Korupsi Ancam Agenda Pembangunan Berkelanjutan

“Parlemen adalah lembaga penting dalam memastikan pertanggungjawaban pemerintah dan membuat undang-undang yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi”

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto : Arief/nvl

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menghadiri Forum Inter Parliamentary Union (IPU)-UN Annual Parliamentary Hearing. Forum tersebut merupakan pertemuan tahunan anggota parlemen dunia dan PBB. 

Webinar yang diselenggarakan pada bulan Februari ini mengusung tema “Fighting Corruption to Restore Trust in Government and Improve Development Aspects” dengan bekerja sama beberapa lembaga anti korupsi.

Korupsi dinilai menjadi ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan, karena menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Penggalakan anti-korupsi kini telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan global, regional dan nasional.

Fadli mengatakan, ancaman laten itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara, baik eksekutif maupun legislatif. Di tingkat nasional, regional bahkan global. 

Karena itu, Fadli memaparkan kolaborasi antar parlemen memiliki andil besar dalam memberantas korupsi. “Parlemen memegang peran kunci dalam memerangi korupsi. Parlemen adalah lembaga penting dalam memastikan pertanggungjawaban pemerintah dan membuat undang-undang yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi. Anggota parlemen, sebagai figur parlemen, memiliki legitimasi untuk mengamankan, mempertahankan, dan menjaga dana publik sebagaimana diamanatkan oleh konstituen,” ujar Fadli.

Fadli yang juga sebagai Ketua SEAPAC ini meyakini bahwa suara parlemen sangat penting dalam membentuk lanskap nasional dan internasional. Parlemen membantu dan bahkan menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan bangsa yang bebas korupsi. Di arena internasional, anggota parlemen membangun jaringan dan memfasilitasi pertukaran informasi, pembelajaran dan menciptakan dampak untuk pengaturan anti-korupsi global.

Menurutnya, selama ini, pendekatan tradisional yang bertumpu pada pembentukan undang-undang dan penegakan hukum, tak lagi memadai untuk membangun mekanisme efektif dalam pemberantasan korupsi. Karena itu tak heran, meski setiap negara berhasil memproduksi ratusan regulasi setiap tahunnya, namun corruption perception index (CPI) tidak mengalami peningkatan signifikan. 

“Dalam tataran lebih teknis, selain dengan membangun sistem penegakan hukum yang kuat, diperlukan perapihan kerangka bersama dalam menggali elemen-elemen UNCAC, dan menerjemahkannya menjadi legislasi, kebijakan hingga aktivitas pengawasan. Anggota parlemen harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik sosial politik, hingga kerangka hukum dalam menerjemahkan elemen UNCAC menjadi bagian dari intervensi parlemen,” imbuh Anggota Komisi I DPR RI itu 

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : Geraldi/nvl

Lebih lanjut, Fadli juga berkomitmen mendorong adanya kerja sama antar-parlemen dalam pemberantasan korupsi pada satu platform bersama. Dalam konteks ini, SEAPAC membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen, dan organisasi-organisasi internasional untuk dapat saling berkolaborasi.

Terlebih lagi bulan Juni mendatang Majelis Umum PBB akan menggelar Sidang Khusus Majelis Umum PBB melawan korupsi United Nations-General Assembly Special Session Against Corruption (UNGASS) 2021. Hal itu menurut Fadli menjadi momen penting bagi SEAPAC untuk memperkuat kesadaran parlemen Negara-negara Asia Tenggara, tentang agenda global ke depan dalam konteks anti-korupsi dan tata pemerintahan yang baik.

Anggota Parlemen, dapat memberikan perspektif parlementer yang bermanfaat untuk membentuk masa depan agenda anti korupsi global. Sebagai perwakilan rakyat, penerima manfaat utama dari kebijakan publik, para anggota parlemen dapat mengisi celah yang tidak diperkirakan oleh otoritas pemerintah dengan terlibat penuh, dalam proses dan pekerjaan keduanya, pada perumusan dan implementasi UNGASS 2021 mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menilai bahwa memerangi korupsi bukan sekedar menghukum para pelaku, tetapi menitikberatkan kepada langkah preventif.

Dengan mendidik, khususnya melalui pendekatan agama, diharapkan bisa menumbuhkan kembali moral seseorang untuk tidak kembali melakukan hal yang sama. Atau paling tidak, mencegah orang lain untuk tidak mencontoh atau melakukan hal serupa. Dengan kata lain, setidaknya pola tersebut dapat mengurangi angka korupsi di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Politisi dari F-PKS ini menjelaskan, jika mengacu pada laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari International Transparency (Transparansi Internasional) pergerakan memerangi korupsi di Indonesia juga negara – negara di kawasan ASEAN masih tergolong rendah.

Di tahun 2019, hanya tiga Negara Asia Tenggara yang mendapat skor di atas 50, dengan skala 0 hingga 100, di mana 0 sangat korup dan 100 sangat bersih, yakni Brunei (60), Malaysia (53), dan Singapura (85). Dengan kata lain hanya Singapura di peringkat tiga, dan Brunei Darussalam di peringkat 30, sementara Indonesia di bawah kedua negara tetangga. “Ini menjadi lampu kuning bagi kita semua untuk segera bergerak memberantas korupsi,” ungkapnya.

Diketahui, sesi Khusus Sidang Umum PBB Melawan Korupsi (UNGASS) mendatang akan membahas langkah – langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi dan memperkuat kerjasama internasional. Diharapkan, perumusan UNGASS ini menjadi momentum untuk memberikan dorongan politik bagi gerakan antikorupsi global. l  ann/es

memerangi korupsi bukan sekedar menghukum para pelaku, tetapi menitikberatkan kepada langkah preventif.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)