Komisi VIII Beri Perhatian Khusus pada Pelaksanaan Ibadah Haji

Kerajaan Arab Saudi membuka kembali pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah asal Indonesia. Merespon hal itu, Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama segera merevisi besaran biaya umrah pada masa pandemi, dalam hal ini Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 719 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, Komisi VIII DPR RI meminta Kemenag mengkaji kembali KMA Nomor 777 Tahun 2020 yang mengatur biaya umrah pada masa pandemi.

 
Ketua Komisi VIII Yandri Susanto. Foto: Geraldi/nvl

“Perlu segera dikaji ulang apakah akan tetap sama atau kah akan terjadi perubahan biaya. Satu hal yang perlu menjadi catatan Komisi VIII DPR RI adalah agar penetapan biaya referensi penyelenggaraan ibadah umrah tidak terlalu memberatkan calon jemaah,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dalam rapat kerja bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).  

Ke depan, tambah politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pihaknya dan pemerintah akan membentuk Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 untuk membahas komponen biaya dan kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji. 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut sedikitnya 18.752 jemaah umrah Indonesia siap diberangkatkan pada Desember mendatang. Mereka sebelumnya tertunda umrah karena pandemi. Yaqut menerangkan pemberangkatan 18 ribu jemaah umrah itu akan dilakoni setelah otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA) membuka pintu kedatangan bagi WNI. 

Di sisi lain, Yaqut mengatakan pihaknya juga akan mengkaji ulang biaya umrah di masa pandemi. Kini, Kemenag tengah melakukan revisi KMA Nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaran perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19, dan KMA Nomor 177 tahun 2020 tentang biaya penyelenggaraan ibadah umrah referensi masa pandemi. “Sebagaimana disampaikan pimpinan rapat bahwa biaya umrah ini harus dikaji ulang dievaluasi agar tidak memberatkan jemaah,” kata Yaqut.

Umrah Dibuka Lagi, Pemerintah Diminta Jamin Prokes

 
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori. Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengapresiasi atas dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi bagi calon jemaah asal Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, ia meminta Pemerintah Indonesia menyiapkan protokol kesehatan (prokes) bagi calon jemaah yang hendak beribadah umrah demi menghindari risiko penularan virus Covid-19. 

“(Pembukaan umrah) itu kabar baik bagi kita semua. Kendati demikian, penyelenggaraan perlu dipastikan memperhatikan (prokes) yang optimal. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama mengambil tanggung jawab dalam menyiapkan penegakan prokes bagi warga negara kita dengan sebaik-baiknya,” ujar Bukhori dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Minggu (10/10/2021). 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui, penegakan prokes dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi membawa konsekuensi terhadap pembengkakan biaya, salah satunya adalah munculnya komponen biaya karantina bagi calon jemaah apabila ada yang tidak memenuhi standar kesehatan yang disyaratkan. Merespons hal itu, Bukhori menilai, pemerintah juga perlu menyiapkan skema penyelenggaraan umrah yang tidak memberatkan calon jemaah dari segi biaya. 

“Selain dari segi kesehatan, intervensi pemerintah juga dibutuhkan untuk mengatasi potensi pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah, khususnya untuk kebutuhan karantina. Karena itu saya mendorong pemerintah memastikan penyelenggaraan umrah yang tidak memberatkan para jemaah kita,” tegasnya. 

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I ini mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan prosedur penegakan prokes dalam menyambut kedatangan jemaah umrah Indonesia sepulang dari Tanah Suci. Pasalnya, lanjut dia, kasus pandemi global belum sepenuhnya membaik lantaran penambahan kasus di sejumlah negara masih terus terjadi. 

“Maka, ketika sampai di Tanah Air, juga harus ada protokol yang jelas dan tidak merepotkan dengan tetap menyadari bahwa saat ini pandemi belum usai. Ini semata-mata demi mengantisipasi risiko terjadinya gelombang ketiga pandemi di Indonesia sekaligus memelihara keselamatan bersama,” pesan Bukhori.

Refocusing Anggaran Jangan Ganggu Kinerja Kemenag

Kementerian Agama (Kemenag) melakukan refocusing anggaran sebesar Rp2 triliun pada tahun 2021 ini untuk penanganan Covid-19. Refocusing anggaran tersebut dilakukan dalam beberapa tahap, pertama Rp485,54 miliar untuk pelaksanaan program Covid-19, kedua Rp718,72 miliar untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ketiga Rp385,46 miliar untuk mendukung penanganan pandemi dan empat untuk menyukseskan PPKM Rp399,91 miliar. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, refocusing anggaran di Kemenag diharapkan tidak menganggu kinerja Kementerian Agama. Ia menilai, instansi tersebut memiliki beban kerja yang cukup berat.

 “Refocusing Rp2 triliun itu sangat besar Pak Menteri, tetapi ini guna mendukung penanganan Covid-19 di negara kita, untuk itu saya pertanyakan program apa yang dibuat Kemenang agar kinerjanya tetap dipertahankan. Mengingat beban kerja Kemenag itu cukup berat,” ungkap Yandri saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021). 

Lebih lanjut politisi PAN ini menyampaikan, Komisi VIII DPR RI akan berupaya maksimal agar Kementerian Agama dapat memperoleh tambahan anggaran hingga menyamai anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kita akan upayakan kepada Kemenkeu agar Kemenag ditambahkan anggarannya hingga sama dengan Kemendikbud,” harapnya.

Beda Sikap Soal Kelembagaan BNPB

 
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Eot,Eno,Jaka/nvl

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily  mengungkapkan perbedaan pandangan antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah soal kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang akan diatur dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana.  

“Dalam serangkaian rapat Panja (RUU Penanggulangan Bencana) memang belum ditemukan titik temu antara Panja dimana saya kebetulan ketuanya, dengan Panja Pemerintah mengenai nomenklatur kelembagaan Badan Nasional Penanggulanan Bencana, maupun anggaran penanggulangan bencana. Kalau yang lain (pasal-pasal) saya kira semua sudah menemukan kesepakatan,” ujar Ace saat Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial dan Komisi II DPD RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Ace menyampaikan dalam pembahasan dengan Panja Pemerintah maupun Komisi VIII, disebutkan secara eksplisit dalam revisi UU versi pemerintah soal kelembagaan BNPB hanya disebut badan. Sementara dalam UU sebelumnya Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB disebutkan secara eksplisit. “Tentu di dalam DIM versi Komisi VIII, kami justru mempertegas soal BNPB. Nah untuk saat ini soal kelembagaan ini, sesungguhnya belum menemukan titik temu”, sambung Ace. 

Ace juga menyampaikan jika RUU Penanggulangan Bencana tak kunjung menemukan titik temu, maka RUU ini nantinya bisa di-drop dari pembahasan. “Kita diberikan waktu hanya dalam satu masa sidang lagi. Jika di dalam satu masa sidang ini, artinya nanti bulan Desember, kita masih belum bisa menyelesaikan UU ini, maka UU ini akan di-drop. Pemerintah bersikeras bahwa BNPB tidak perlu disebutkan. Di Komisi VIII sesuai dengan konsep kami, ingin menyebutkan BNPB. Bahkan kami ingin memperkuat kelembagaannya”, terangnya. 

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini juga mengatakan yang menjadi isu krusial dalam RUU Penanggulangan Bencana bukan saja terkait BNPB. Tetapi menurutnya, RUU ini juga mengubah paradigm penanggulangan bencana yang lebih berorientasi pada mitigasi bencana. 

“Kita menginginkan bahwa perlu adanya proses literasi kebencanaan. Kedua kita mempertegas kembali soal perlunya dokumen analisis kebencanaan di dalam tata ruang dan membangunan kita. Karena kita tidak ingin bahwa proses pembangunan kita tidak memperhatikan aspek kebencanaan,” papar Ace. 

“Saya kira kesimpulannya dari rapat ini kita memberikan kesempatan kembali kepada Kementerian Sosial sebagai wakil Pemerintah untuk meminta pandangan dari Presiden dan Kementerian terkait tentang penyelenggaraan kebencanaan. Dan sikap kami Komisi VIII tentu kami harus berpegang kepada prinsip atau DIM yang sudah kami miliki,” pungkas legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

Mensos Harus Update Data Bansos

Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI menyepakati agar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan akurasi data penerima manfaat dari berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan oleh Kemensos tahun 2021. Mensos juga diminta melibatkan pemerintah daerah dalam proses pendataan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak yatim, piatu dan yatim piatu akibat pandemi Covid-19. 

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto ini mengamanatkan agar Risma memperkuat program dan kegiatan dalam rangka merestui perubahan iklim potensi bencana dan perubahan dampak sosial akibat Covid-19, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas Bantuan Pangan Non-Tunai yang disalurkan kepada masyarakat. 

Di sisi lain Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Ridha menyampaikan, anggaran Kementerian Sosial jangan sampai dikurangi, dia beralasan karena Kemensos mengemban tanggung jawab yang besar. Menurutnya Kemensos memiliki program yang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan dampak Covid-19. 

“Silakan bila ada pengurangan anggaran, tapi tidak di Kemensos. Saat ini Mensos dan jajaran sedang bekerja keras, dan oleh karenanya patut diapresiasi,” papar Ali Ridha saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait Pembahasan RKA K/L TA 2022, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (26/8/2021). l tn/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)