Komisi VIII Terus Berkomitmen Hadirkan Layanan Maksimal

Peringatan HUT ke-76 DPR RI menjadi momentum Komisi VIII DPR RI terus berkomitmen menghadirkan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan terus bekerja keras melakukan pengawasan kepada pemerintah, khususnya di masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya masyarakat terdampak dari sisi kesehatan maupun  perekonomian.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Tim/nvl

“Bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan pandemi yang belum usai. Perlu saya ingatkan bahwa kesahatan masyarakat itu merupakan hal utama dalam arti pemerintah harus bisa memastikan kesehatan setiap warga,” papar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily ketika ditemui Parlementaria, baru-baru ini.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk memutus laju penularan Covid-19 sudah baik. Ace mengatakan ke depannya Bangsa Indonesia perlu lebih kompak dan bekerja keras dalam meningkatkan vaksinasi sehingga dapat menurunkan tren penyebaran pandemi sebagai krisis kesehatan.

“Kebijakan PPKM ini sudah bagus, pertanda bahwa pemerintah memperhatikan kesehatan masyarakat, namun program vaksinasi harus digencarkan agar memutus tren penularan virus Covid-19 sehingga dapat diharapkan Bangsa Indonesia dapat terbebas dan kembali normal seperti sebelumnya,” imbuh Ace.

Legislator dapil Jawa Barat II itu menyampaikan, seluruh pihak harus bekerja sama dalam memutus penularan Covid-19 dan memajukan ekonomi nasional. “Kita lihat dari kebijakan PPKM ini jika masih tinggi harus tetap dilanjutkan tetapi jika sudah rendah sebaiknya dilonggarkan karena ekonomi juga penting jangan sampai rakyat sengsara,” tutup Ace.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai kinerja Kementerian Sosial dalam memberikan pelayanan berupa bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sudah maksimal. Ia mengatakan kebijakan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) sudah memberikan dampak yang cukup signifikan kepada masyarakat.

“Pada saat pandemi ini banyak sekali masyarakat yang terdampak, apalagi ditambah dengan adanya kebijakan PPKM, tetapi Kemensos langsung menanggapi permasalahan tersebut dengan meluncurkan program-program bantuan yang bermanfaat kepada masyarakat,” kata Diah.

Ia mengapresiasi langkah cepat Kemensos dalam merespon cepat permasalahan anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat Covid-19.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta agar anak yang menjadi korban mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena jumlah yang terdampak sebanyak 11.045 anak. “Saya dapat pesan langsung Bu Menteri untuk menanyakan langsung bagaimana nasib anak-anak yatim piatu yang terdampak (pandemi Covid-19) itu. Kita tahu Kemensos sudah bergerak cepat, tetapi kita ingin agar pemerintah menjamin masa depannya (anak-anak yatim piatu),” imbuh Diah.

Seperti yang diketahui, selain melakukan pendataan, Kemensos juga memberikan dukungan melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Program itu mencakup pemenuhan kebutuhan obat-obatan, vitamin, tes swab/PCR, vaksinasi, konseling anak serta keluarganya, dan kebutuhan dasar anak lainnya. Selanjutnya, Kemensos juga mereunifikasi anak dengan keluarga besarnya, serta memfasilitasi pengasuhan alternatif melalui pengasuhan oleh orangtua asuh/wali/pengangkatan anak dan pengasuhan melalui panti.

Beri Perhatian Madrasah Swasta

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Foto: Jaka/nvl
“Saya dapat pesan langsung Bu Menteri untuk menanyakan langsung bagaimana nasib anak-anak yatim piatu yang terdampak (pandemi Covid-19) itu. Kita tahu Kemensos sudah bergerak cepat, tetapi kita ingin agar pemerintah menjamin masa depannya (anak-anak yatim piatu),”

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti meminta Kementerian Agama memperhatikan pondok pesantren, madrasah dan perguruan tinggi keagamaan swasta di Indonesia. Ia menilai saat ini yang menjadi fokus Kemenag hanya sekolah keagamaan negeri, padahal menurutnya penyumbang lulusan sekolah keagamaan terbesar ada di sektor swasta.

“Fokus utama dari rencana kerja Kemenag hanya memperhatikan sekolah keagamaan negeri saja, tetapi dari swastanya tidak. Padahal lulusan terbesar dihasilkan dari pendidikan keagamaan di sektor swasta. Saya minta agar kebijakan seperti ini dubah, agar tidak terjadi ketimpangan,” kata Endang.

Jika hanya fokus pada madrasah negeri, kebijakan Kemenag sangat tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

“Jika fokusnya hanya di sekolah keagamaan negeri saja, bagaimana SDM kita mau maju Pak Menteri? Tentu ini tidak sejalan dengan visi dan misi Presiden yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan SDM. Karena kita tahu di daerah itu banyak sekolah keagamaan swasta yang kekurangan biaya fasilitasnya tak layak dan lainnya,” sebut Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut.

Lebih lanjut Endang mengatakan, Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran tahun 2022 Kementerian Agama sebesar Rp66 triliun. Menurut legislator dapil Jawa Tengah IV tersebut, besaran anggaran tersebut sudah cukup besar untuk menjalankan program kerja Kemenag pada tahun mendatang di masa pandemi Covid-19.

“Angka Rp66 triliun itu tidak besar dan tidak kecil tetapi sudah cukup karena saat ini sedang terjadi pandemi. Kita ingin agar Kemenag menjalankan programnya dengan serius dan hati-hati kita ingin sektor pendidikan keagamaan di Indonesia itu maju,” pungkasnya. tn/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)