Dalam kunjungan kerja kali ini, Komisi X DPR RI memfokuskan diri pada program Visi Indonesia 2045. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang memimpin kunjungan kerja ini ingin melihat dari dekat visi Indonesia 2045 pada sektor pendidikan di Sulawesi Selatan.

Menurut Hetifah, Visi 2045 ini akan berdampak pada kemampuan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Namun, SDM yang berpengetahuan dan berketerampilan itu tidak cukup. Yang lebih penting, menurutnya, bagaimana SDM Indonesia memiliki mental, karakter, moral yang kuat, jujur, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab.
“Kami di komisi X, sudah membentuk satu Panja terkait dengan Perguruan Tinggi. Karena perguruan tinggi adalah satu institusi yang sangat penting untuk menghasilkan SDM yang memang berkualitas, bukan hanya dari segi pengetahuan tapi juga karakter dan mental. Ini membutuhkan dukungan kebijakan yang kondusif dengan anggaran yang memadai,” papar Hetifah di Makassar, Kamis (26/1/2023) lalu.
PTN dan PTS diimbau mengetahui apa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Sehingga, tujuan dan cita-cita perguruan tinggi bisa menghasilkan SDM yang berkualitas dapat terwujud. Ditambahkan politisi Partai Golkar itu, salah satu masalah yang membutuhkan perhatian adalah ketersediaan anggaran. Saat ini, banyak sekali yang butuh dukungan anggaran, yang mungkin tidak dirasakan cukup bagi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta.
Pergurun tinggi membutuhkan peningkatan akreditasi dan itu butuh biaya. Para dosennya juga butuh jam terbang lebih banyak dengan melanjutkan studi yang lebih tinggi. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Komisi X juga menyorot hal yang sama. Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid yang memimpin tim Komisi X berkunjung ke Universitas Lambung Mangkurat.
Dikatakan Sodik, saat ini diperlukan penguatan kemampuan perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, dalam mencetak SDM yang berpengetahuan dan trampil, berkarakter, bermoral dan bermental kuat, peduli, serta bertanggungjawab.
“Perbaikan sistem dan peningkatan kesejahteraan untuk para dosen, Perbaikan sistem dalam seleksi siswa mandiri. Kami mendapat usulan dan aspirasi. Kami menangkap ada beberapa masalah dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yaitu masalah dosen-dosen yang belum naik pangkat,” papar Sodik di Banjarmasin, Kamis (26/1/2023) silam.
Perguruan tinggi dituntut mampu mencetak SDM unggul, trampil, dan berkarakter. Tapi, perguruan tinggi masih menghadapi masalah mutu, relevansi, akses, daya saing, dan tata kelola. Komisi X pun memahami bahwa saat ini perlu dukungan dan keberpihakan terhadap penyelenggaraan PTS sebagai penanggung jawab pendidikan tinggi yang dominan di Indonesia.

Permasalahan seperti disequalities, quality, relevancy, dan competitiveness yang berlangsung pada PTS, agar segera mendapatkan solusi. Selain itu juga diperlukan refocusing kinerja PTN, yang didukung oleh peningkatan mutu, relevansi, akses, daya saing dan tata kelola, untuk mendapatkan output yang maksimal.
Sementara di Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf melakukan diskusi dengan rektor dan jajaran civitas akademika Universitas Negeri Medan (Unimed) dan beberapa universitas negeri dan swasta lainnya.
“Hari ini kita mendengarkan dari perguruan tinggi, baik swasta, negeri, maupun politeknik di Kota Medan dan Sumatera Utara. Banyak hal terkait kebijakan-kebijakan yang mungkin dirasa belum bisa disesuaikan dengan yang ada di daerah, terutama dari sisi kebijakan anggaran, akreditasi, biaya, dan lain-lain,” ungkap Dede di Medan, Sumut, Kamis (26/1/2023) silam.

Ia menyatakan, program yang baik sering kali tidak didukung oleh faktor anggaran yang besar dan masih banyak terjadi kendala di lapangan. Di satu sisi, ada beberapa perguruan tinggi yang bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan yang baru, tetapi banyak juga kampus-kampus swasta yang belum bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan baru tersebut.
“Ini butuh proses dan butuh keberpihakan anggaran. Kita tentu akan mendorong lebih banyak lagi kebijakan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jangan sampai kebijakannya terlalu tinggi tetapi anggarannya tidak mencukupi,” kata Dede.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) Syamsul Gultom menyampaikan bahwa Unimed saat ini memiliki 29.037 mahasiswa, 1058 dosen dan 464 tenaga kependidikan. UNIMED memiliki 82 Program Studi dengan akreditasi 61 persen akreditasi Unggul/A, 33 persen terakreditasi Baik Sekali/B/Baik dan 6 persen prodi baru yang sedang menunggu proses visitasi BAN-PT. upi,ssb,deb/mh