Komisi X Suarakan Aspirasi Bidang Pendidikan, Wisata dan Olahraga

Awal tahun 2021, desakan untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah mulai disuarakan. Para siswa merasa belajar di rumah kurang menyenangkan. Mereka lebih suka bersekolah, bertemu guru dan teman-taman. 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyerahkan laporan Panja Peta Jalan Pendidikan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim. Foto: Azka/nvl

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendukung kegiatan sekolah kembali dibuka dan juga pertunjukan seni budaya. Dukungan pembukaan ini seiring program vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan dan terus menurunnya kasus aktif dalam beberapa pekan terakhir.

“Kami mendukung kembali dibukanya sekolah dan bergeraknya industri kreatif di Tanah Air seiring tingginya antusiame vaksinasi Covid-19. Seni pertunjukan saya rasa layak dipertimbangkan untuk kembali dibuka secara bertahap, baik itu konser musik, pertunjukan teater, maupun kesenian tradisional,” seru Huda Maret lalu

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan hasil survei Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bahwa 62,5 persen siswa tidak menganggap belajar di rumah itu menyenangkan. 

“Banyak sekali siswa yang meminta sekolah untuk dibuka kembali. Ini cukup mengejutkan, karena ternyata siswa tidak menikmati belajar di rumah dan justru tidak sabar ingin masuk kembali ke sekolah,” kata Hetifah. 

PJP Untuk Revolusi Industri 4.0

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Azka/nvl

Peta Jalan Pendidilan (PJP) yang ingin mencetak SDM unggul harus mampu menyesuaikan dengan tren revolusi industri 4.0. Semua itu hanya bisa dicapai lewat pendidikan. Pendidikan vokasi jadi sasaran dalam konteks ini. Diharapkan paradigma vokasi yang baru bisa bertransformasi secara keilmuan.

Hetifah mengingatkan hal ini Februari 2021 lalu. PJP 2020-2035 memang telah mengubah paradigma pendidikan nasional. Perubahan paradigma yang diharapkan adalah transformasi keilmuan terutama di sektor pendidikan vokasi yang berselaras dan bersinergi dengan tantangan Revolusi Industri 4.0.

Honorer 10 Tahun Jadi PPPK

Para guru honorer yang sudah mengabdi 10 tahun, idealnya bisa langsung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bahkan, bila masih memungkinkan bisa dilanjutkan diangkat menjadi guru PNS.

Para guru yang sudah diangkat menjadi PPPK harus diberikan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya sesuai kompetensi sebelum menjadi PNS. Begitu pula para tenaga kependidikan yang sudah mengabdi lama, bisa diprioritaskan menjadi PNS atau setidaknya PPPK. “Hal ini sebagai penghargaan atas pengabdian mereka selama bertahun-tahun,” imbuh Hetifah, Mei lalu.

Afirmasi Guru Honorer

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan rekrutmen guru honorer di Tanah Air. Padahal, persoalan pelik guru honorer telah berlangsung lama. Namun, belum ada kebijakan afirmasi terhadap kesejahteraan maupun status guru honorer. Ini disampaikan Huda Juni lalu.

“Kebijakan menyangkut guru belum sesuai harapan dan cita-cita Komisi X. Sebab belum ada kebijakan komprehensif yang dikeluarkan pemerintah untuk menuntaskan persoalan guru yang ada di seluruh Indonesia, baik guru honorer di sekolah swasta maupun negeri,” kata Anggota F-PKB DPR itu.

Guru PPPK Belum Terima SK

Guru honorer di daerah yang sudah lulus menjadi PPPK mencapai 34.317 guru. Hanya saja hingga Juni 2021 belum mendapat Surat Keputusan (SK) dan penggajian sesuai standar PPPK. Ini diungkap Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. Persoalan ini sempat jadi sorotan.

“Masing-masing pejabat di kementerian dan lembaga harus memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penyelesaian formulasi percepatan terhadap 34.317 sisa guru PPPK untuk mendapatkan SK dan penggajian,” kata Fikri. 

Salah satu persoalan teknis di daerah adalah pejabat pembina kepegawaian (PPK) ada yang meninggal dan belum ada gantinya. Akibatnya 111 SK PPPK daerah tertahan dan belum terima gaji. Kemendagri, harap Fikri, harus berranggung jawab atas situasi tersebut.

Nasib Guru Honorer Swasta

Para guru honorer di sekolah-sekolah swasta harus mendapat perhatian sama dengan para honorer di sekolah negeri. Anggota Komisi X DPR Putra Nababan menyampaikan ini Maret 2021 lalu. Kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri selalu ditutup dengan para honorer swasta.

Para guru swasta pun menuntut segera diangkat menjadi guru PPPK yang tahun 2021 ini sudah dialokasikan sebanyak 1 juta guru PPPK di seluruh Indonesia. “Kekurangan guru di daerah termasuk DKI Jakarta sangat dibantu guru-guru swasta. Mereka minta diperhatikan,” ungkap Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Naturalisasi Atlet

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto: Azka/Nvl

Atlet asing yang dinaturalisasi hendaknya tidak mengesampingkan perhatian pada atlet-atlet lokal. Atlet naturalisasi tidak perlu mendapat hak istimewa. Semuanya harus diperlakukan sama. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, Juli 2021. Para atlet lokal juga banyak yang berprestasi tinggi dan membutuhkan perhatian pemerintah.

Saat itu ada tiga atlet basket yang dinaturalisasi atas nama Dame Diagne, Marques Terrell Bolden, dan Serigne Modou Kane. Di satu sisi Hetifah bisa memahami tujuan naturalisasi ini, yaitu meningkatkan prestasi Indonesia pada turnamen internasional Viva Asia Cup 2021 dan Viva World Cup 2023. Tapi di sisi lain, para atlet lokal banyak yang terdampak Covid-19. Kata Hetifah, jangan sampai naturalisasi atlet baru ini mengecilkan perasaan para atlet lokal.

Apresiasi Tradisi Emas Cabor Bulutangkis

Bangga dan terharu menyaksikan pasangan ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu meraih emas olimpiade pada final bulutangkis di Tokyo, Jepang. Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengapresiasi capaian gemilang itu. Agustus lalu, ia mengatakan, ini perjuangan berat mewujudkan tradisi emas dari cabang olahraga bulutangkis.

“Dari era Susi Susanti, Indonesia sudah langganan memenangkan berbagai kejuaraan bulutangkis. Tentu saja atlet berprestasi tidak dicetak secara kilat, melainkan perjuangan bertahun-tahun dengan dukungan berbagai pihak. Saya acungkan jempol untuk sinergi PBSI, KONI, Kemenpora, serta CSR berbagai swasta yang mendukung prestasi atlet kita,” ungkapnya.

Tren Desa Wisata

Desa wisata dan perkampungan tematik jadi tren pengembangan wisata. Kemeterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) diimbau menggali strategi wisata alternatif tersebut di tengah pandemi Covid-19. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng menyampaikan hal ini awal September lalu.

“Tren kecenderungan wisatawan saat ini mengalami perubahan dari wisata massa ke arah wisata alternatif. Perubahan ini mengarah pada jenis kegiatan wisata yang berorientasi pada wisata alam atau budaya lokal dengan tujuan meningkatkan wawasan dan petualangan,” ujar Agustina.

RUU SKN Dibahas

Rancangan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) mulai dibahas Komisi X DPR, September 2021. Isu-isu krusial diinventarisir dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM). Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menjelaskan, ada 861 DIM dalam RUU SKN ini. Di antara isu tersebut adalah soal kelembagaan KONI dan KOI, serta pembentukan lembaga arbitrase olahraga.

“Dari rincian DIM tersebut, ada beberapa isu krusial yang kita sandingkan dengan DPR. Soal KONI dan KOI, dalam pandangan DPR, ketua KONI tidak rangkap jabatan dengan jabatan struktural dan jabatan publik, namun tidak ada sanksi. KOI dipimpin oleh ketua selaku ex officio menteri,” jelas Dede.

RUU PP Dibahas

September 2021, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi (RUU PP) Komisi X DPR RI masih terus bekerja melakukan pendalaman atas semua isu menyangkut RUU tersebut. Kali ini, Panja mengundang para pakar hukum untuk menyerap berbagai masukan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan, Panja sedang membahas urgensi pengaturan praktik psikologi ini dalam bentuk UU dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan lain. RUU PP masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 Nomor 20 melalui Rapat Paripurna 23 Maret 2021 lalu. Komisi X DPR melalui surat Pimpinan DPR RI, 19 Januari 2021, mendapat penugasan untuk membahas RUU ini.

LADI Jadi Sorotan

Tim Thomas Cup Indonesia jadi juara. Tapi ada yang janggal ketika prosesi penyerahan piala dan medali. Bendera Merah Putih tak berkibar dan lagu Indonesia Raya tak terdengar. Ternyata itu adalah sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA) bagi Indonesia, lantaran tak kunjung memberi sampel tes doping para atlet Indonesia di ajang PON Papua kemarin.

Adalah Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) yang bertanggung jawab soal ini. LADI telah lalai mengurus hasil sampel dan tidak komunikatif dengan WADA. Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng, September lalu, menilai sanksi yang diberikan kepada Indonesia merupakan salah satu wujud ketidakmaksimalan dukungan bagi para olahragawan yang berjuang mengibarkan merah putih di forum internasional. l mh/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)