Meninjau Infrastruktur
Luwu Utara

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Aras mendorong pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan segera menyelesaikan kebutuhan infrastruktur daerah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Andi Iwan menyampaikan ini saat meninjau infrastruktur di Kabupaten Luwu Utara, Jumat (17/2/2023) lalu. Butuh dukungan anggaran yang lebih besar untuk memprioritaskan infrastruktur pascabanjir bandang. Infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan hunian tetap untuk masyarakat Desa Radda, dan Jembatan Sungai Masamba yang rusak akibat diterjang banjir bandang 2020.

Selain itu, masih ada infrastruktur yang dibutuhkan seperti, Bendung Baliase yang akan mengairi 21.000 hektar persawahan di Kabupaten Luwu Utara, Pelabuhan Munte untuk peningkatan status pelabuhan lokal menjadi pelabuhan pengumpul, dan peningkatan kelas dan sarpras di Bandara I Lagaligo Bua.

 “Kami akan minta agar Pemkab Luwu Utara dan kementerian terkait berkoordinasi untuk penanganan ruas-ruas jalan yang rusak dan hunian tetap yang menjadi prioritas. Selanjutnya akan dilaporkan dalam rapat Komisi V untuk dibahas dan tindaklanjuti dalam rapat bersama mitra kerja Komisi V DPR RI, agar permasalahan tersebut segera diatasi, terutama masalah infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Luwu utara ini,” papar Andi Iwan di Luwu Utara, Jumat (17/2/2023).

 Kunjungan kerja reses ini melihat secara langsung pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya bersumber dari APBN maupun sumber dana lainnya yang diatur oleh undang-undang. Tim meninjau salah satu lokasi yang menjadi tempat hunian tetap bagi masyarakat penyintas banjir bandang. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus memberi bantuan, agar masyarakat kembali beraktivitas dan mendapat tempat yang lebih layak. 

 “Oleh sebab itu, pascabanjir ini, kita mendorong Kementerian PUPR segera menyelesaikan secara maksimal terkait kegiatan penanganan banjir baik di Sungai Masamba dan Radda. Kalau penanganan sebelumnya sifatnya sementara kita harap secepatnya dibenahi, dipermanenkan agar daya tahan konstruksinya benar-benar optimal,” katanya.

 Di Provinsi Maluku, Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat segera membantu perbaikan bangunan yang rusak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Kabupaten Kepulauan Tanimbar digoncang gempa dengan kekuatan 7,2 skala richter pada 10 Januari 2023 lalu. Tercatat, 523 rumah warga rusak akibat gempa tersebut. Gempa juga merusak fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhammad Iqbal meminta Kementerian PUPR segera turun tangan. Ia ingin seluruh bangunan yang rusak karena gempa dapat diperbaiki. “Jadi kita minta sarana dan prasarana, fasilitas umum, seperti Kantor Bupati, puskemas, sekolah yang rusak itu disegerakan untuk dibangun, tak terkecuali juga rumah-rumah yang rusak,” ujarnya usai Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku, Sabtu (18/2/2023) silam.

 Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Daniel E. Indey menjelaskan, kebanyakan bangunan yang terdampak gempa, rusak ringan. Namun, kantor bupati dan satu sekolah rusak berat. Ia berharap pemerintah pusat segera memberi bantuan untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak.

 Ia kemudian menyatakan bahwa perbaikan bangunan rusak di sana terkendala karena cuaca buruk. Namun, ia berharap dengan kunjungan ini akan ada langkah-langkah percepatan untuk penanganan, terutama di masa transisi dan masa pemulihan.

 “Kita rencanakan sampai tanggal 28 ini masa transisinya, di mana kita verifikasi secara tuntas data-data kerusakan tersebut, kemudian kita sampaikan ke BNPB. Dari BNPB akan koordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait untuk penanganan saat pemulihan atau rekonstruksi,” pungkas Daniel dalam kesempatan yang sama.

Harapan Daniel pun didukung oleh Iqbal. Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyampaikan, cuaca buruk jangan terus dijadikan alasan. Ia yakin pemerintah pasti bisa mencari cara agar proses rekonstruksi di Tanimbar bisa segera terlaksana.

 “Tapi, kan, (cuaca buruk) tidak tiap hari. Begitu ada cuaca bagus, kita harapkan ada peninjauan dari balai di sini ke sana, balai provinsi ke Kabupaten Tanimbar, kemudian memberikan laporan ke Kementerian PUPR pusat agar segera direalisasikan bantuan tersebut,” ujarnya. 

Sementara di Papua Selatan, delegasi Komisi V DPR RI mendiskusikan pembangunan berkelanjutan pada DOB Papua Selatan. Diskusi yang melibatkan segenap unsur mitra kerja Komisi V dengan pemerintah daerah setempat, ini memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur. 

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu menekankan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) agar mendesain pembangunan DOB Papua Selatan secara berkelanjutan. “Saya tertarik dengan BPIW yang menyusun program bagaimana pembangunan infrastruktur provinsi ini ke depan. Pembangunan tidak hanya untuk satu tahun atau dua tahun, tapi untuk jangka panjang,” papar Sri saat diwawancarai Parlementaria usai rapat di Kantor Bupati Merauke, Papua Selatan, Jumat (17/2/2022) lampau. upi, ndn, ssb/mh