Krisis Batu Bara: Masih Terperosok dalam Lubang yang Sama

Seakan tidak belajar dari sejarah, kasus krisis pasokan batu bara kepada PT PLN kembali terjadi. Per 31 Desember 2021 silam, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) resmi mengeluarkan Surat Dirjen Minerba bernomor B-1611/MB.05/DJB.B/2021 yang menyatakan larangan ekspor batu bara hingga 31 Januari 2022. Larangan itu muncul diduga lantaran beberapa perusahaan batu bara tidak mengikuti ketentuan kewajiban pemenuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) sebesar 25 persen dari total produksi.


 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Foto: Oji/nvl

DAMPAK defisit pasokan batu bara itu tidak main-main. Muncul ancaman pemadaman listrik (black out) di Pulau Jawa dan Bali karena aliran listrik PT PLN tidak didukung oleh pasokan energi yang memadai. Tercatat, akan ada 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan total daya sekitar 10.850 Mega Watt (MW) terancam padam jika pasokan batu bara tidak kunjung terpenuhi. 

Namun, nahas, ternyata kebijakan larangan ekspor batu baru tersebut hanya berumur sebelas hari. Atas nama relaksasi kebijakan, pemerintah bertahap melepas belasan kapal ekspor batu bara yang telah terverifikasi.

batu bara yang telah terverifikasi. Penjelasan Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno pun lebih mengejutkan. Bahwa informasi akan terjadinya defisit batu bara sudah disampaikan Dirut PLN yang kala itu masih dijabat oleh Zulkifli Zaini pada Agustus 2021. Menurutnya, cadangan batu bara untuk pasok PT PLN hanya bertahan enam hari saja.

PLN hanya bertahan enam hari saja. “Satu hal yang sangat khawatirkan mengingat PLN sebagai institusi yang membeli semua listrik yang ada di Indonesia yang memiliki pembangkit besar yang ada di Indonesia,” ujar Eddy dalam sebuah diskusi akhir Januari lalu.

Eddy menjelaskan Kementerian ESDM memiliki target batu bara kurang lebih 650 juta produksi batu bara, dengan jumlah batu bara yang menjadi DMO sebesar 135 juta ton. Sehingga, menurut Eddy, kebutuhan pasokan batu bara untuk kebutuhan nasional sudah terpenuhi. “Pertanyaannya kenapa PLN bisa kekurangan di saat DMO terpenuhi? Permasalahannya bukan pada DMO. Memang diakui ada yang nakal, tidak peduli, ngemplang DMO masih ada,” jelas Eddy.

Karena itu, menurutnya, adalah suatu hal yang wajar jika perusahaan batu bara tersebut lebih mementingkan aspek ekspor ketimbang pemenuhan DMO. Sebab, saat dua tahun lalu harga batu bara di pasar internasional jatuh, para produsen emas hitam tersebut berbondong-bondong menjualnya ke PT PLN. Namun, di saat harga internasional meroket hingga US$ 280 per ton pada akhir 2021, eksportir batu bara ini lebih memilih untuk menjualnya ke luar negeri ketimbang menjualnya ke PT PLN dengan harga US$ 70 per ton.

Disparitas harga yang sangat signifikan inilah yang diduga menjadi alasan beberapa perusahaan produsen batu bara untuk mengabaikan aturan DMO tersebut.

REWARD-PUNISHMENT

Dalam catatan Kementerian ESDM, dari 578 perusahaan yang lakukan kegiatan penambangan, hanya 47 perusahaan yang mampu penuhi ketentuan DMO lebih dari 100 persen, sisanya 32 perusahaan mampu penuhi DMO rentang 75-100 persen, dan 25 perusahaan hanya memenuhi DMO rentang 25-75 persen.

Kemudian, terdapat 17 perusahaan yang memenuhi DMO rentang 25- 50 persen, 29 perusahaan yang memenuhi DMO rentang 1-25 persen. Sisanya, 428 perusahaan produsen batu bara 0 persen penuhi ketentuan DMO. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, apabila ada pemilik material batu bara yang tidak bisa memenuhi DMO, maka pemerintah tidak akan mengizinkan kapal-kapal logistik yang memuat batu bara itu berlayar ke luar negeri.

Sedangkan, untuk perusahaan yang memiliki DMO sudah lebih dari 100 persen, maka dapatkan pelonggaran izin agar kapal-kapal logistiknya dapat melakukan ekspor ke luar negeri. Atas dasar reward and punishment itulah, pemerintah mendapatkan stok batu bara tambahan sebanyak 5,1 juta ton.

Meskipun demikian, Eddy Soeparno ingatkan bahwa dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2009, disebutkan tentang aturan kewajiban DMO. Namun, kewajiban DMO tersebut hanyalah untuk empat hal, yaitu sektor pembangkit listrik, sektor industri, sektor usaha kecil, dan sektor rumah tangga (Pasal 4 poin 5). “Tidak ada tertulis ada DMO khusus untuk PLN,” jelas Eddy.

Sehingga, menurut Eddy, sepanjang perusahaan penambang batu bara sudah memenuhi persyaratan minimum DMO tersebut untuk kebutuhan dalam negeri, tanpa harus menjual ke PLN yang memiliki harga pembelian hanya US$70 per ton, perusahaan tersebut sudah dapat disebut bebas dari kewajiban pemenuhan DMO tersebut. Terlebih menjualnya ke anak perusahaan PT PLN, yaitu PLN Batu Bara yang dinilai akan sangat rugi ketimbang ekspor.

Dalam kaitan itulah, maka Anggota Fraksi PAN DPR RI ini mendorong agar PT PLN mampu fokus dalam perbaikan manajemen kelistrikan. PLN tidak perlu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi dari perusahaan PLN Batu Bara selama ini, yaitu pembelian batu bara, mengurusi kapal tongkang, pelabuhan dan sebagainya. Sebab, pasokan batu bara PT PLN selama ini sudah sustainable mendapatkan sumber dari lima sumber.

“Pertama, melalui PLN itu sendiri; Kedua, melalui PLN Batu Bara; Ketiga melalui PJB; Keempat, melalui Indonesia Power; Kelima  sektor swasta,” jelasnya.

Dengan adanya reward and punishment serta perbaikan tata kelola manajemen PT PLN yang lebih baik, diyakini akan mampu mencegah adanya praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh mafia batu bara. Disinyalir para mafia batu bara ini sudah bertahun-tahun melakukan praktik penambangan dan penjualan ilegal batu bara. Sebab, para mafia batu bara ini mengeruk keuntungan sebesar-besarnya sehingga terjadi krisis batu bara kepada PT PLN. •rdn/es

 

 

 

 

 

“PERTANYAANNYA KENAPA PLN BISA KEKURANGAN DI SAAT DMO TERPENUHI? PERMASALAHANNYA BUKAN PADA DMO. MEMANG DIAKUI ADA YANG NAKAL, TIDAK PEDULI, NGEMPLANG DMO MASIH ADA” -Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)