Mengawasi Dan Melihat Produktivitas BUMN

PT. Inalum diserukan agar memberi kontribusi nyata bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Inalum dinilai belum maksimal berkontribusi bagi masyarakat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Demikian ketika Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengemukakan hal ini dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi VI ke Sumut.

Kontribusi yang dimaksud adalah berperan aktif dalam bidang pendidikan sekaligus membangun sarana dan prasarananya. “Kalau kita lihat di Paritohan ini memang banyak masyarakat Batak yang menginginkan pendidikan yang terbaik. Kita tadi mengusulkan bagaimana Inalum berperan mengirimkan anak-anak di kawasan Danau Toba ini ke perguruan tinggi atau sekolah-sekolah unggulan melalui beasiswa,” tutur Martin Minggu (18/12/22) lalu.
 Legislator dari Dapil Sumut II tersebut juga menyoroti teknologi modifikasi cuaca yang digunakan PT. Inalum untuk meningkatkan debit air Danau Toba. Ia meminta agar penggunaan teknologi tersebut tidak berdampak buruk terhadap tanaman atau kebun masyarakat ketika curah hujan dinaikkan. Ketika curah hujan bertambah, tetapi aliran sungainya tidak baik dan pohon-pohon sudah banyak yang gundul, teknologi modifikasi cuaca ini malah akan menjadi bencana.
 Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus juga menegaskan perlu ada keadilan bagi masyarakat yang terdampak terhadap operasional PT Inalum. Ia menginginkan kontribusi jangka panjang pada bidang pendidikan dengan mendirikan politeknik atau balai pelatihan kerja. “Atau hal-hal yang menyangkut kebutuhan vital, seperti fasilitas kesehatan serta dukungan peningkatan ekonomi. Itu yang perlu dipacu lebih banyak,” ungkap Deddy.
 Direktur Operasi dan Portofolio PT Inalum, Danny Praditya memaparkan, saat ini PT. Inalum memiliki beberapa program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility). Salah satunya menyalurkan dana dengan total Rp71,7 miliar untuk bidang pendidikan dan pelatihan. Selain itu, PT Inalum juga menyalurkan dana Rp17,2 miliar untuk pelestarian alam dengan program penanaman pohon di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, konservasi pantai, dan keanekaragaman hayati.
Sementara di Padang, Sumatera Barat, Komisi VI DPR RI menyambangi PT. Semen Padang di Padang. Ada rencana pengembangan Pabrik Indarung I sebagai cagar budaya. Komisi VI DPR RI pun mendukung rencana pengembangan Pabrik Indarung I sebagai cagar budaya dan destinasi objek wisata. Hal itu lantaran pabrik ini merupakan situs bersejarah sebagai Pabrik Semen Pertama di Asia Tenggara yang patut dijaga.
 Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai, Pabrik Indarung I milik PT Semen Padang ini patut dijadikan sebagai cagar budaya. Hal itu dilihat dari jejak sejarahnya yang telah menghasilkan semen sejak zaman Hindia Belanda, yang penggunaan semennya hingga sampai ke wilayah Eropa saat itu. Pabrik semen ini juga memberikan legacy dalam pembuatan sejumlah bangunan sejarah dan penting yang ada di Indonesia.

 “Pabrik Indarung I ini hasil semennya telah cukup memberikan legacy. Salah satunya adalah pembuatan Tugu Monas juga Hotel Indonesia, Gedung Sate, dan Gedung Ganefo yang sekarang menjadi Gedung DPR, DPD, dan MPR RI,” tutur Aria, seusai memimpin tim Kunjungan Kerja Reses di PT. Semen Padang, Jumat (16/12/2022) lampau.
 Menurutnya, Pabrik Semen Indarung I milik PT Semen Padang ini juga mempunyai peran yang sangat penting terhadap pengembangan pabrik-pabrik semen lainnya di Indonesia. Pasalnya setelah PT Semen Padang masuk, kemudian muncul Semen Gresik di Surabaya, Jawa Timur. Oleh karena itu, Komisi VI DPR juga mengapresiasi PT Semen Padang atas upaya menjadikan Kawasan Indarung I sebagai cagar budaya dan bagian dari menjaga dan melestarikan budaya sejarah untuk generasi penerus di kota Minang.
 “Nah, berkaitan dengan tersebut, Pabrik PT Semen Padang, yakni Indarung I yang sekarang ini menjadi besi tua, mau kita revitalisasi menjadi objek wisata Kota Padang, Sumatera Barat dan juga destinasi wisata Indonesia yang mulai kita daftarkan menjadi destinasi wisata dunia,” jelas politikus Fraksi PDI Perjuangan itu.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, Komisi VI DPR RI menyorot PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Jasindo diminta mengontrol penggunaan obat-obatan. Anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Parta meminta PT Jasindo memperketat kontrol penggunaan obat-obatan. Hal itu dapat dilakukan melalui tenaga yang secara khusus memantau kebutuhan pasien dan mencocokannya dengan permintaan yang diajukan.
 “Saran saya ke Jasindo adalah kalau tidak ada kuratif yang mempertemukan antara jenis resep atau jenis diagnosa dengan petugas Bapak, Jasindo pasti bobol. Jadi, siapa yang mau ngontrol kalau infus itu keluar 18 botol sementara yang dihabiskan 2. Itu tidak akan terkontrol,” ujar Nyoman dalam pertemuan dengan PT Jasindo, Jumat (16/12/2022) silam.
 Legislator dari Dapil Bali ini membandingkan, hal serupa pernah terjadi pada Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang diinisiasi oleh Provinsi Bali. Kontrol yang dilakukan dianggap membuahkan hasil. Sehingga, program tersebut terhindar dari kerugian. Oleh Karena itu, Nyoman sekali lagi menyarankan agar Jasindo menempatkan orang-orang yang memiliki tugas untuk melakukan sinkronisasi antara resep dengan diagnose di rumah sakit.
 “Itu pernah terjadi di JKBM, Bali. Kita membuat kuratif masing-masing. Jadi ada yang membaca resep ini akhirnya JKBM tidak lagi rugi. Kalau Bapak, kan, tidak ada yang melakukan itu. Nggak ada kontrol apakah obat itu memang diperlukan sebanyak itu. Jadi, bapak harus ada kuratif-kuratif yang ditugaskan mengawal resep atau diagnosa yang dilakukan oleh rumah sakit,” lanjut politisi PDI-P itu. uf, gal, uc/mh