Produk UMKM Harus
Berorientasi Ekspor

Pada kunjungan kali ini, Komisi XI DPR RI memberi perhatian penuh pada produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mendukung para pelaku UMKM berorientasi ekspor. Di sinilah perlu dukungan pemerintah, salah satunya lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dolfie menyampaikan hal ini saat memimpin kunjungan kerja Komisi XI DPR ke Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/1/2023) silam. “LPEI ini dibentuk pemerintah untuk mendukung UMKM yang berorientasi ekspor. Kita bisa melihat bahwa sekarang ini pemulihan ekonomi sedang berjalan, sehingga ekspor kita pun sangat tergantung pada pemulihan ekonomi global. Dan dampaknya sudah terlihat. Ini dapat memperluas hubungan bagi UMKM yang berorientasi ekspor,” kata Dolfie usai mengunjungi PT Pearland di Boyolali.
Ia menambahkan, peran LPEI adalah membina UMKM agar mampu menghasilkan produk-produk yang bernilai jual tinggi dan berorientasi ekspor. Ini sekaligus dapat mendukung percepatan peningkatan ekspor nasional, membantu peningkatan produksi nasional yang berdaya saing tinggi, serta memiliki keunggulan ekspor.
“LPEI sekarang terus membina hubungan UMKM berorientasi ekspor dan kami ingin lebih diperluas lagi semakin banyak mitra UMKM yang dibina oleh LPEI untuk mendukung ekspor,” terang Dolfie. Lebih lanjut, berbagai guncangan dunia yang diproyeksikan terjadi di masa mendatang turut berdampak besar terhadap keberlangsungan perekonomian. Ini menjadi kunci dalam menjawab tantangan ekonomi masa depan untuk membawa negara keluar dari situasi sulit menuju Indonesia maju.
“Resesi ekonomi jelas bukan sesuatu yang diharapkan dalam perekonomian, dengan ini harapan dunia usaha bisa bergerak dan LPEI bisa berperan dalam mendukung UMKM yang berorientasi ekspor,” tutupnya.
Di Kalimantan Selatan, delegasi Komisi XI DPR mengapresiasi PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang mendukung pembiayaan infrastruktur nasional. Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro yang memimpin tim ini, mengatakan, PT SMI sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan, harus bisa berperan aktif bagi kemajuan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
“Nah, PT SMI telah membantu di beberapa kabupaten di Kalsel, seperti Hulu Sungai Utara, Kota Banjar berupa pembangunan pasar, rumah sakit, dan sebagainya,” jelas Fauzi kepada Parlementaria usai mengikuti pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Perwakilan Pemprov Kalsel, dan stakeholder di Banjarmasin, Kamis (2/2/2023) lampau.
Diketahui, PT SMI telah menyalurkan fasilitas pembiayaan publik kepada Pemprov Kalsel. Di antaranya pembangunan pasar tradisional di Kota Banjarbaru, pembangunan RSUD di Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Utara, serta pengembangan Bandara Syamsuddin Noor.
Fauzi menekankan dengan kondisi kesehatan keuangan PT.SMI, perusahaan pelat merah tersebut harus bisa memberi multiplier effect terhadap progres proyek strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia pun berharap, kehadiran PT SMI dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat, termasuk juga terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. “PT SMI ini dengan kondisi keuangan yang sangat luar biasa terlebih dengan nilai proyek yang sudah digelontorkan hampir senilai Rp819 triliun harus memberikan multiplier effect khususnya di Kota Banjarmasin,” tutup politisi Fraksi Partai Nasdem itu

Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati mengapresiasi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang memproduksi sepatu merek internasional dengan menempatkan salah satu pabrik terbesarnya di Sidoarjo, Indonesia. Ia juga mencermati perusahaan ini yang merekrut sebagian besar tenaga kerja lokal dan penyandang difabel.
“Saya baru pertama kali masuk ke PT Ecco Indonesia ini. Saya surprise, bangga dan berterima kasih, karena perusahaan ini mampu memperlakukan Kawasan Berikat Mandiri ini dengan sangat baik. Merekrut 7000 lebih karyawan lokal, yang mayoritasnya perempuan. Bahkan, banyak di antara mereka penyandang difabel, yang mereka sebut physical challenge. Tadi kami lihat ada yang tuna wicara, namun mereka bekerja berdasarkan keahliannya,” ungkap Indah, di Kawasan Berikat Mandiri, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (19/1/2023) lampau.

Dijelaskan politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan di Kawasan Berikat Mandiri yang mendapat insentif berupa kebijakan bebas bea impor dan ekspor. Meski demikian, negara tidak hanya mampu memberikan kontribusi berupa devisa negara dari kegiatan perdagangan perusahaan tersebut, namun juga menyerap tenaga kerja lokal.
“Kita mendukung seluruh kebijakan pemerintah, yang sebelum memutuskan kebijakan, pasti sudah melakukan observasi dengan rapat-rapat kerja yang intensif dengan berbagai pakar atau ahli, sehingga dibuat keputusan yang lebih besar untuk negara. Dan hasilnya kita lihat sendiri, semua melebihi target,” pungkasnya. gys,srw,ayu/mh