Pendirian Pabrik Semen
Perlu Dimoratorium

Isu penting di sektor industri semen mengemuka. Moratorium pendirian pabrik baru semen perlu dilakukan, karena sudah kelebihan suplai. Produksi dari BUMN bidang semen sudah mencapai 119 juta ton. Sementara kebutuhan di dalam negeri hanya 60 juta ton. Dengan fakta ini, perlu ada kebijakan moratorium pendirian pabrik semen baru, agar produksi semen nasional bisa terserap maksimal

Demikian diungkap Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin pertemuan dengan Direksi PT. Semen Tonasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2023) silam. “Terjadi over supply hingga 50 persen. Inilah yang akan kita carikan solusi, karena tingkat deman belum pulih secara baik. Malah terjadi penambahan pabrik seperti di Kalimantan. Kesimpulan kita nampaknya harus ada kebijakan moratorium, karena sudah ada over supply yang besar.”

Dikemukakan Sugeng, masih ada investasi asing pada industri semen di Indonesia. Walau orientasi produksinya untuk ekspor, tetap saja kelak ada kebocoran yang masuk ke pasar domestik, sehingga produksi semen kian melimpah dan mengancam industri semen nasional. Di sinilah maratorium pabrik semen perlu dilakukan. “Betul kita perlu investasi asing. Tapi, kalau investasinya itu mematikan industri di dalam negeri yang sudah ada, saya kira perlu dikaji dengan sangat serius,” ucapnya.

Pada bagian lain, politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan, kebutuhan energi bagi industri semen sangat tinggi. Selama ini pabrik semen banyak menggunakan batu bara sebagai bahan baku energinya. Harga batu bara untuk semen masih USD90 per metrik ton. Pihaknya mengaku akan meninjau DPO (domestic price obligation) untuk industri semen ini. Harga energi untuk kebutuhan produksi semen perlu dikaji lagi. “Semen sebagai soko guru industri dalam negeri tidak boleh mendapat kesulitan-kesulitan di tengah kompetisi yang luar biasa. 

Di Sumatera Utara (Sumut), delegasi Komisi VII DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Heryadi menyoal pembangkit listrik. Ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sicanang, Belawan yang diharapkan menjadi pembangkit listrik unggulan di Sumut. Sebab, PLTU yang telah bekerja sama dengan kapal pembangkit listrik Karadeniz Powership Onur Sultan atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) milik Turki ini, telah melakukan transisi energi dari listrik yang bersumber dari batu bara menjadi gas (energi bersih).

 “(Sehingga) ke depan bagaimana agar pelayanan kepada masyarakat lebih memuaskan. Kita lihat transisi PLTU ke gas menjadi pokok pengawasan kami. Dan ini sudah dilaksanakan cukup baik sejauh ini. Kami mendorong PLN dalam hal ini PLTU Belawan lebih meningkatkan transisinya dari batu bara ke energi bersih. Bahkan, ke depan PLN menjadi salah satu pembangkit listrik unggulan di Sumut,” ujar Bambang di PLTU Sicanang, Belawan, Sumut, Senin (13/2/2023) lalu.

 Diketahui, MVPP yang bekerja sama dengan PLTU Belawan ini menyediakan sekitar 240 MW sebagai tambahan daya. Tambahan daya tersebut diperkirakan mampu menyediakan listrik sekitar 2.287 MW pada saat beban puncak tertinggi yaitu 2.075 MW. Dengan adanya kapasitas tersebut, Sumatera bagian Utara dapat memiliki cadangan daya sekitar 212 MW. Pasokan listrik ini disalurkan melalui instalasi listrik PLTU Sicanang Belawan.

Sementara di Kalimnatan Timur (Kaltim) Komisi VII DPR membahas industri minyak dan gas (Migas). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon melihat, dukungan terhadap industri Migas di Indonesia sangat penting. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan yang dimaksud adalah penyusunan revisi Undang-Undang Migas yang ramah investor.

“Kemampuan kita untuk meningkatkan industri Migas ini tinggi. Namun, kita lihat pada saat krisis karena pandemi kemarin, banyak investor yang balik kanan (pergi). Kita harus mengetahui sebetulnya apa masalahnya. Ternyata dari beberapa poin masalah adalah soal ketidakpastian regulasi. Itu yang membuat investor lebih memilih investasi di luar Indonesia,” ungkap Dony di PT Pertamina Hulu Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Jumat (17/2/22) lampau.

 Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menambahkan beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi dalam industri migas di Indonesia adalah regulasi tentang pemilik asing di bidang hulu, peraturan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan birokrasi yang lambat. Ia mengharapkan, DPR RI dan pemerintah dapat melakukan reformasi regulasi yang lebih ramah investor dalam industri Migas di Indonesia.

Sehingga, reformasi regulasi ini dapat menarik investasi baru dan memperkuat sektor industri Migas. Kurangnya minat investor Migas di Indonesia, menurutnya, berdampak pada penurunan produksi Migas nasional, yang akan berdampak pula pada ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak pada pengurangan lapangan kerja di sektor Migas, serta berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

 “Dukungan terhadap industri Migas di Indonesia tidak sebatas retorika, tetapi juga harus diikuti upaya konkret dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan,” tegas politisi Dapil Jabar IX tersebut.

 Berdasarkan data pemaparan SKK Migas Kaltim, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, mulai terjadi peningkatan dalam investasi migas di Indonesia setelah sebelumnya pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat dampak dari pandemi dan krisis global. Pada tahun 2022 investasi migas di Indonesia mencapai 12,3 miliar dolar AS, dan ditargetkan akan naik 26 persen atau 15,5 miliar dolar AS pada tahun 2023. mh, rdn, uf/mh