Komisi IX Fokus Awasi FKTP

Komisi IX DPR RI kali ini memberi perhatian serius pada pelayanan kesehatan di setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di berbagai daerah. Pemetaan masyarakat atas akses kesehatan jadi objek pembahasan dengan para mitra kerja dan Pemda.

DI Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah setempat. “Mereka bisa mengoptimalkan betul agar masyarakat menggunakan program pemerintah dan pergi ke FKTP untuk mengenali dirinya sehat atau sakit,” jelas Melki di Yogyakarta, Kamis (19/1/2023) lampau.
 Melki menekankan, setiap Puskemas harus komprehensif dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat yang dilayani. “Tentu kita harus memastikan bahwa seluruh Puskemas itu bisa mempunyai data dan peta tentang latar belakang masyarakat yang dilayani. Itu akan memperkuat dan memeperjelas layanan kesehatan di lapangan,” terangnya.
 Legislator Dapil NTT II itu melanjutkan, dalam menyukseskan program pemerintah di bidang kesehatan, semua FKTP harus yang disiapkan secara optimal. Kemudian soal pembiayaan dari pemerintah pusat melalui DAK untuk sektor kesehatan maupun anggaran Pemda harus berpadu dan bersinergi.
 Yogyakarta termasuk yang terbaik dalam pelayanan akses kesehatan bagi warganya. Angka UHC (universal health coverage) sudah di atas 97%. Index pembangunan manusia juga sudah bagus. Politisi Partai Golkar itu berharap, semua provinsi bisa menyontoh Yogyakarta. Dikatakan Melki, FKTP menjadi garda terdepan dalam mengakselerasi pelaksanaan agenda transformasi kesehatan nasional. Namun, secara nasional, kualitas layanan di FKTP dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal. 
Sebaliknya di Langkat, Sumatera Utara, layanan kesehatan FKTP-nya dinilai belum memenuhi standar pelayanan. Demikian penilaian yang disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene di hari yang sama, Januari lalu. Felly menambahkan, usai pandemi Covid-19 saat ini Indonesia sedang menyiapkan transformasi pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.
“Sistem kesehatan kita saat ini masih harus diperbaiki. Kini, Indonesia tengah mengupayakan transformasi kesehatan. Salah satu pilar utamanya adalah transformasi layanan primer yang dijalankan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pencapaian indikator kesehatan nasional,” katanya.
 Karenanya, terobosan dan kebijakan yang dapat mengakselerasi pelaksanaan agenda transformasi kesehatan primer di seluruh Indonesia adalah penguatan upaya promotif preventif, termasuk deteksi dini FKTP.
 Plt Bupati Kabupaten Langkat Syah Afandin memaparkan, saat ini Kabupaten Langkat yang terdiri dari 1.084.108 jiwa penduduk, hanya memiliki satu rumah sakit umum daerah yang ada di Kecamatan Tanjung Pura serta enam rumah sakit umum swasta.

 Ia juga menyampaikan, saat ini daerahnya masih memiliki Puskesmas yang belum sesuai standar fasilitas kesehatan, diantaranya Puskesmas Marike, Bukit Lawang, Stabat, Karang Rejo, Secanggang, Pantai Cermin, Stabat Lama, Sei Bamban, dan Pematang Jaya.
 Pihaknya berharapa, dapat dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kota Stabat, sebagai ibu kota Kabupaten Langkat. “Saya memohon kepada Komisi IX DPR RI untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di pusat ibu kota Kabupaten Langkat, yakni di Stabat,” harapnya.

Komisi IX DPR juga berkunjung ke Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh yang memimpin tim ini menyatakan, Puskesmas terdepan dalam melayani masyarakat. di Kantor Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Sidoarjo, Kamis, (19/1/2023) lalu.
 Ninik menjelaskan, Puskesmas mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat, membina peran masyarakat di wilayah kerjanya, dan meningkatkan kemampuan hidup sehat dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
 Namun, nilai Ninik, Puskesmas saat ini terbebani pada persoalan administrasi. “Kalau Puskesmas ini pegawainya hanya sibuk ngurusin administrasi yang numpuk, bagaimana Puskesmas memberikan upaya preventif, promotif, dan kuratifnya. Ia menyerukan, agar
Kementerian Kesehatan mengembalikan tugas dan peran sejatinya puskesmas. “Tolong kembalikan fungsi Puskesmas sebagai fungsi preventif, promotif dan kuratif,” tutup Ninik. aar,ann,qq/mh