Komisi XI Dukung Pemulihan Ekonomi di Tiga Provinsi

Komisi XI DPR RI pada Masa Persidangan IV tahun sidang 2021 pada bulan April lalu, melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemulihan ekonomi di tiga provinsi, yakni Provinsi Bali, Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sumatera Utara (Sumut). 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan saat memimpin pertemuan dengan Ketua Dewan Komisioner OJK beserta jajaran di Nusa Dua, Bali. Foto: Azka/nvl

Di provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan mendukung pemerintah agar mencari solusi dan dukungan pendanaan baik dari skema kredit pariwisata maupun program-program untuk pariwisata dari seluruh kementerian dan lembaga untuk menumbuhkan perekonomian di Provinsi Bali. 

“Karena Bali merupakan daerah pariwisata nomor satu di Indonesia, maka impact luar biasa dari segi tourism, makanan, transportasi, dan jumlah tenaga kerja yang diserap sangat berdampak di masa pandemi Covid-19. Dengan pariwisata kita tingkatkan maka otomatis recovery nasional akan tercapai,” ungkap politisi PKB itu. 

Dalam kunjungan kali ini, Komisi XI DPR RI ingin melihat potret keseluruhan ekonomi Bali, khususnya dalam hal recovery sektor pariwisata dan juga terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk langkah-langkah ke depan yang akan diambil pemerintah. 

“Sehingga kita tahu bahwa dunia pariwisata ikut memberikan kontribusi pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Setelah pertemuan tadi, kita optimis di tahun 2021 dengan target (pertumbuhan ekonomi) pemerintah (sebesar) 4,5 sampai 5,5 persen Bali bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk pertumbuhan ekonomi nasional,” yakin legislator dapil Jawa Tengah II itu.

Fathan menambahkan, dari laporan yang ia dapatkan, literasi keuangan sudah cukup membaik. Namun peran kredit, sektor konsumsi, dan sektor rumah tangga perlu digenjot. “Koordinasi kemudian stakeholder semua terus mendapat satu penekanan, sehingga sinkronisasi program menjadi suatu keharusan. Untuk di kuartal pertama masih belum menggembirakan. tapi kita upayakan terus agar bulan Juni atau Juli bisa recovery, sehingga kuartal kedua bisa membaik,” optimis Fathan.

Kinerja Ekonomi Sulsel Tunjukkan Tren Positif

Tim Kunker Komisi XI DPR RI foto bersama usai pertemuan dengan jajaran Pemprov Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: Tiara/nvl

Di provinsi Sulsel, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengungkapkan kinerja ekonomi pada triwulan IV tahun 2020 melanjutkan tren yang semakin positif. Kinerja ekonomi terkontraksi -0,62 persen (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -1,10 persen (yoy) dan masih lebih baik dibandingkan dengan kinerja nasional. Dengan realisasi tersebut pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan untuk keseluruhan tahun 2020 terkontraksi -0,70 persen (yoy).  

“Perbaikan kinerja ekonomi pada triwulan IV terutama ditopang oleh investasi yang tumbuh kuat dan ekspor luar negeri yang membaik meski terbatas. Serta pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19 menjelang libur akhir tahun, menahan perbaikan kinerja ekonomi Sulawesi Selatan untuk dapat tumbuh positif,” jelas politisi PPP itu.  

Pada triwulan IV 2020 lanjut Amir, tingkat inflasi Sulawesi Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi menurutnya disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan penyumbang inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga rokok kretek filter setelah penerapan harga jual eceran rokok. 

“Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan dan penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja negara. Sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, social safety net, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak,” tutur legislator dapil Sulsel I tersebut. 

Meski demikian Amir menuturkan sejumlah upaya dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan untuk menjaga stabilitas harga guna mendukung pemulihan ekonomi. “Tekanan inflasi triwulan II 2021 diperkirakan meningkat namun tetap terjaga dalam rentang 3,0 persen ±1,0 persen (yoy). TPID dalam menjaga stabilitas harga untuk keseluruhan tahun 2021 akan diperkuat guna mendukung sinergi pemulihan ekonomi,” imbuhnya.

Daya Beli Masyarakat Belum Mampu Gerakkan Sektor Produktif di Sumut

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie. Foto: Mentari/nvl

Di provinsi Sumut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie mengatakan monitoring terhadap sektor-sektor produktif seperti kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan terhadap perekonomian Sumut saat ini masih belum bergerak seperti sektor pertanian dan perdagangan yang tingkat konsumsinya mencapai 70 persen dari pertumbuhan ekonomi di Sumut. 

Dolfie menjelaskan, terlihat dari laporan yang disampaikan mitra kerja, perekonomian di Sumut sudah mulai ada pembalikan. Artinya tadinya jatuh dalam -5 persen sekarang sudah mulai naik menjadi -1 persen. “Walaupun masih kontraksi, memang perlu ada sinergi kebijakan untuk mempercepat mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. 

Ia mendorong, perlu adanya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga antara otoritas moneter, otoritas sektor jasa keuangan untuk mendorong sektor-sektor  produktif kembali bergairah. 

Selain itu Dolfie juga mengungkapkan untuk membangun sektor produktif baru, perlu effort yang luar biasa agar bisa menjadi existing. Ada 4 sektor produktif yang perlu didorong, yaitu pertanian, perdagangan, konstruksi dan infrastruktur. “Itu yang paling utama menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Kalau kita membangun sektor baru tentu effort-nya akan lebih besar,” tutup Dolfie. l  

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)