Komisi X Berupaya Selesaikan RUU Monumental

Komisi X DPR RI terus bekerja menyelesaikan program legislasinya di masa pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan akan berakhir. Beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis segera dibahas. Dan yang sedang ditunggu publik adalah RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Inilah RUU yang dipandang monumental.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto : Jaka/nvl

DPR RI sudah memasuki usia 76 tahun, sama tuanya dengan usia Republik ini. Kerja nyata sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan sudah ditunjukkan DPR RI. Untuk Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan dan pariwisata, pengawasan atas semua kebijakan para mitra kerja termasuk anggarannya dilakukan lewat rapat-rapat virtual dan fisik dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Banyak RUU yang sedang dalam pembahasan Komisi X DPR RI. Diantaranya RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), RUU Praktik Psikologi, dan yang paling strategis adalah RUU Sisdiknas. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih kepada Parlementaria medio Agustus 2021 lalu menjelaskan, untuk RUU SKN, Komisi X sedang menunggu Surat Presiden (Surpres). RUU revisi atas UU lama tersebut sudah melewati pembahasan tingkat I berupa harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

“Komisi X sedang menunggu Surpres tentang revisi UU SKN yang sudah selesai pembahasan tingkat I harmonisasi di Baleg. Sekarang kita sedang membahas RUU Praktik Psikologi dan menerima daftar inventaris masalah dari pemerintah. Selanjutnya RUU ini akan segera dibahas bersama pemerintah,” ungkap politisi PKS tersebut.

Yang monumental dari Komisi ini adalah dimulainya pembahasan RUU Sisdiknas. Ini sangat strategis dan penting, karena menyangkut dasar pengaturan pendidikan anak bangsa. RUU ini merupakan revisi atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Isu krusial dibalik RUU tersebut adalah soal dihapusnya ujian negara (UN). Gantinya adalah asesmen nasional. Ini penting dibahas karena menyangkut parameter keberhasilan pendidikan di Tanah Air.

Isu lainnya yang juga strategis untuk dibahas adalah sekolah penggerak, konsep merdeka belajar, kampus merdeka, organisasi penggerak, sekolah penggerak, dan profil pelajar Pancasila. Semua isu ini sebenarnya sudah disinggung dalam Peta Jalan Pendidikan (PJP) yang sudah direkomendasikan Komisi X kepada Kemendikbud. Namun, pemerintah belum menyampaikan draf revisi RUU Sisdiknas yang diinisiasinya sendiri.

Sementara itu, bicara soal politik anggaran selama pandemi, semua sektor mengalami kesulitan, lantaran ada realokasi berupa pemotongan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19. Karena ada pengurangan anggaran tentu banyak program tertunda seperti tertuang dalam rencana strategis (renstra) kementerian dan lembaga.

“Barangkali yang membuat masyarakat gelisah adalah menyangkut hak dasar warga negara berupa pendidikan, karena sudah dua tahun pandemi. Padahal, skema pemerintah hanya satu, yakni pembelajaran jarak jauh (PJJ). Surat Kesepakatan Bersama (SKB) empat menteri untuk membuka kembali PTM pun gagal, karena angka paparan Covid-19 naik tajam. Fikri mengawatirkan ada jeda generasi ke depan akibat pandemi yang mengganggu sektor pendidikan.

“Harus ada pelengkap untuk menutupi kekurangefektifan proses belajar mengajar dengan PJJ atau belajar dari rumah ini, agar tidak seperti dikhawatirkan orang, ada jeda generasi karena pendidikan yang kurang efektif,” ungkap Fikri. Namun, di sisi lain ia berharap semua bersinergi membangun kesadaran bersama sebagai bangsa untuk melawan pandemi, agar sektor pendidikan kembali berjalan normal, begitu pula sektor lainnya.

“Kita tidak boleh lemah karena pandemi. Kita harus merasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jangan antara kita bergerak sendiri-sendiri tanpa sinergi yang bagus. Apalagi, terfragmentasi karena isu parsial. Sebagai warga bangsa kita harus bersatu melewati kesulitan ini,” tutur Fikri, bijak.

Gelar Rapat Virtual

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto : Jaka/nvl

Sudah dua tahun terakhir ini, DPR merayakan ulang tahunnya dalam kondisi virus corona mewabah. Kondisi ini memaksa Parlemen mengubah regulasi rapat dari yang menuntut kehadiran fisik menjadi virtual. Rapat-rapat pun hanya boleh dihadiri fisik 30 persen anggota, selebihnya via virtual. Waktu rapat pun dibatasi tidak lebih dari dua jam. Begitu pula yang berlaku di Komisi X DPR RI.

“Selama pandemi, kegiatan  di DPR secara fisik hanya dihadiri 30 persen anggota saja. Tapi, tidak pernah berhenti dari kegiatan karena dilakukan dengan dua cara daring/online  (70 persen anggota) dan luring/offline (30 persen perwakilan tiap fraksi). Rapat-rapat, baik dengan menteri, eselon I, ataupun dengan masyarakat   umum tetap berjalan. Selama pandemi kita menetapkan anggaran semua mitra dua tahun anggaran bejalan. Bahkan, juga revisi-revisi karena refocusing untuk mendukung penanggulangan pandemi,” papar Fikri.

Selama pandemi Covid-19, banyak anggota dewan terpapar virus corona. Para staf anggota dan pegawai di lingkungan DPR juga demikian. Tak sedikit pula yang wafat karena terinfeksi virus ini. Legislator asal Tegal, Jawa Tengah ini, juga mengaku pernah terpapar Covid-19. Ini bagian dari risiko bekerja di tengah pandemi.

Akhirnya, walau pandemi ini belum jelas kapan akan berakhir, namun para anak bangsa diimbau Fikri, tak kehilangan terobosan, kreatifitas, dan inovasi. “Membangun kemandirian bangsa dengan potensi yang ada juga sangat dibutuhkan. Jangan lagi tergantung pada bangsa lain. Kita bisa bangkit dan membangun bersama untuk maju. Bersama kita bisa. Selamat HUT DPR RI ke-76,” ucap Fikri. mh/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)