Komisi XI Tinjau Pertumbuhan Ekonomi dan UMKM di Daerah

Komisi XI DPR RI, pertengahan Juni ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa daerah untuk memastikan upaya-upaya pertumbuhan ekonomi dan sektor UMKM benar-benar berjalan dengan baik.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi saat pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Bea dan Cukai Jawa Timur beserta jajaran di Surabaya. Foto: Arief/nvl

Berbagai kebijakan untuk memulihkan perekonomian, termasuk di dalamnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menjadi concern bersama, khususnya Komisi XI DPR RI. 

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengungkapkan, dukungan kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi di Kepri salah satunya melalui pengembangan KEK. “Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus maupun Batam sebagai Free Trade Zone diharapkan ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau,” papar Dito saat memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja terkait di Batam, Kepri.

 Batam merupakan kawasan FTZ yang disiapkan menjadi pintu utama lalu lintas barang dan pelayaran internasional untuk menjadi pelabuhan bebas. Daerah ini pun bercita-cita menjadi pengelola kawasan tujuan investasi terbaik di Asia Pasifik. 

Dito mengungkapkan pada kunjungan ini, Komisi XI DPR RI ingin mendengarkan penjelasan baik dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Pemerintah Provinsi Kepri, maupun Pemerintah Kota Batam mengenai strategi peningkatan ekonomi di kawasan. 

“Kami berharap dalam pertemuan hari ini dapat disampaikan mengenai progres dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau,” imbuh politisi Partai Golkar itu. 

Di Kepri juga terdapat KEK Galang Batang yang terdapat di Bintan. Pada Kunjungan Kerja Spesifik ini, Komisi XI DPR RI ingin melihat progres dan pengembangan KEK di Kepri tersebut, sehingga dapat menopang pencapaian target-target ekonomi baik di tingkat provinsi maupun nasional. 

Pemerintah Perlu Genjot Daya Saing UMKM

Foto bersama tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan jajaran Pemda Kaltim di Samarinda. Foto: Ria/nvl

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berkomitmen mendorong pemulihan ekonomi dengan menggalakkan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi meminta pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi menggenjot sektor UMKM agar lebih mandiri, berdaya saing dan bisa naik kelas.

 “Pusat Logistik Berikat merupakan gudang multifungsi untuk menimbun barang impor lokal dengan fasilitas perpajakan, multifungsi ini dimaksudkan untuk menekan biaya dan transportasi logistik yang juga diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat logistik di kawasan Asia Pasifik,” ungkap Fathan usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, Bea dan Cukai Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan, Himbara, dan LPEI, di Surabaya, Jatim.

 Politisi PKB itu menjelaskan, berdasarkan informasi terkait pengembangan ekspor Indonesia, ternyata UMKM belum memanfaatkan fasilitas dari PLB yang disediakan oleh pemerintah. Akan tetapi beberapa industri kerajinan seperti di Tulungagung dan Malang sudah memanfaatkan beberapa skema dari fasilitasi kepabeanan.

 “Himbara telah memberikan dukungan penuh kepada pendanaan UMKM. Kita tahu pertumbuhan ekonomi nasional Jatim cukup signifikan, pertumbuhan ekonomi logistik makanan, minuman kerajinan tangan serta industri pengolahan makanan sangat sentral untuk JaTIM. Jadi kita berkesimpulan bahwa kolaborasi dan sinergi diperlukan antara Bea Cukai OJK, BI agar sektor UMKM menjadi UMKM yang kredibel dan mendunia,” dorong legislator dapil Jawa Tengah II itu.

Pemda Harus Bantu Pengembangan UMKM Ekspor

Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia (BI), akses pembiayaan UMKM ke perbankan masih minim. 77 persen pembiayaan UMKM masih berasal dari keuangan sendiri serta sisanya 23 persen dari pihak lain termasuk perbankan. Selain itu, mayoritas UMKM juga masih mengalami keterbatasan sehingga mengalami hambatan untuk mendapatkan akses keuangan atau pembiayaan perbankan. 

 “Mengingat banyaknya kendala UMKM, maka diperlukan inovasi strategi pengembangan UMKM agar UMKM mampu naik kelas sampai ke level digital dan ekspor,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan jajaran Pemda Kaltim yang turut dihadiri oleh stakeholder bidang ekonomi dan keuangan, di Samarinda, Kaltim.  

Dolfie menerangkan, kondisi pasar global saat ini mulai meningkat. Momen ini harus dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi melalui UMKM. Untuk itu, pendampingan agar  UMKM berorientasi ekspor perlu terus digenjot dengan pelibatan Pusat Logistik Berikat (PLB) Kalimantan Timur serta Pemda Kaltim, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.  

“Walaupun berada dalam situasi pandemi Covid-19, kebijakan fiskal, moneter dan sektor jasa keuangan banyak melakukan intervensi. Kami ingin mengetahui sampai sejauh mana kebijakan ini berjalan di lapangan, apakah sudah bisa mengangkat UMKM yang berorientasi ekspor,” jelasnya  

 Melalui sinergi yang mumpuni, Dolfie berharap nantinya dapat memberikan dukungan sepenuhnya kepada UMKM agar mampu melakukan ekspor atas produk unggulannya. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Timur lebih meningkatkan ke depannya. “Untuk itu, sensitivitas pemda juga diperlukan untuk meningkatkan UMKM, kebijakan sudah ada pemerintah daerah harus jemput bola kembangan UMKM yang berorientasi ekspor,” tegas politisi PDI Perjuangan itu. l eko,afr,rnm/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)