Komisi XI Mantapkan Pengawasan Sektor Keuangan Nasional

Dengan ruang lingkup sektor keuangan, perencanaan pembangunan sosial, serta perbankan, Komisi XI DPR RI memantapkan fungsinya dalam legislasi, penganggaran serta pengawasan terhadap mitra kerjanya yaitu pemerintah. Seiring bertambahnya usia DPR RI memasuki 76 tahun, Komisi XI DPR RI juga terus mendorong peningkatan kinerjanya di masa depan.

Wakil Ketua Komisi DPR RI XI Amir Uskara. Foto: Arief/Man
Amir menegaskan Komisi XI DPR RI tetap memperkuat kinerjanya lewat optimalisasi tugas-tugasnya di berbagai sektor keuangan serta perbankan. 

WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menyebutkan komitmen Komisi XI DPR RI untuk terus memaksimalkan dan mempertahankan kinerja yang sudah berjalan dengan baik. “Kami mengawasi dan bekerjasama dengan mitra-mitra, seperti dari sisi moneter oleh Bank Indonesia (BI) dan dari sisi fiskal dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya kepada Parlementaria, baru-baru ini.

Perlu diketahui, selain Kementerian Keuangan dan BI, Komisi XI juga memiliki mitra mulai dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / (BAPPENAS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretariat Jenderal BPK, Lembaga Perbankan, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian dari sisi menunjang kegiatan pemerintah yang lainnya, Amir bilang, Komisi XI DPR RI juga menyokong lewat pendalaman rapat kerja, rapat dengar pendapat hingga rapat dengar pendapat umum. “Hal itu kami lakukan sebagai bagian dari peningkatan kinerja DPR RI yang telah memasuki usia ke-76 tahun,” ungkap legislator dapil Sulawesi Selatan I itu.

Seiring bertambah usia lembaga legislatif ini pula, Amir menegaskan Komisi XI DPR RI tetap memperkuat kinerjanya lewat optimalisasi tugas-tugasnya di berbagai sektor keuangan serta perbankan. Komisi XI DPR RI juga terus memberikan masukan kepada para mitra kerjanya berbagai hal seperti rencana kerja tahunan, realisasi anggaran, serta penyajian dan kualitas laporan tahunan.

Amir menekankan peran Komisi XI DPR RI dengan pelaksanaan tugas itu, harapannya dapat berkontribusi dalam membantu pemerintah untuk terus memperbaiki kinerjanya. Ia juga turut menegaskan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas serta wewenang Komisi XI DPR RI sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah lama eksis, maka pihaknya berkomitmen menjaga kinerja dan kepercayaan publik dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan oleh DPR RI.

Lebih lanjut Amir mengatakan, keberadaan Komisi XI DPR RI akan terus berkontribusi positif dalam pengawasan realisasi penggunaan keuangan negara oleh para mitra kerjanya. Tak lupa Komisi XI DPR RI mendalami berbagai isu terkait keuangan dengan harapan mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara oleh para mitra kerja yang ada.

Saat ini, Komisi XI DPR RI tengah memiliki beberapa agenda legislasi seperti pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). “Kami telah mengundang pakar, untuk lebih lanjut akan dibincangkan dengan pemerintah,” terang Amir. RUU KUP menjadi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sistem perpajakan nasional.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Arief/nvl
pemerintah harus mampu menggenjot penerimaan perpajakan dan PNBP untuk dapat mendanai APBN.

Dalam kesempatan yang berbeda, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyuarakan pentingnya pemerintah untuk menyegerakan reformasi perpajakan. Hergun, sapaan akrabnya mengatakan, pemerintah harus mampu menggenjot penerimaan perpajakan dan Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk dapat mendanai APBN. “Maka reformasi perpajakan pertama-tama harus menyasar pondasi strukturalnya,” sebut Hergun.

Namun politisi Partai Gerindra itu mengingatkan, hendaknya upaya meningkatkan penerimaan pajak harus memperhatikan kepentingan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tidak kuat. Hergun memastikan, Komisi XI DPR RI siap membahasnya dengan pemerintah mencari solusi perbaikan penerimaan pajak tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat kecil. ah/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)