Kontroversi Hukuman Mati

Salah satu isu kontroversial namun menarik adalah hukuman mati yang dituangkan dalam RKUHP. Isu ini selalu jadi perdebatan sengit antara kelompok yang pro dan kontra di Komisi III DPR RI.


Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

SEMPAT disetujui pada periode lalu, kini malah ditentang. Politik hukum di parlemen sedang merumuskan desain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang keindonesiaan.

Perdebatan isu hukuman mati kembali ramai pada periode DPR RI saat ini (2019-2024). Padahal, pada periode lalu (2014-2019), pasal hukuman mati dalam RKUHP sudah ditetapkan. Karena masih menyimpan banyak kontroversi, RKUHP yang sedianya sudah disahkan DPR pada periode lalu, ditunda. Pada periode ini dokumen RKUHP dibuka kembali dan diperdebatkan lagi.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, Mei lalu menjelaskan kepada pers bahwa pasal hukuman mati kini jadi perdebatan baru. Isu ini memang harus dibahas hati-hati dan teliti untuk bisa masuk menjadi pasal dalam KUHP kelak. Dulu, katanya, tidak satu pun fraksi dari 10 fraksi di DPR yang menentang hukuman mati. Kini, ada sembilan fraksi yang posisinya menentang hukuman tersebut.

“Bahwa ada pribadi-pribadi Anggota Komisi III DPR RI yang menentang pidana mati atau tidak setuju, itu tentu harus kita hormati sebagaimana pendirian dari teman-teman masyarakat sipil,” ungkap Arsul saat acara webinar “Indonesia Way” Pembaruan Politik Hukum Mati melalui RKUHP, Mei lalu. Pembahasan RKUHP kini sedang kembali dibahas intensif. Mestinya, pada periode lalu sudah bisa dibawa ke paripurna. Hanya saja beberapa pasal dinilai masih menuai kontroversi, sehingga diendapkan dahulu.

Politisi PPP ini juga ikut larut dalam perdebatan hukuman mati. Pada periode lalu, ia setuju hukuman mati diberlakukan dan masuk dalam pasal KUHP. Walau sudah disepakati masuk KUHP, gelombang yang kontra tak henti-hentinya menolak pasal hukuman mati. Bahkan, delegasi parlemen Uni Eropa sampai mendatangi Komisi III DPR untuk berdialog sekaligus menyerukan Komisi III DPR menghapus pasal hukuman mati tersebut.

Kini, Wakil Ketua MPR RI itu berpandangan, hukuman mati sudah saatnya dihapuskan. “Saya menyampaikan kepada temanteman, hukuman mati sudah saatnya di-dismiss atau diberhentikan,” ujar Arsul. Menurutnya, ketika purpose of law tidak dilakukan, misalnya terdakwa tidak bebas memilih advokat, tidak disediakan penerjemah jika dia orang asing, maka, ia tidak semestinya dijatuhi hukuman mati.

“Itu juga harus dilaksanakan dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu. Kalau  dalam proses hukum itu tidak dipenuhi, mestinya tidak dijatuhi pidana hukuman mati. Konsekuensinya seperti itu,” jelas legislator dapil Jateng X tersebut. Inilah konteks perubahan pandangan yang terjadi soal hukuman mati di Komisi III DPR.

Pidana Pencabulan

Isu yang juga seksi dibahas dalam RKUHP ini adalah perbuatan pencabulan. Dalam KUHP yang kini masih berlaku, pencabulan belum diatur secara jelas. RKUHP kali ini ingin mengaturnya secara rigid, karena pidana pencabulan sering terjadi dan belum ada regulasi yang secara tegas mengaturnya. Pencabulan bisa dilakukan ke lain jenis atau sesama jenis.

“Dalam KUHP saat ini, perbuatan cabul yang dilakukan oleh, terhadap, atau melibatkan sesama jenis tidak jelas pengaturannya. Jadi, politik hukum yang hendak diletakkan, memperjelas perbuatan cabul oleh dan terhadap siapapun atau melibatkan siapa pun (berbeda jenis atau sesama jenis kelamin), merupakan perbuatan pidana,” urai Arsul.

Umumnya, pencabulan dilakukan kepada lain jenis (lakilaki terhadap perempuan). Nah, bagaimana ketika korbannya sesama jenis?  Pidana pencabulan kepada sesama jenis belum diatur secara jelas dan tegas. RKUHP saat ini ingin memperluas pidana pencabulan.

“Saya ingin menyampaikan kesepakatan DPR RI dan pemerintah untuk mengatur pasal pemidanaan cabul yang dilakukan bukan saja oleh orang berbeda jenis kelamin, tetapi juga sesama jenis kelamin atau yang populer disebut sebagai kelompok LGBT,” jelasnya.

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sangat populer seiring pembahasan RKUHP. Bahkan, politik hukum yang sedang berjalan juga memperluas konteks perbuatan cabul ini. Pemerintah dan DPR, sekali lagi, sepakat praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (kohabitasi) atau populer disebut ‘kumpul kebo’ dapat dipidana. Konstruksi pidana ini didesain dengan delik aduan.

“InsyaAllah, Komisi III DPR RI tidak akan mengubah sikap politiknya meskipun ada upaya untuk mempengaruhi proses legislasi lanjutan (carry over) RKUHP nanti. Mohon doa dan dukungannya,” tutup Arsul.

Inilah dua isu seksi pada RKUHP yang sedang dibahas. RKUHP ini harus menampung perkembangan zaman. Beragam modus operandi dan kemajuan hukum pidana di dalam negeri pun diakomodir. RKUHP kelak dirasakan betulbetul bercitarasa Indonesia, bukan kolonial lagi.mh/es

Saya ingin menyampaikan kesepakatan DPR RI dan pemerintah untuk mengatur pasal pemidanaan cabul yang dilakukan bukan saja oleh orang berbeda jenis kelamin, tetapi juga sesama jenis kelamin atau yang populer disebut sebagai kelompok LGBT.”

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)