Komisi XI Pastikan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pada Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022, Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan ke tiga provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, terutama terkait program-program nasional di daerah terutamanya dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dan Tim Kunker foto bersama usai memimpin pertemuan dengan mitra kerja. Foto: Suci/nvl

BALI sebagai salah satu provinsi yang menjadi jendela dunia, di mana dunia melihat Indonesia dari Bali. Dan diketahui, sektor pariwisata mendominasi penerimaan daerah di Bali, maka pemulihan ekonomi Bali menjadi perhatian Komisi XI DPR RI, agar perekonomian bangkit kembali. Oleh karena itu, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengharapkan mitra kerja Komisi XI DPR RI dapat mendukung  pemulihan ekonomi di Pulau Dewata.

Hal tersebut disampaikan Dito saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Ketua BPK, Deputi Gubernur BI, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Perpajakan, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Dewan Komisioner LPS, Sekretaris Utama BPS, Direktur Bank Mandiri, Direktur BRI, Direktur BTN, Direktur BNI, Dirut  PT. Jamkrindo, Direktur PT. Askrindo, Kepala Kanwil BPKP Provinsi Bali, Kepala Biro Perekonomian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

“Kami mengharapkan dukungan mitra-mitra kerja Komisi XI DPR RI khususnya yang berada di Bali mendukung  pemulihan ekonomi  Provinsi Bali yang akan berdampak kepada keuangan negara di Provinsi Bali,” kata Dito.

Dalam kesempatan tersebut, Dito menyampaikan tema Kunker Komisi XI DPR RI ke Bali kali ini adalah “Perekonomian Daerah Provinsi Bali dan Keuangan Negara di Provinsi Bali serta Kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Bali”. Terkait hal tersebut, menurut politisi Partai Golkar ini, tujuan Kunker Komisi XI DPR RI ke Bali adalah untuk mengetahui dukungan mitra kerja Komisi XI DPR terhadap pemulihan ekonomi Bali.

“Kami ingin mengetahui bagaimana dukungan mitra kerja Komisi XI DPR di Provinsi Bali, antara lain BPK melalui kegiatan pemeriksaan keuangan, Kementerian Keuangan melalui kegiatan peningkatan penerimaan negara maupun peningkatan efektivitas pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, BI  melalui pelaksanaan program-program Strategis, OJK melalui pelaksanaan pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan serta perlindungan konsumen industri jasa keuangan di Provinsi Bali, LPS melalui pelaksanaan penjaminan terhadap simpanan nasabah di Perbankan Bali dan seterusnya,” papar Dito.

Stabilitas Keuangan di Sulsel Masih Terjaga

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat memimpin pertemuan Tim Kunker di Makassar. Foto: Eot/nvl

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai kondisi stabilitas keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan II Tahun 2021 masih terjaga. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat stabil didukung oleh peningkatan giro dan deposito.

“Dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) resiko kredit konsisten masih terjaga dengan rasio Non Perfoming Loan (NPL) di bawah batas 5 persen,” ucap Amir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Amir menambahkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel pada 2021 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, dengan adanya peningkatan mobilitas masyarakat pasca implementasi kebijakan pembatasan aktivitas.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap dalam pertemuan hari ini dapat disampaikan kondisi capaian dan perkembangan perekonomian daerah di Sulsel tahun 2020 dan proyeksi di tahun 2021.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Merata

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa saat pertemuan dengan mitra kerja di Sumatera Utara. Foto: Singgih/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai upaya pemberdayaan UMKM dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada masa pandemi sudah berjalan dengan baik. Namun ada hal-hal yang bisa dikritisi dan bahkan masih bisa didorong untuk bisa meningkat lagi.

“Tidak ada alasan menurun lagi pertumbuhan ekonomi di masa-masa mendatang, karena kondisi pemulihan ekonomi di masa Covid-19 sudah semakin baik, dengan semakin masifnya program vaksinasi,” ungkap Agun saat memimpin kunjungan Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Rabu (27/10/2021).

Lebih lanjut, Agun menyampaikan, data angka-angka, data pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang disajikan salam pertemuan dengan para mitra kerja di Sumatera Utara sesungguhnya belum menampakkan keadilan, logikan pemerataan.

“Yang kami maksudkan bukan tidak percaya data, tapi mungkin benar adanya. Misalnya data tentang KUR, data tentang UMKM. Sebetulnya data-data itu masih jauh secara kuantitatif jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan, itu maksud kami,” ungkapnya. 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menuturkan, pertumbuhan tidak perlu relatif tinggi, yang terbaik adalah pertumbuhan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. “Mungkin pertumbuhan cukup, 4 atau 5 persen tapi merata seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang ada harus semakin dipacu untuk kepentingan rakyat di daerah,” ujarnya.

Sebagaimana data BPS Sumatera Utara menunjukkan bahwa Ekonomi Sumatera Utara triwulan II-2021 tumbuh sebesar 4,95 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan sebesar 7,87 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 18,89 persen. l skr,sc,opi/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)