Mengupayakan Dana CSR Untuk Pertanian

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendorong agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari seluruh BUMN Pupuk diarahkan untuk para pelaku pertanian, perkebunan, dan, hortikultura. Sehingga, para pelaku tersebut bisa membeli pupuk non subsidi.

Pria yang kerap disapa Kang Dedi ini menyayangkan, selama ini BUMN kurang tepat dalam menyalurkan dana CSR-nya. Menurutnya, dana CSR semestinya diarahkan sesuai konteks dari bidang usaha yang dijalankan BUMN itu.
 Hal itu Dedi sampaikan Selasa (20/12/2022) silam, saat merespon keluhan para petani jeruk saat melakukan tinjauan lapangan pada Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi IV DPR RI di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Para petani jeruk mengeluhkan tidak ada subsidi pupuk untuk budidaya jeruk. 
 Lebih jauh, mantan Bupati Purwakarta itu mengapresiasi masyarakat Bali yang hingga kini masih konsisten menjaga tradisi. Dia menuturkan, biasanya ketika masyarakat tertinggal, lalu loncat ke tren modernisme, maka yang terjadi tradisinya tidak terawat dan modernismenya tidak tercapai.
 “Saya mempelajari Bali. Di sini tradisi tetap dipelihara dan dijaga. Akhirnya apa? Akhirnya rakyat produktif dengan tradisi. Maka lahirlah tradisi berkebun jeruk, tradisi berkebun cabai rawit, pelihara sapi, pelihara ayam. Ketika Bali punya semuanya, maka lahirlah ke pasar. Harga-harganya lebih murah daripada di Jawa Barat, DKI, dan Banten. Itulah uniknya Bali,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Di Palembang, Sumatera Selatan, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menilai, program kampung iklim (proiklim) sangatlah bagus. Namun, belum ada desain bahkan dari awal perjalanannya murni dari inisiasi dan kesadaran masyarakat. Slamet menyampaikan ini usai dialog dengan warga Kampung Pro Iklim Sugiwaras RW 02 Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarame, di Palembang. Jumat (16/12/2022) lalu.
 “Program ini secara prinsip bagus tetapi jangan sampai implementasinya muncul dari kesadaran masyarakat. Kita tidak ingin itu, tetapi by design, perencanaan harus bagus, sehingga betul-betul menjawab perubahan iklim dengan serius dan dibuktikan dengan anggaran yang keluar,” kata Slamet.

Ketika Bali punya semuanya, maka lahirlah ke pasar. Harga-harganya lebih murah daripada di Jawa Barat, DKI, dan Banten. Itulah uniknya Bali.

Dedi Mulyadi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

 Politisi Fraksi PKS ini juga menjelaskan, dalam dialog dengan warga kampung iklim, pihaknya melihat bahwa warga telah menerima sejumlah sertifikat dan penghargaan dari pemerintah yang notabene merupakan program Corporate Social Respobility (CSR) dari Pertamina sebagai bentuk tanggung jawab kepada lingkungan.
 “Kesimpulan yang sudah kita rangkum, temuan temuan lapangan ini kita tindak lanjuti. Itu nomenklatur anggarannya sudah ada, ternyata belum ada peran sama sekali dari KLHK. Bahkan, itu peran dari CSR Pertamina yang secara tanggung jawab strukturalnya lebih kepada tanggung jawab kepada lingkungan,” pungkas Slamet.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana (Sarpras) penunjang bagi nelayan pada program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini, menurutnya, harus disusun dengan melibatkan dan memberikan manfaat bagi aktor utama di bidang kelautan perikanan, yakni nelayan dan petani ikan.

 “Kami mendorong pemerintah pusat, baik secara kebijakan maupun anggaran untuk membantu Kabupaten Pangkep yang memiliki kontribusi besar bagi para nelayan,” ujar Andi kepada Parlementaria usai Kunker reses Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Jumat (16/12/2022) lalu.
 Menurutnya, potensi dan peluang sektor perikanan yang sangat besar tersebut akan menjadi sangat percuma jika tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik tanpa didukung sarana dan prasarana yang memadai serta komitmen para pejabat. Pengelolaan yang baik, tambahnya, juga bukan berarti mengeksploitasi sumber daya ikan semau-maunya tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan.
 Sarana dan prasarana yang baik, sesuai dengan aspirasi para nelayan, adalah dari sisi jembatan, administrasi, serta sektor perikanan lainnya untuk mendukung tingkat ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan. Karena itu, politisi Fraksi PKS ini meminta pemerintah pusat membantu kelengkapan sarana dan prasarananya.
 “Misalnya tadi ada pelabuhan untuk sandaran kapal para nelayan, ada juga aspirasi tentang jembatan. Sehingga, kita bisa memastikan bahwa nelayan merasa terlayani dengan baik, sehingga pembangunan sektor kelautan perikanan kita bisa berkembang,” tegasnya. . eki, afr, gys/mh