Kementerian Keuangan yang juga turut hadir di sini terkait serapan anggaran Papua Barat ini. Karena Papua Barat serapan anggarannya kurang lebih baru sekitar 55 persen, berarti ini terendah secara keseluruhan di Indonesia itu per triwulan ketiga.

Heri Gunawan
Anggota Komisi XI DPR RI

Sementara di Sorong Papua Barat, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta Pemerintah Daerah Papua Barat dan Barat Daya untuk memperbaiki alokasi dan mempercepat realisasi anggaran. Sebab, menurutnya, serapan anggaran yang rendah ini tengah menjadi sorotan Presiden Jokowi di bidang ekonomi. Hal ini disampaikan pria yang kerap disapa Hergun itu saat menghadiri pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI Senin (19/12/2022) lampau.
 “Kami juga mempertanyakan kepada mitra kami, bahkan kepada Kementerian Keuangan yang juga turut hadir di sini terkait serapan anggaran Papua Barat ini. Karena Papua Barat serapan anggarannya kurang lebih baru sekitar 55 persen, berarti ini terendah secara keseluruhan di Indonesia itu per triwulan ketiga. Namun, harapan kami dengan adanya Natal dan Tahun Baru 2023 di Papua Barat ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ungkap Hergun.

Komisi XI DPR RI juga mengimbau agar realisasi anggaran bisa dialokasikan dengan sebaik mungkin, agar bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua Barat.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Himbara, Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia), Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia), dan melibatkan Pemerintah Daerah Papua Barat dan Barat Daya ini, Komisi XI DPR RI juga mengimbau agar realisasi anggaran bisa dialokasikan dengan sebaik mungkin, agar bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua Barat.
 “Karena setiap hari, setiap waktu, setiap siklus anggaran itu rata-rata penyerapan adanya di ujung dari akhir masa anggaran. Tentunya ini juga kalau diaplikasikan atau digunakan untuk pembangunan program infrastruktur ini agak kurang baik hasilnya,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Diketahui bahwa hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi di Papua Barat masih rendah dibanding daerah lainnya. “Kita ketahui Papua Barat pertumbuhan ekonominya baru 3,7 persen, di mana pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang relatif jauh tertinggal secara nasional yang ada di angka lima sampai enam persenan atau empat sampai lima persen,” ungkap Hergun. ts/synr/mh